Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi APBN. Sumber: youtube

Ilustrasi APBN. Sumber: youtube

Belanja Pemerintah Topang Perekonomian Domestik

Selasa, 27 Juli 2021 | 20:16 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah disarankan untuk melakukan realokasi dan refocusing APBN khususnya untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah. Pasalnya, belanja pemerintah diyakini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Alokasi belanja rutin dan juga belanja penanganan pandemi yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Belanja pemerintah pusat masih akan esensial dalam konteks membantu proses pemulihan ekonomi nasional. Belanja itu yang akan menahan agar pertumbuhan ekonomi tidak terjerembab cukup dalam pada kuartal III-2021,” kata Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet dalam acara CORE Mid Year Review 2021 "Menahan Gelombang Ketidakpastian Ekonomi" pada Selasa (27/7).

Pihak CORE memperkirakan, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 akan berada pada kisaran 3 sampai 4,5% dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 di kisaran 2,5 sampai 3,5%.

Dalam kegiatan belanja, pemerintah mengalokasikan Rp 744,5 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dana tersebut dipakai untuk penanganan dan sektor yang terdampak pandemi Covid-19. Dalam program PEN, dana perlindungan sosial sebesar Rp 187,84 triliun. Kemudian dana kesehatan sebesar Rp 214,95 triliun, insentif usaha sebesar Rp 62,83 triliun, program prioritas sebesar Rp 117,94 triliun, dan dukungan UMKM serta korporasi sebesar Rp 161,20 triliun.

“Saya kira dalam konteks mendorong proses pemulihan untuk membantu masyarakat yang terdampak, ini merupakan inisiasi yang baik. Tetapi ini juga perlu diikuti dengan evaluasi yang dilakukan secara bertahap agar beberapa pos dari bantuan PEN bisa tersalurkan secara baik,” ucap Yusuf.

Dia menggarisbawahi, sektor kesehatan harus diperhatikan sebab anggaran kesehatan menjadi kunci untuk proses pemulihan ekonomi. Realisasi anggaran kesehatan ini akan mempengaruhi bagaimana pemerintah menanggulangi pandemi dari sisi kesehatan itu sendiri.

Yusuf juga menyoroti realisasi PEN di daerah yang perlu ditingkatkan kembali. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, hingga Kamis (15/7) realisasi belanja daerah secara agregat mencapai 33% terhadap pagu anggaran angka dibandingkan realisasi semester I-2020 yang mencapai 37%.

Hanya tiga daerah yang realisasi anggaran PENnya sampai dengan semester I sudah di atas 50% yaitu Nusa Tenggara Timur (66%), Kalimantan Timur(63%, dan Jawa Timur (61%).  Pemerintah daerah diharapkan bisa mengoptimalkan dana yang telah disalurkan dari pemerintah pusat ini.

“Karena kita tahu bahwa pemulihan ekonomi nasional tidak bisa dijalankan oleh pemerintah pusat saja, tetapi juga harus ada dukungan dari pemerintah daerah,” ucap Yusuf.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, ada  miskoordinasi dan miskomunikasi dalam dinamika realisasi belanja pemerintah daerah.

Pola komunikasi dari pemerintah pusat juga harus jelas diterima oleh pemda, sehingga miskomunikasi dan miskoordinasi bisa terhindarkan. Pemda perlu membangun komunikasi dan koordinasi intensif dengan seluruh pihak.

“Saya kira ini perlu diperbaiki, baik dari pemerintah pusat maupun daerah agar realisasi PEN di semester kedua nantinya bisa lebih optimal dalam membantu mendorong proses pemulihan ekonomi,” ucap Yusuf.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, program bansos harus menjadi bantalan yang bisa meredam dampak pandemi ke masyarakat menengah ke bawah.

Program ini selain menjaga daya beli, sebenarnya juga menjadi insentif untuk masyarakat menengah ke bawah yang mereka bergantung kepada aktivitas di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya supaya mereka lebih taat di rumah. Asalkan, kebutuhan dasar mereka bisa dipenuhi lewat program bansos.

“Tetapi kalau distribusinya tidak lancar atau tidak mencukupi, mereka akan terdorong untuk mencari makan keluar rumah. Sehingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) akan berkurang efektivitasnya,” ucap Faisal.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus berupaya memitigasi dampak pandemi, menjaga momentum pemulihan ekonomi, dan mendorong masyarakat untuk bisa beraktivitas. Untuk mengatasi pandemi, pemerintah menjalankan kebijakan PPKM dan mempercepat vaksinasi.

Refocusing anggaran ini tentu akan mengoptimalkan program kesehatan dan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat,” kata Airlangga dalam dalam acara webinar “Emiten Expose” yang digelar Majalah Investor pada Selasa (27/7).

Dia mengatakan, insentif untuk UMKM dan korporasi serta program prioritas terus diberikan sebagai bagian dari PEN. Program ini tentu penting untuk menjaga keberlangsungan usaha.

“Pemerintah  bersama stakeholder terus memberikan stimulus pada sektor yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian,” tutur Airlangga.

 

Editor : Eva Fitriani (eva_fitriani@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN