Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi Anna Nurbani

Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi Anna Nurbani

BKPM Ajak Pelaku UMKM Daftarkan Perizinan di OSS

Rabu, 28 Juli 2021 | 21:24 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengurus legalitas usaha melalui Online Single Submission (OSS). Sebab hampir semua program program yang diusung pemerintah memerlukan aspek legalitas. Pelaku UMKM yang terdaftar di OSS akan lebih mudah untuk mengikuti program pemerintah.

“Dari 64 juta umkm yang memiliki legalitas usaha baru 2,6 juta saja. UMKM seyogyanya mengurus legalitas dulu, baik itu perorangan maupun badan usaha. Jika  masih  usaha mikro boleh perorangan, tetapi mohon dapat mengurus legalitas di OSS BKPM. Karena ini yang menjadi dasar kami bagi pembinaan UMKM,” ucap Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi Anna Nurbani dalam Webinar UMKM Naik Kelas pada Rabu (28/7).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  disebutkan ambang batas usaha mikro besaran modal dasarnya yakni kurang dari Rp 1 miliar.   Kemudian  ambang batas untuk usaha kecil Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar, Ambang batas usaha menengah di rentang Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar.

“Jadi bapak ibu yang mengurus perizinan  yang modalnya sekitar Rp 10 miliar dapat mengurus perizinan tunggal Di mana perizinan tersebut berlaku juga ketika anda mengurus SNI (Standar Nasional Indonesia), sudah dalam satu platform di OSS,” ucap Anna.

Anna menuturkan akan ada i ada pembinaan dari Badan Standarisasi Nasional  (BSN) untuk mengurus SNInya maupun  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk sertifikasi halal.

“Ke depannya lebih mudah lagi setelah OSS berbasis risiko diluncurkan mudahan-mudahan awal Agustus ini. Jadi  tidak perlu lagi datang ke Kementerian Agama maupun BSN, cukup melalui OSS nanti semuanya akan terbit di situ,” ucap Anna.

Bila UMKM sudah terdaftar juga akan memudahkan mereka untuk mendapatkan permodalan.  67% atau sekitar 36,8 juta unit UMKM belum mendapat pembiayaan BKPM juga  melakukan kerjasama dengan beberapa bank pemerintah seperti BNI dan BRI. Apabila sudah masuk ke kemitraan BKPM, akan dihubungkan dengan bank-bank tersebut untuk mendapatkan permodalan.

“Kalau sudah memiliki akses legalitas bila (UMKM) ingin mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya  biasanya yang ditanyakan oleh bank adalah aspek legalitas. Biasanya pihak bank meminta  NIB (Nomor Induk Berusaha),” ucapnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN