Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
BKPM

BKPM

BKPM Proyeksikan Omnibuslaw Ciptaker Dongkrak Investasi hingga 3%

Rabu, 9 September 2020 | 00:18 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Badan Koordinasi Penanaman (BKPM) mengungkapkan apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja disahkan di tahun.  Maka dapat mendongkrak kinerja investasi 2 hingga 3% dari realisasi investasi tahun lalu.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan hitungan  kenaikan investasi 2-3% dibandingkan realisasi investasi tahun lalu atau pada saat kinerja investasi normal atau belum terdampak pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

“Dampak persebarannya baru saya hitung. Sebenarnya hitungan kita bisa di atas 2%-3% dari realisasi saat situasi yang normal. Namun kita sedang mendetailkan lagi penyusunannya,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers RUU Cipta Kerja, Selasa (8/9).

Jika dihitung, realisasi investasi dalam kondisi normal terjadi tahun 2019 sebesar Rp 809,6 triliun dengan perkiraan pertumbuhan investasi karena pelaksanaan RUU Cipta Kerja berkisar 2-3%, maka untuk  tahun depan pencapaian investasi berkisar Rp 825,7 triliun hingga Rp 833,8 triliun.

Selain itu, ia optimistis melalui RUU Cipta Kerja dapat mendorong peningkatan sisi investasi dan berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja baru bagi 16,5 juta tenaga kerja. Oleh karena itu, Bahlil berharap RUU Cipta Kerja dapat segera disahkan.

"Sekarang jumlah pengangguran tambah hari tambah naik. Kita punya pengangguran sekarang 7 juta existing, angkatan kerja 2,5 juta, dan sekarang korban PHK ada 7 juta. Jadi sekarang ada 16.500.000," ujar Bahlil.

Menurutnya banyaknya jumlah pengangguran, Bahlil menilai tidak tidak mungkin ditampung melalui rekrutmen pegawai negeri sipil atau tentara.

"Ini bukan undang-undang masa lalu, ini undang-undang masa depan. Karena 16,5 juta tenaga kerja itu tidak mungkin menyuruh mereka jadi PNS atau tentara, bicara lapangan kerja apapun kalau tidak ada investasi tidak bisa," tandas Bahlil.

Di sisi lain, ia mengatakan melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja, akan mendongkrak industri manufaktur yang  memiliki nilai tambah tidak hanya berbasis komoditas. Untuk kedepannya BKPM ingin investasi Indonesia tidak didominasi oleh sektor jasa seperti pergudangan dan pelabuhan.

”Saya ingin mengatakan justru RUU Omnibus Law Cipta Keja, ini menuju transformasi UU yang mendorong hilirisasi dan menciptakan nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja. Kita ingin tidak boleh lagi mengirim barang-barang mentah dengan demikian ada pergeseran,” ujar Bahlil.

Untuk diketahui, realisasi investasi semester I 2020 periode Januari hingga Juni sebesar Rp 402,6 triliun atau sudah mencapai 49,3% dari target Rp 817,2 triliun sepanjang tahun ini

Kemudian rinciannya sektor jasa sepanjang semester I-2020 sebesar Rp 220,9 triliun. Angka tersebut setara dengan 54,9% dari total investasi sepanjang semester I.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN