Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Hariyadi Sukamdani. Foto: IST

Hariyadi Sukamdani. Foto: IST

BMPK Perlu Diperlonggar

Leonard AL Cahyoputra/Triyan Pangastuti, (elgor)  Selasa, 2 Juni 2020 | 10:55 WIB

JAKARTA, investor.id - Dunia usaha berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk membantu korporasi yang kesulitan akibat pandemi Covid-19.

Melalui pelonggaran BMPK, korporasi yang mengikuti restrukturisasi kredit dimungkinkan mendapatkan tambahan dana segar (top up) dari perbankan, sehingga kegiatan operasionalnya bisa terus berjalan.

Langkah lain yang perlu ditempuh OJK adalah menyalurkan kredit modal kerja kepada sektor riil dalam skema restrukturisasi kredit. Pemberian kredit modal kerja mesti disatupaketkan dengan program restrukturisasi agar perusahaan- perusahaan yang kreditnya telah direstrukturisasi bisa langsung beroperasi.

Aturan BMPK
Aturan BMPK

Kecuali itu, OJK dan pemerintah perlu meningkatkan dana penempatan pemerintah di bank jangkar untuk menopang restrukturisasi kredit korporasi swasta. Dana sekitar Rp 35 triliun yang disiapkan saat ini masih jauh dari kebutuhan.

Meski demikian, pelonggaran BMPK, restrukturisasi kredit, dan tambahan modal kerja tak akan efektif tanpa diikuti penurunan suku bunga kredit. Karena itu, Bank Indonesia (BI) perlu memangkas kembali BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) yang saat ini bertahan di level 4,5% untuk menekan turun suku bunga kredit. Agar lebih efektif lagi, penurunan suku bunga acuan BI harus diikuti intervensi OJK dan pemerintah terhadap perbankan.

“Intinya, semua instrumen harus dikeluarkan, termasuk pelonggaran BMPK, pemberian modal kerja, tambahan dana di bank jangkar, dan penurunan bunga acuan. Tujuannya untuk membantu sektor riil agar perekonomian nasional bisa bertahan dari dampak Covid-19 dan segera bangkit,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (1/6) malam.

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No 38 /POJK 03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No 32/POJK 03/2018 tentang BMPK dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, bank dilarang membuat suatu perikatan, perjanjian, atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan bank memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK. Bank juga dilarang memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.

Kinerja bank umum
Kinerja bank umum

Beleid yang diterapkan mulai 1 Januari 2020 itu menyatakan, BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap modal bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait atau modal inti (tier 1) bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait.

Adapun pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang ditetapkan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank bagi pihak terkait atau modal inti bank bagi selain pihak terkait, dengan menggunakan posisi modal atau modal inti bulan terakhir sebelum realisasi penyediaan dana OJK No 38/2019 menyatakan, portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank.

Sedangkan penyediaan dana kepada satu peminjam selain pihak terkait atau satu kelompok peminjam selain pihak terkait paling tinggi 25% dari modal inti bank. Sanksi bagi bank yang melanggar ketentuan BMPK adalah teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha, larangan pembukaan jaringan kantor, serta pembekuan kegiatan usaha tertentu. Itu belum termasuk larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan.  

Sulit Beroperasi

Perkembangan kredit per sektor inudtri
Perkembangan kredit per sektor inudtri

Menurut Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, pelonggaran BMPK adalah salah satu solusi agar perbankan bisa menyalurkan kredit secara lebih fleksibel, tanpa melanggar aturan. Dengan begitu pula, roda korporasi bisa terus berputar karena mereka mendapatkan top up dana dari perbankan.

“Operasional perusahaan tidak boleh terhenti. Kalau terhenti, perekonomian nasional akan semakin terkontraksi. Angka kemiskinan dan pengangguran bakal membengkak,” tandas Hariyadi.

Hariyadi mengakui, program restrukturisasi kredit yang tengah digulirkan OJK sangat membantu sektor riil. Namun, restrukturisasi kredit saja tidak cukup karena korporasi saat ini umumnya kesulitan modal.

“Setelah kreditnya direstrukturisasi, perusahaan-perusahaan tetap tak akan bisa beroperasi tanpa dukungan modal kerja atau tambahan dana segar. Karena itu, program restrukturisasi sebaiknya disatupaketkan dengan kredit modal kerja,” tutur dia.

Tak kalah penting, kata Hariyadi, pemerintah perlu meningkatkan dana penempatan di bank jangkar untuk menopang restrukturisasi kredit korporasi swasta. Dana sekitar Rp 35 triliun yang disiapkan saat ini masih jauh dari kebutuhan. “Ini sangat penting untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi perbankan,” ucap dia.

Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, akibat pandemi corona, solvabilitas perusahaan-perusahaan di Tanah Air umumnya terganggu. Apalagi dengan suku bunga kredit korporasi yang tinggi, rata-rata masih doble digit. Itu sebabnya, Hariyadi mengusulkan agar BI menurunkan lagi BI7DRRR dari level saat ini 4,5%. Penurunan suku bunga acuan akan menekan turun bunga kredit.

“Agar lebih efektif, pemerintah dan OJK bisa melakukan intervensi, bukan cuma lewat bank-bank BUMN, tapi terhadap perbankan secara keseluruhan,” papar dia. (ns/en/eld/az)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN