Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Hendra Susanto

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Hendra Susanto

BPK: 12 K/L Belum Setorkan Penerimaan Rp 9,98 Miliar ke Kas Negara

Selasa, 29 Juni 2021 | 14:06 WIB
Arnoldus Kristanus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id - Badan Pemeriksa Keuangan Negara menemukan ada 12 Kementerian/Lembaga(K/L) yang belum menyetorkan  penerimaan negara dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 9,98 miliar. Dari temuan awal BPK, ada permasalahan dengan total nilai temuan Rp 18,48 miliar. Tetapi dalam proses pemeriksaan tersebut sudah ada K/L  yang melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp 8,5 miliar.

“Temuan ini ada di 12 entitas, terkait kelebihan pembayaran kemudian tidak sesuai spesifikasi, mungkin ada keterlambatan dan harga-harga yang lebih mahal  daripada harga pasar,” ucap Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Hendra Susanto,  dalam  penyerahan  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  kepada  12  Pimpinan  K/L,  di  Jakarta, pada Selasa (29/6)

Dalam kesempatan tersebut BPK memberikan Opini  Wajar Tanpa  Pengecualian  (WTP)  atas 12 Laporan  Keuangan  Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun2020 yang  berada  di bawah  wewenang  pemeriksaan  Auditorat Utama Keuangan Negara  I. 12 K/L yang dimaksud adalah Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Berikutnya yaitu Badan Siber dan Sandi Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Dari pemeriksaan yang dilakukan ada beberapa temuan terhadap sistem pengendalian internal. Pertama, penatausahaan dan pengamanan persediaan dan aset tak berwujud (ATB) belum memadai, penyajian persediaan belum sesuai kondisi yang sesungguhnya. Kedua, penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik negara (BMN) belum memadai. Hal ini berpotensi disalahgunakan dan PNBP dari pemanfaatan BMN tidak optimal. Ketiga, penatausahaan dan pengamanan barang bukti dan barang rampasan tidak memadai sehingga berpotensi disalahgunakan. Keempat, sistem pengendalian internal atas pengelolaan kas tidak memadai.

Sementara itu BPK dari sisi temuan kepatuhan,BPK menemukan empat permasalahan di 12 k/l tersebut. Pertama, pengelolaan kas di bendahara pengeluaran tidak sepenuhnya sesuai ketentuan. Kedua, terdapat realisasi pendapatan dan belanja di luar mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan begitu, terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Ketiga, pembayaran belanja pegawai tidak sesuai standar biaya. Sehingga, ada kelebihan pembayaran kepada pegawai. Keempat, realisasi belanja barang dan belanja modal tidak sesuai ketentuan. Misalnya seperti, bukti pertanggungjawaban tidak lengkap, spesifikasi teknis tidak sesuai, denda belum dikenakan, dan pajak negara kurang dipungut.

“BPK tidak berhenti   setelah LHP diserahkan tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan. Komitmen entitas untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diwujudkan dari laporan keuangan tetapi yang tidak kalah penting adalah komitmen  menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK,” kata Hendra.

Ada lima  langkah tindak lanjut hasil pemeriksaan atas LK K/L tahun 2020. Pertama yaitu  adanya peningkatan komitmen pengendalian dan pengawasan KPA, APIP dan pimpinan satuan kerja atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja. Kedua yaitu perbaikan sistem pengendalian internal dengan melengkapi kebijakan dan prosedur yang belum memadu serta peningkatan kompetensi SDM pengelola anggaran dan kegiatan.

“Untuk menjamin agar rekomendasi ditindaklanjuti maka dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan demikian pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan yang menjadi wewenang konstitusional BPK,” ucapnya.

Ketiga yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan pelaksanaan anggaran yang berlaku. Keempat yaitu  action plan perbaikan yang terukur dan terjadwal. Kelima yaitu mengoptimalkan penggunaan sistem informasi pemantauan tindak lanjut.

“Kami berharap temuan-temuan ini bisa ditindaklanjuti dalam proses tindak lanjut. BPK sudah punya sistemnya, nanti teman-teman bisa kontak lewat WhatsApp, SMS, mengenai apa yang masih kurang,” kata Hendra.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan K/L membutuhkan peran BPK sebagai pengawas eksternal untuk melaksanakan pengawasan terhadap keuangan. Dalam hal ini BPK diharapkan dapat memberikan saran untuk perbaikan dan membimbing. Sebab audit internal K/L memiliki keterbatasan kemampuan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh.

“Dengan kehadiran pengawasan oleh BPK maka ruang terjadinya penyimpangan dan kecurangan semakin kecil,” kata Mahfud MD dalam kesempatan yang sama.

Dia mengatakan pihaknya dengan  sangat terbuka menerima pemeriksaan, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan langkah penyelesaian baik secara administrasi maupun perbendaharaan  sesuai standar akuntansi pemerintahan. Bahkan jika ditemukan pelanggaran hukum permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara hukum.

“Dengan ditemukannya permasalahan yang bisa diselesaikan,   diharapkan ke depan tidak ditemukan permasalahan yang berulang sehingga kita akan semakin lebih baik lagi,” ucapnya.

Editor : Mardiana Makmun (nana_makmun@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN