Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Distribusi minyak goreng curah. (ANTARA Jatim/ HO-Kominfo Kota Kediri)

Distribusi minyak goreng curah. (ANTARA Jatim/ HO-Kominfo Kota Kediri)

Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng, Pemerintah Tetapkan DMO 10 Juta Ton

Jumat, 20 Mei 2022 | 13:41 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan membuka kembali keran ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng pada Senin (23/5/2022). Kebijakan tersebut diikuti dengan upaya untuk tetap menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kementerian Perdagangan akan mengatur pemenuhan kebutuhan domestik (domestic market obligation/DMO) dan harga berlaku domestik (domestic price obligation/ DPO) yang mengacu pada kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kita menjaga jumlah DMO sebesar 10 juta ton migor yang terdiri atas 8 juta ton migor dan ketersediaan cadangan 2 juta ton,” kata Airlangga dalam konferensi pers tentang pencabutan larangan sementara dan pembukaan kembali ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: Pemerintah Sebut Pasokan Minyak Goreng Dalam Negeri Meningkat

Airlangga menegaskan, Kementerian Perdagangan akan menetapkan DMO yang harus perlu dipenuhi oleh masing-masing produsen, serta mekanisme untuk produksi dan distribusi ke masyarakat secara merata dan tepat sasaran.

Menurut dia, produsen yang tidak memenuhi DMO dan distribusi ke masyarakat akan diberikan sanksi sesuai aturan yang ditentukan. Mekanisme penyaluran akan menjamin ketersediaan pasokan yang nantinya akan dimonitor aplikasi digital yang bernama SIMIRAH dan distribusi pasar gunakan sistem pembelian KTP.

“Tentu target pembelian diharapkan tepat sasaran untuk menjamin ketersediaan volume, maka pemerintah akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan dan pengendalian harga yang diatur Kementerian Perdagangan,” tandas Airlangga.

Pelaksanaan ekspor oleh produsen akan dilakukan pengawasan secara ketat dan terintegrasi baik oleh bea cukai, satgas K/L, pemerintah daerah dan melibatkan Kejaksaan Agung. Pemerintah akan menindak secara tegas setiap penyimpangan distribusi dan ekspor kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi tentang aturan teknis tentang pelaksanaan pembukaan ekspor.

Baca juga: Tarif Listrik 3000 VA Naik, Menkeu Sebut Penggunanya Masyarakat Ekonomi Mampu

Pemerintah pusat juga akan melibatkan pemerintah daerah untuk membuat peraturan mengenai pembelian tandan buah segar (TBS) petani dengan harga wajar. Hal ini dilakukan untuk menjamin pembelian TBS dari petani. “Tentu bagi perusahaan diharap agar bisa membeli CPO atau TBS dari petani pada tingkat harga wajar,” imbuh Airlangga.

Pemerintah juga memberikan penugasan ke Bulog untuk mempersiapkan cadangan minyak goreng sebesar 10% dari total kebutuhan minyak goreng curah dan akan disiapkan dalam kemasan sederhana. Pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat dengan harga terjangkau yaitu Rp 14 ribu per liter.

“Sehingga pasokan untuk migor di dalam negeri dapat terus tersedia dan memastikan distribusi sampai ke masyarakat terutama ke pasar-pasar tradisional dan pasar basah,” ucapnya.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN