Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pengamat Energi Sofyano Zakaria

Pengamat Energi Sofyano Zakaria

Cegah Pengelewengan, Pengamat Sarankan Disparitas Harga Solar Diperkecil

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:28 WIB
Euis Rita Hartati (erita_h@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Pengamat energi yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyarankan agar pemerintah mengoreksi harga jual solar subsidi agar rentang harganya dengan solar nonsubsidi semakin tipis (kecil). Disparitas harga yang saat ini berlaku membuat solar subsidi jadi incaran untuk disalahgunakan atau diselewengkan.

“Idealnya rentang harga jual solar subsidi dengan solar non subsidi maksimal Rp1.000 per liter. Saat ini harga solar subsidi Rp5.150 per liter sedang solar nonsubsidi Rp9.500 per liter, atau selisih Rp 4.350 per liter,” kata Sofyano di Jakarta.

Mengingat keterbatasan jumlah SDM pada BPH Migas untuk melakukan pengawasan khususnya terhadap ditribusi solar subsidi, harusnya kata Sofyano, Pemerintah meminta agar pihak Polri yang aktif melakukan pengawasan dilapangan.

Kuota solar subsidi juga, kata Sofyano harusnya tidak ditentukan berdasarkan per lembaga penyalur (SPBU) seperti yang berlaku saat ini oleh BPH Migas , tetapi per wilayah sehingga jika terjadi kekosongan solar subsidi pada SPBU maka pihak Patra Niaga bisa melakukan kebijakan menambah kuota solar demi tetap terlayani nya kebutuhan solar oleh masyarakat.

Sofyano menambahkan, kekosongan solar yang terjadi kurang tepat jika disebut sebagai kelangkaan , karena yang terjadi dan tentunya bisa dibuktikan adalah kekosongan solar subsidi pada beberapa SPBU pada beberapa kabupaten kota tertentu saja dan bukanlah terjadi di seluruh SPBU pada semua kabupaten kota di provinsi.

Logikanya, jika kekosongan solar subsidi terjadi pada seluruh SPBU yang ada pada seluruh kabupaten kota di beberapa propinsi, tentu seluruh media dan elit politik dan elit masyarakat pasti sudah bersuara macam macam.

“Saya juga meyakini kekosongan solar subsidi di beberapa SPBU tidak lah berarti bahwa stok BBM solar (B30) di negeri ini menipis atau bermasalah karena ini bisa dibuktikan dengan tidak terganggunya distribusi atau penjualan solar B30 buat keperluan Industri dan marines ( kapal kapal). Jika solar bermasalah tentu nya pihak industri dan pelayaran pasti sudah 'berteriak',” katanya.

Agar soal kekosongan solar yang terjadi baru baru ini tidak dipolitisir dan didramatisir pihak tertentu, lanjut Sofyano, maka pihak Pertamina dan juga BPH Migas sebaiknya menyampaikan ke publik, SPBU mana saja yang sempat alami kekosongan solar subsidi dan apa penyebabnya .

“Bukankah Pertamina sudah lakukan program digitalisasi juga pada SPBU, tentunya masalah kekosongan SPBU sangat mudah dan cepat bisa diketahui terjadinya dan apa penyebabnya dengan digitalisasi yang ada,” kata Sofyano .

Editor : Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN