Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
 Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core), Yusuf Rendy Manilet

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core), Yusuf Rendy Manilet

CORE: TA II Membuat Wajib Pajak Makin Tak Patuh.

Kamis, 20 Mei 2021 | 09:00 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Ekonom Center of Reform of Economics (CORE), Yusuf Rendy menilai wacana adanya pengampunan pajak jilid II atau tax amnesty (TA) bertolak belakang dengan komitmen pelaksanaan TA jilid I yang hanya akan dilakukan satu kali.

Pasalnya terdapat perubahan pola umum yakni Tax Amnesty seharusnya dilakukan satu kali ataupun seharusnya dilakukan dengan jarak yang cukup jauh antara pelaksanaan TA I ke TA II.

"Dengan adanya wacana TA jilid II ini, tentu ini berbeda dengan pola umum selama ini, karena baru 5 tahun lalu pemerintah baru melaksanakan program ini," tuturnya saat dihubungi, Rabu (19/5).

Ia mengatakan bahwa kebijakan TA  seringkali dipergunakan sebagai salah satu bentuk dari reformasi pajak. Pasalnya melalui pelaksanaan program TA, pemerintah bisa memperbaharui database perpajakan.

Menurutnya saat pelaksanaan TA I pemerintah berkomitmen bahwa kebijakan pengampunan pajak hanya akan dilakukan satu kali. Kala itu TA jilid I  dilakukan melalui tiga periode.

Periode pertama tax amnesty berlangsung dari 28 Juni 2016 hingga 30 September 2016. Dilanjutkan periode kedua yang mulai dari 1 Oktober 2016  hingga  31 Desember 2016. Kemudian periode ketiga dan terakhir dari kebijakan ini berlangsung pada 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017.

"Jadi memang wacana TA jilid II, ini bertolak belakang dengan semangat TA jilid I ketika itu, " ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan jika rencana pelaksanaan TA II untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Maka menurut Yusuf pemerintah dapat memberikan insentif pajak dan sebenarnya ini juga sudah dilakukan.

Kemudian jika pemerintah ingin mendorong pemasukan, bisa dilakukan dengan misalnya menaikkan tarif tertinggi dari PPh misalnya, atau menjalankan program multarif di PPN yang saat ini direncanakan pemerintah.

"Lagipula, belajar dari pengalaman TA jilid I, belum ada pengaruh signifikan ke penerimaan pajak, terutama dilihat dari tax ratio," katanya.

Di samping itu sisi keadilan  wacana TA jilid II, tentu berpotensi mereduksi tujuan dari TA itu sendiri. Karena WP bisa berpikir tidak perlu disiplin dalam membayar atau melaporkan pajak, karena nanti ada TA jilid berikutnya.

"Masalah kepatuhan, betul bahwa setelah program TA jilid I, terjadi peningkatan rasio kepatuhan WP khususnya non-karyawan, tapi masalah kepatuhan ini masih bisa diusahakan oleh DJP melalui extra effort intensifikasi dari para fiskus," tegasnya.

Piter Abdullah. Sumber: BSTV
Piter Abdullah. Sumber: BSTV

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan bahwa Tax amnesty secara teori seharusnya hanya diberikan sekali seumur hidup.

"Kalau diberikan berulang kali maka tax amnesty akan kehilangan maknanya, dan pemerintah kehilangan wibawa dan kredibilitas," jelasnya.

Menurut Piter, tax amnesty yang tadinya dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan justru akan membuat wajib pajak semakin tidak patuh.

"Saya meyakini teori ini. Oleh karena itu saya sangat tidak sependapat dengan rencana Tax Amnesty II," tegasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN