Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti

DPR Usulkan Kenaikan 10% Dana Desa untuk APBN 2022

Senin, 21 Juni 2021 | 20:36 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Anggota Banggar DPR  dari Fraksi PKB Ratna Juwita Sari mengusulkan agar di tahun 2022 nanti ada kenaikan alokasi dana desa. Tahun 2021 ini alokasi dana desa sebesar Rp 72 triliun  mengingat banyaknya desa yang ada, pemerintah diharapkan bisa menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp 79 triliun di tahun 2022.

“Kalau bisa mumpung ini belum ada angkanya kami mengusulkan agar di tahun 2022 ada 10% alokasi dari tahun 2021. Kalau tahun 2021 ini Rp 72 triliun, mungkin di 2022 ini bisa Rp 79 triliun,” ucap Ratna dalam rapat kerja di Gedung DPR pada Senin (21/6).

Dia juga mendorong agar pemerintah bisa meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk aparat desa yang memadai.  Sehingga penyerapan anggaran dana desa bisa berjalan optimal dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

“Harusnya negara memiliki instrumen untuk upgrade kemampuan mereka. Negara harus hadir di situ untuk meningkatkan kualitas SDM kepala desa Jangan ditakuti oleh aparat keamanan di daerah sehingga ketakutan memanfaatkan dana desa,” ucapnya.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan kebijakan dana desa dijalankan dengan tujuan untuk pemulihan ekonomi, kesejahteraan sosia, dan mendukung sektor prioritas   Untuk tahun 2022 dana desa akan digunakan untuk  peningkatan kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Hal ini dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan pengalokasian, dengan melakukan reposisi formula perhitungan, penyesuaian bobot, penajaman indikator dan kriteria yang digunakan dalam perhitungan alokasi

“Kita akan melihat kembali apakah alokasi dasar yang saat ini ada sudah cukup bisa mendorong daerah atau desa untuk melakukan sesuatu yang lebih baik Karena kami melihat alokasi dasar porsinya selalu cukup besar dibandingkan yang lain,” ucapnya.

Dia mengatakan pihaknya akan melakukan penguatan kebijakan penyaluran, melalui kebijakan penyaluran langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKDesa) serta penerapan mekanisme penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output kegiatan.

“Kami akan terus melihat capaian output yang ada di desa Jadi kalau desa yang capaian output-nya rendah akan berakibat ke penyaluran Kita berharap asistensi yang dilakukan pendamping desa bsia semakin baik sehingga desa bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi penduduknya,” ucapnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN