Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
(Foto: Dok. Pertamina)

(Foto: Dok. Pertamina)

Duh, Pemerintah Masih Punya Utang ke Pertamina dan PLN Sebesar Rp 109 Triliun

Senin, 28 Maret 2022 | 22:39 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah masih memiliki kewajiban pembayaran kompensasi ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) untuk tahun 2021 senilai Rp 109 triliun.

Lonjakan kenaikan harga komoditas minyak dunia yang sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir tidak dibebankan kepada masyarakat dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik di tahun lalu. Alhasil, selisihnya ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui pembayaran kompensasi ke Pertamina dan PLN.

Hal ini guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat tidak terganggu dan daya beli tetap terjaga. “Ini yang disebut shock absorber, APBN ambil seluruh shock dari minyak dan listrik agar masyarakat tidak mengalami dampak, tapi APBN harus ambil konsekuensi tahun 2021 sebesar Rp 109 triliun,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Kemenkeu Siapkan Kompensasi untuk Pertamina

Sebagai informasi, pada tahun 2020 sisa kewajiban kompensasi mencapai Rp 63,8 triliun yang terdiri atas Rp 45,9 triliun untuk kompensasi HJE BBM dan kompensasi tarif listrik Rp 17,9 triliun. Namun, yang baru dibayarkan di tahun 2021 sebesar Rp 47,9 triliun, sehingga pemerinah masih menunggak pembayaran kewajiban senilai Rp 15,9 triliun yang dimasukkan ke dalam kewajiban di tahun 2021.

Kenaikan harga energi menyebabkan kompnesasi yang diberikan pemerintah setiap tahun pun meningkat, berdasarkan audit BPKP di tahun 2021 untuk kompensasi HJE BBM yang semula Rp 68,5 triliun menjadi Rp 84,4 triliun karena tahun 2020 pemerintah masih menunggak kompensasi ke Pertamina senilai Rp 15,9 triliun dan kompensasi tarif listrik mencapai Rp 24,6 triliun.

“Untuk pembayaran kompensasi ke Pertamina, sebenarnya masih ada, Rp 15,9 triliun kewajiban kompensasi 2020 belum kami lunasi. Sekarang 2021 berdasarkan audit BPKP sudah terima bahwa kompensasi akan semakin melonjak untuk biaya kompensasi BBM akan melonjak Rp 69,5 triliun, tagihan Pertamina ke kami. Dan, untuk Listrik mencapai Rp 24,6 triliun jadi masih ada Rp 93,1 triliun secara total dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban Rp 109 triliun hanya sampai akhir 2021,” ungkapnya.

Baca juga: Catat! Pemerintah Harus Segera Bayar Piutang Pertamina Rp 100 Triliun

Dengan meningkatnya tensi geopolitik Rusia-Ukraina juga berimplikasi pada melonjaknya harga komoditas energi dunia, menjadi beban karena biaya produksi BBM dan listrik ikut naik .

Alhasil selisih tersebut harus ditanggung APBN untuk membayar kompensasi kepada Pertamina dan PLN di tahun ini diproyeksi akan ikut terkerek naik.

“Harga listrik belum pernah dilakukan perubahan sementara biaya produksi listrik, BBM dan LPG mengalami kenaikan luar biasa sejak tahun lalu bahkan tahun ini meningkat sangat tinggi dan sampai 3 bulan ini belum ada perubahan akan sebabkan kenaikan tagihan kompensasi akan kami perhitungkan,” ujarnya.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN