Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
merpati

merpati

Minta Bantuan Penuntasan Pembayaran Hak-haknya

Eks Pilot Merpati Layangkan Surat Terbuka ke Presiden Jokowi

Rabu, 23 Juni 2021 | 11:59 WIB
Thresa Desfika

JAKARTA, investor.id - Paguyuban Pilot Eks Merpati (PPEM) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo pada 17 Juni 2021 sebagai upaya memohon dukungan agar permasalahan pesangonnya segera diselesaikan.

Pasalnya, ribuan eks pegawai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) tidak kunjung mendapatkan kepastian penyelesaian atas hak-haknya tersebut selama enam tahun terakhir.

Ketua Paguyuban PPEM Capt Anthony Ajawaila menjelaskan, selain kepada Presiden, surat terbuka tersebut juga ditembuskan ke sembilan instansi, yakni Wakil Presiden, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Komnas HAMz Ketua Komisi VI DPR RI, dan Ketua Ombudsman RI.

Anthony menuturkan, terdapat ribuan karyawan eks MNA yang hak-hak normatifnya belum dipenuhi. Hal tersebut berupa cicilan kedua uang pesangon dari 1.233 pegawai sejumlah Rp 318,17 miliar serta nilai hak manfaat pensiun berupa solvabilitas (Dapen MNA dalam likuidasi) dari 1.744 pensiunan senilai Rp 94,88 miliar.

“Kami sudah menempuh berbagai upaya sejak 2016, tetapi hingga kini, tidak ada kepastian kapan hak pesangon akan dibayarkan,” kata Anthony, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/6).

Menurut dia, masing-masing eks pegawai MNA berharap, uang pesangon akan dinikmati di masa pensiun maupun untuk melanjutkan keberlangsungan hidup keluarganya.

Tidak dibayarnya uang pesangon tersebut, lanjut Anthony, telah menjadi masalah di setiap keluarga eks pegawai MNA, mulai dari adanya perceraian, anak sakit, putus sekolah, alih kerja menjadi supir ojek online, tukang bangunan, dan lainnya.

"Bahkan, setiap minggu, kami mendengar kabar kematian rekan kami sesama eks pegawai MNA,” paparnya.

Capt M Masykoer menambahkan, dalam surat terbuka kepada Presiden, PPEM juga menyampaikan apabila MNA akhirnya harus ditutup, atau dilikuidasi oleh negara, seluruh eks karyawan tidak memiliki daya dan kuasa untuk mencegahnya.

Namun, MNA, sebagai BUMN, diharapkan tidak lalai dalam kewajiban memenuhi hak-hak eks pegawainya.

“Janganlah kami diperlakukan seperti kata pepatah ‘Habis manis, Sepah dibuang’. Kami memohon dengan sangat, perhatian serta pertolongan Bapak Presiden untuk membantu dapat segera dibayarkannya hak pesangon. Begitu pun, hak pensiun kami yang sampai saat ini tidak ada kepastiannya,” pungkas Masykoer.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN