Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri BUMN Erick Thohir. Sumber; BSTV

Menteri BUMN Erick Thohir. Sumber; BSTV

Erick Thohir Ungkap Tindak Pidana Korupsi di Kementerian BUMN Capai 159 Kasus

Selasa, 2 Maret 2021 | 11:38 WIB
Tryan Pangastuti

JAKARTA, investor.id Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, ada 159 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi perusahaan pelat merah tersebut. Bahkan kasus korupsi juga melibatkan kurang lebih 53 pejabat di kementerian tersebut. Namun kasus pidana terjadi sebelum Erick ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin Kementerian BUMN.

"Sebagai laporan kepada pimpinan KPK dan transformasi di Kementerian BUMN sejak awal, salah satu isu terpenting mengenai penanganan transparansi BUMN sejak awal, salah satu isu terpenting mengenai penanganan transparansi dan kasus hukum. Saya di awal saat bekerja ketika buka data kasus hukum di Kementerian BUMN, jumlahnya luar biasa banyak 159 waktu itu, dan yang menjadi tersangka kurang lebih 53 pejabat," tutur Erick dalam penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) ihwal upaya upaya pemberantasan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (2/3).

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi kembali terjadi, oleh karena itu, Erick menekankan agar Kementerian BUMN melakukan introspeksi dibandingkan harus menyalahkan orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.

Selain itu, untuk mendorong transparansi dan mencegah tindak pidana korupsi di Kementerian BUMN maka digandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami ingin menghilangkan proses proses yang tidak transparan terutama tadi antara penugasan dan korporasi yang harus dilakukan secara transparan. Tentu ga cukup disitu sebagai laporan, kami terus perbaiki proses daripada pelaporan secara transparan," jelas dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan, langkah prioritas Kementerian BUMN dan perseroan pelat merah, aksi korporasi dengan melakukan transformasi bisnis BUMN, dengan mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi faktor fundamental yang tetap dijaga. Karenanya, Erick merasa perlu untuk menggandeng KPK dalam menjaga hal tersebut.

"Sebagai bentuk laporan kepada pimpinan KPK dan jajarannya KPK, transformasi di Kementerian BUMN memang sejak awal, salah satu isu yang penting adalah mengenai transparansi daripada kasus- kasus hukum," kata dia.

Editor : Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN