Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kelapa Sawit. Foto Ilustrasi: Ist

Kelapa Sawit. Foto Ilustrasi: Ist

Gapki: Ketersediaan CPO Cukup untuk Produksi Migor Domestik

Kamis, 20 Januari 2022 | 22:47 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com ) ,Tri Listyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan, ketersediaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) nasional sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi minyak goreng (migor) domestik, termasuk program migor satu harga setara Rp 14 ribu per liter. Kebutuhan CPO untuk bahan baku industri migor hanya 8-8,5 juta ton per tahun, sementara produksi komoditas perkebunan tersebut terus meningkat yang pada 2020 saja mencapai 47 juta ton.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan, fluktuasi harga migor akan terus terjadi mengikuti perkembangan harga minyak nabati, khususnya minyak sawit, di pasar global. Kenaikan harga migor yang terjadi saat ini bu kanlah karena persoalan kesulitan pasokan bahan baku, ketersediaan mi gor tetap ada hanya saja harganya mahal.

Masyarakat di level bawah yang biasanya menikmati migor dengan harga terjangkau (affordable) ki ni menghadapi mahalnya harga pro duk tersebut.

“Harga migor tinggi ka rena harga CPO sebagai bahan bakunya mahal, bukan karena kesulitan pasokan bahan baku. Ketersediaan CPO nasional sangat cukup untuk me menuhi kebutuhan produksi migor domestik. Kebutuhan CPO untuk indus tri migor itu masih jauh di bawah produksi CPO itu sendiri,” ungkap Joko Supriyono saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR yang dipantau di Jakarta, Rabu (19/1).

Joko Supriyono.Ketua Umum  Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dalam diskusi Zooming with Primus - Peluang dan Tantangan Hilirisasi CPO live di Beritasatu TV, Kamis (18/11/2021). Sumber: BSTV
Joko Supriyono.Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)   Sumber: BSTV

Sebenarnya, kata Joko, kenaikan harga CPO saat ini adalah berkah, petani sawit yang biasanya menerima harga tandan buah segar (TBS) di bawah Rp 1.000 per kilogram (kg) kini menikmati harga Rp 3.000 per kg. Artinya, kenaikan harga CPO membuat ada remunerasi bagi petani sawit Indonesia.

Selama ini, dalam menyikapi kenaikan harga migor akibat melonjaknya harga CPO, pemerintah menyelesaikannya dengan operasi pasar (OP).

Untuk tahun ini, kelihatannya OP mengalami kesulitan karena memang harga CPO sangat tinggi. Dalam menjalankan OP, pelaku usaha selama ini juga menanggung rugi tapi tetap dijalankan, tapi karena saat ini gap harga terlalu tinggi membuat OP migor menjadi tersendat.

“Karena itu, kami setuju persoalan tata niaga migor perlu diatur. Dan kami mendukung pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) memanfaatkan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengurangi beban (pelaku usaha),” papar Joko.

Skema pemberian subsidi pada kebijakan migor satu harga dengan menggunakan dana sawit yang dikelola BPDPKS baru bisa dilakukan saat ini karena regulasinya sudah ada, sebelumnya upaya itu tidak bisa dilakukan karena regulasi belum mendukung.

“Aturannya sekarang bisa, ada UU Perkebunan yang masuk kerangka UU Cipta Kerja, ada juga perpresnya yang memungkinkan dana sawit digunakan untuk subsidi pangan. Apa yang dilakukan pemerintah ini kami mendukung artinya dengan dana pungutan ekspor (PE) yang selama ini sudah ada,” kata Joko.

Kebetulan, pada 2021, harga sawit tinggi sehingga PE yang didapat cukup banyak. PE dipungut progresif dengan harga CPO, ketika tahun lalu harga demikian tinggi tentu hasil PE besar dan inilah yang kemudian digunakan untuk menambal subsidi (migor).

Joko menuturkan, mekanisme serupa sudah jauh lebih dulu diterapkan di Malaysia. Indonesia pun sebenarnya sudah lama ingin meniru Malaysia, namun karena regulasi yang tidak mendukung sehingga belum bisa dilakukan.

Di Malaysia, saat ini, harga migor di kisaran Rp 8.500 atau RM 2,55 per liter, itu karena Pemerintah Malaysia melalui dana CESS (semacam PE sawit di Indonesia) menyubsidi harga migor. Subsidi diberikan untuk migor kemasan sangat sederhana dengan volume 1 liter, hal ini sudah dilakukan bertahun-tahun lalu dan diberlakukan ketika harga migor menanjak pada harga tertentu yang ditetapkan Pemerintah Malaysia.

“Dengan mekanisme serupa diterapkan di Indonesia, kami yakin kebijakan migor satu harga akan jauh lebih sustain, karena regulasinya ada, dan ada dana yang setiap tahun dikelola dan memungkinkan untuk menyubsidi migor,” jelas dia.

Terkait kebijakan harga migor satu harga Rp 14 ribu per liter, kata Joko, sebaiknya didukung lebih dulu oleh semua elemen guna menenangkan pasar. Untuk saat ini, yang terpenting migor dengan harga Rp 14 ribu per liter harus segera tersedia sehingga masyarakat bisa segera memperolehnya.

Pembatasan Ekspor

Ilustrasi komoditas CPO. (Foto: Kemenperin/Beritasatu.com)
Ilustrasi komoditas CPO. (Foto: Kemenperin/Beritasatu.com)

Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih mengatakan, sedikitnya ada dua catatan penting terkait kenaikan harga migor saat ini. Pertama, ketersediaan CPO sebagai bahan baku sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi migor secara nasional. Kedua, perlu diatur tata niaga migor, baik kemasan maupun curah.

“Terkait ketersediaan bahan baku, kita lihat dulu bagaimana implementasi Permendag No 2 Tahun 2022, tidak menutup kemungkinan terjeleknya nanti bisa ada DMO (domestic market obligation/DMO), misalnya 20%, tapi itu hal terakhir yang bisa dilakukan,” kata dia.

Yang terpenting saat ini adalah semua pihak memiliki kebersamaan agar masyarakat bisa menjangkau harga migor.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan regulasi baru  agar kebutuhan bahan baku migor domestik tetap tersedia sehingga harga migor tetap stabil dengan menerbitkan Permendag No 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag No 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang mulai berlaku 24 Januari 2022.

Aturan tersebut mengatur ekspor CPO, lalu refined, bleached, and deodorized palm olein (RBD Palm Olein), dan used cooking oil (UCO) dilakukan melalui mekanisme perizinan berusaha berupa Pencatatan Ekspor (PE). Untuk mendapatkan PE, eksportir harus memenuhi persyaratan antara lain Surat Pernyataan Mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN