Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu  proyek jalan tol yang sedang dibangun.

Salah satu proyek jalan tol yang sedang dibangun.

INA Harus Gerak Cepat

Rabu, 14 April 2021 | 06:35 WIB
Arnoldus Kristanus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com) ,Triyan Pangastuti ,Nasori Ahmad

JAKARTA - Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) harus segera bergerak dan memberikan hasil cepat (quick wins). Dengan demikian, lembaga yang dibentuk untuk menjalankan amanat Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) itu mampu menjadi penentu (game changer) pemulihan ekonomi nasional melalui upayanya menarik investasi, khususnya investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

Gerak cepat INA juga diperlukan guna membantu BUMN-BUMN karya yang mendapat penugasan dari pemerintah untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Jika ditawarkan melalui INA, proyek-proyek BUMN bakal laku lebih cepat sehingga BUMN tidak lagi kesulitan arus kas (cashflow) dan memiliki rasio utang terhadap modal (debt to equity rasio/DER) lebih sehat.

Langkah segera yang mesti ditempuh INA bersama pemerintah adalah membuat peta jalan (roadmap) investasi, menuntaskan konsolidasi internal, menerbitkan berbagai aturan turunan tentang INA, dan memastikan kelembagaan INA ke depan. Jika pemerintah memutuskan INA menjadi Kementerian Investasi, perubahan harus dilakukan secepatnya guna memberikan kepastian kepada investor.

Proyek yang ditawarkan INA sebaiknya proyek-proyek bernilai ekonomi tinggi, seperti proyek infrastruktur di kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan pertambangan, dan kawasan pariwisata. Soalnya, para investor akan mencari proyek dengan hasil investasi (return) yang menguntungkan. Selain itu, investasi yang masuk melalui INA harus mampu menjadi stimulan dan menciptakan peluang bisnis bagi pelaku usaha swasta, bukan cuma BUMN.

Hal itu diungkapkan Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro, Ketua Umum Jaringan Usahawan Independen Indonesia (Jusindo) Sutrisno Iwantono, dan anggota Komisi XI DPR Eriko Sotarduga dalam acara Hot Economy di BeritaSatu TV, Selasa (13/4) malam.

Hal senada dikemukakan ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy dan ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede yang dihubungi Investor Daily secara terpisah di Jakarta, Selasa (13/4).

Sementara itu, manajemen PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) kepada Investor Daily menyatakan, mereka sedang menginventarisasi proyek-proyek yang bakal ditawarkan kepada investor melalui INA. Bahkan beberapa di antaranya sudah siap ditawarkan.

Tugas, fungsi, dan wewenang INA.
Tugas, fungsi, dan wewenang INA.

INA dibentuk melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker untuk menjawab persoalan struktural pembiayaan pembangunan di Tanah Air. Masyarakat menaruh ekspektasi tinggi terhadap INA, mengingat lembaga sovereign wealth fund (SWF) itu bertanggung jawab langsung kepada presiden dan diberi kewenangan khusus (sui geneis).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 73/2020 tentang Modal Awal LPI dan PP 74/2020 tentang LPI, INA atau LPI bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi investasi. Dalam menjalankan tugasnya, INA dapat menjalin kerja sama dengan mitra investasi, manajer investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, atau entitas lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

INA memiiki enam kewenangan, yaitu melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan, menjalankan kegiatan pengelolaan aset, dan menjalin kerja sama dengan pihak lain, termasuk entitas dana perwalian (trust fund). Tugas lainnya adalah menentukan calon mitra investasi, memberikan dan menerima pinjaman, serta menatausahakan aset.

INA memperoleh dukungan modal awal Rp 15 triliun berupa penyertaan modal awal dari APBN 2020, berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Pemenuhan modal secara bertahap akan dilakukan hingga mencapai Rp 75 triliun atau setara US$ 5 miliar pada 2021.

INA dibentuk pada Desember 2020 dan beroperasi sejak pertengahan Februari 2021. Untuk memuluskan tugas INA, pemerintah memberikan insentif antara lain berupa tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 atas dividen sebesar 7,5% dari sebelumya 20% kepada investor asing yang bekerja sama dengan INA. Insentif lainnya sedang disiapkan pemerintah untuk menarik sebanyak mungkin investor.

Butuh Peta Jalan

Menurut Ekonom Senior UI, Ari Kuncoro, INA bisa menarik lebih banyak FDI. Salah satu sektor yang bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan INA adalah infrastruktur. “Agar bisa segera menarik investasi, INA butuh peta jalan (roadmap) yang bisa mengakomodasi kepentingan seluruh pihak,” kata dia.

Ari menjelaskan, untuk mengoptimalkan investasi yang masuk, INA harus benar-benar jeli menawarkan proyek yang sudah ada maupun yang akan dibangun. Proyek-proyek yang ditawarkan mesti memberikan masa tenggang (grace period) dan hasil investasi (return) yang menguntungkan investor. “Investor biasanya punya grace period, setelah itu meminta return,” ujar dia.

Dalam roadmap INA, kata Ari Kuncoro, yang ditawarkan sebaiknya proyek-proyek di kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan pertambangan, dan kawasan pariwisata yang notabene memiliki nilai ekonomi tinggi. Bisa pula proyek infrastruktur tansportasi seperti jalan tol di Jawa.

Dia mengungkapkan, dari sisi demografi, sebagian penduduk saat ini terkonsentrasi di kota besar dan kota penyangga atau kota satelit. Alhasil, transportasi bukan hanya berfungsi menjadi sarana mobilitas atau akses ke tempat kerja, tetapi juga memiliki unsur pariwisata.

Selain itu, ada konsep transport oriented development (TOD), sehingga di sekitar stasiun kereta bisa dibangun apartemen, misalnya untuk kelas menengah atau milenial. “Dari roadmap itu investor menjadi tahu bahwa Indonesia mengerti bagaimana memanfaatkan populasi yang sekitar 147 juta di antaranya adalah kelas menengah,” ucap dia.

Kinerja keuangan BUMN karya.
Kinerja keuangan BUMN karya.

Ari Kuncoro mengakui, INA juga jangan sembarangan mengambil atau menawarkan proyek. Banyak proyek infrastruktur dibiayai kredit jangka pendek. “Perlu dilihat lagi apakah proyek yang dibiayai dengan dana jangka pendek bisa diambil alih dan menggunakan dana jangka panjang,” tutur dia.

Itu sebabnya, menurut Ari, perlu ada ekspansi dalam pembangunan, tidak hanya pembangunan infrastruktur untuk fasilitas umum, tetapi juga pembangunan di bidang lain, misalnya kawasan industri.

Ari Kuncoro menambahkan, hal penting lainnya yaitu melobi para investor proyek-proyek yang bersifat fisik, bukan investor finansial. “Harus ada proyek fisiknya agar memberikan nilai tambah tinggi terhadap perekonomian nasional,” tegas dia.

Ari menekankan, meski proyek infrastruktur yang ditawarkan lewat INA adalah proyek yang menjanjikan return tinggi, pemerintah mesti tetap membangun infrastruktur dengan return rendah. Soalnya, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata.

“Untuk daerah-daerah yang return-nya kurang tinggi, dana APBN tetap diperlukan. Jadi, kombinasi keduanya tetap diperlukan,” tandas dia.

Peluang Swasta

Ketua Umum Jusindo, Sutrisno Iwantono mengatakan investasi yang masuk melalui INA diharapkan bisa menstimulasi kegiatan ekonomi dan memberikan efek pengganda (multiplier effect). Alhasil, INA bisa menciptakan peluang bagi pelaku usaha, bukan hanya BUMN.

“Misalnya kalau dia membangun pelabuhan, lokasinya harus sesuai kebutuhan, jangan pelabuhan dan jalan yang daerahnya kurang diminati investor. Pilihan lokasinya harus tepat supaya bisa menyelesaikan persoalan ekonomi kita,” ujar dia.

Dia menjelaskan, pelibatan investor dalam pembangunan proyek juga harus jelas. “LPI kan bertugas sebagai pengelola dana investasi, tentu harus ada pihak lain yang bertugas sebagai pelaksana. Apakah hanya BUMN yang bergerak di bidang pembangunan atau bisa mengundang keterlibatan swasta. Itu harus jelas,” papar dia.

Dunia usaha di dalam negeri, menurut Sutrisno, sangat mengharapkan ikut berpartisipasi dalam proyek-proyek yang ditawarkan INA. “Jangan hanya BUMN yang terlibat. Tetapi memang untuk bisa berpartisipasi harus sesuai kelayakan, juga harus transparan dan sesuai dasar hukumnya,” ucap dia.

Sutrisno mengungkapkan, permasalahan pokok yang dihadapi pengusaha di Indonesia adalah keterbatasan infrastruktur. Pemerintah bertugas membangun infrastruktur tetapi memiliki keterbatasan di sisi anggaran.

“INA hadir untuk menjawab hal itu. Saat infrastruktur berfungsi dengan baik maka perekonomian bisa tumbuh optimal. Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan penciptaan lapangan kerja,” tutur dia.
Sutrisno menambahkan, agar dimintai investor, proyek yang ditawarkan INA harus memberikan return yang menguntungkan. Calon investor juga harus diberi pemahaman tentang model bisnis dan prospek bisnisnya. “Kalau tidak ada prospek, investor tidak akan masuk,” tegas dia.

Tak kalah penting, kata Sutrisno, adalah manajemen atau para pengelola dana dan proyek di INA. “Investor pasti mempertimbangkan sisi profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas,” ujar dia.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga mengemukakan, investor memerlukan informasi yang lengkap mengenai roadmap INA. Kecuali itu, diperlukan regulasi yang memadai untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada para investor.

“Investor tidak punya batasan negara. Merea melihat prospeknya ke depan. Tentu investasi ada yang jangka pendek, menengah, dan panjang,” ucap dia.

Eriko menegaskan, INA harus dipersiapkan secara matang agar memberikan hasil yang optimal bagi perekonomian nasional. “Ini kita berbicara jangka panjang, untuk menyambut Indonesia Emas 2045, bukan hanya untuk lima tahun ke depan saja,” tandas dia.

Investor, menurut Eriko, tidak hanya melihat return, tetapi juga nilai tambah aset. Karena itu, INA harus bisa meyakinkan para calon investor mengenai hal tersebut.

Harus Segera Bergerak

Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy mengatakan, INA harus segera bergerak dan menghasilkan quick wins sehingga turut mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui upayanya menarik investasi, khususnya FDI.

Dia menjelaskan, langkah awal yang perlu dipersiapkan yaitu membuat website resmi lembaga tersebut. Ini penting karena akan menjadi rujukan awal dari para investor untuk memilih investasi di INA.

"Termasuk di dalamnya menggali info tentang investasi yang disediakan oleh INA. Namun, sebelum website muncul, sudah harus disepakati proyek apa yang bisa dibiayai investor melalui INA," tutur dia.

Selain itu, menurut Yusuf Rendy, saat ini investor masih menunggu beberapa hal, seperti aturan turunan PP tentang LPI. "Kemudian juga kan sekarang menunggu aturan dari perubahan badan menjadi Kementerian Investasi. Tentu ini akan berpengaruh terhadap keputusan investasi para investor," ucap dia.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede memaklumi INA belum bergerak karena masih dalam tahap konsolidasi organisasi, mengingat jajaran direksi dan dewan pengawasnya baru terbentuk pada Februari lalu.

Dia menjelaskan, jajaran direksi INA masih harus memetakan proyek dan memastikan feasibility study (FS) atau studi kelayakan dan internal rate of return (IRR). "Jadi, tidak bisa langsung dan nggak semudah yang dibayangkan, butuh proses tahap awal," tandas dia.

Josua yakin dewan direksi LPI tetap berkomitmen menjaga kepercayaan investor. Apalagi minat investor global cukup besar. Pemerintah harus memetakan proyek secara jelas untuk menjaga ekspektasi investor.

"Kepercayaan investor harus dijaga, karena LPI memiliki multiplier effect dalam jangka pendek dan jangka panjang, sehingga investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumuhan ekonomi," tegas dia.

Josua memperkirakan dampak LPI baru bisa dirasakan pada akhir 2021 hingga tahun depan. Meski pemerintah sudah mendapatkan beberapa komitmen investasi, investor masih dalam tahap pemulihan pascapandemi Covid-19.

Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi tahun ini masih akan didorong konsumsi yang lebih besar, disusul investasi. "Kita lihat pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat. Itu jadi modal kita. Itu akan lebih terakselerasi nanti oleh proyek-proyek yang difasilitasi LPI," tutur dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan, jajaran direksi INA tengah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk transaksi dalam rangka membantu BUMN karya mengurangi beban utangnya (deleveraging).

Untuk itu, kata Menkeu, pemerintah belum akan melakukan suatu penilaian (assessment) terhadap kinerja INA sebagai SWF. “SWF (INA) baru berusia satu bulan. PMN (penyertaan modal negara) juga baru masuk Januari 2021. Jadi, agak terlalu dini membuat komentar soal SWF. Kami akan melihat yang akan dilakukan INA dalam satu tahun,” ujar Menkeu menanggapi hasil riset Fitch Ratings mengenai INA yang dipublikasikan baru-baru ini.

Fitch Ratings menilai INA dalam jangka pendek kurang signifikan membantu BUMN mengurangi beban utangnya dengan menjadi pembeli siaga aset-aset yang dijual perusahaan-perusahaan pelat merah.

Soalnya, menurut Fitch Ratings, modal INA relatif kecil dibandingkan skala utang sejumlah BUMN, terutama yang bergerak di sektor strategis, seperti konstruksi, jalan tol, serta migas.

“Misalnya, total utang perusahaan konstruksi BUMN lebih dari Rp 170 triliun per akhir September 2020 dan utang PT Pertamina (Persero) sekitar Rp 300 triliun per akhir Juni 2020,” ujar Director Corporates PT Fitch Ratings Indonesia, Olly Prayudi dalam publikasinya.

Olly menambahkan, keterlibatan INA dalam proyek tertentu dapat mengurangi leverage di BUMN tertentu, tetapi hal itu juga tergantung keputusan strategis perusahaan yang terlibat.

“Terdapat risiko bahwa bantuan modal yang diberikan INA dapat terkikis jika BUMN menyalurkan kembali dana yang dikeluarkan untuk proyek infrastruktur baru. Risiko ini cukup besar mengingat keinginan pemerintah mempercepat investasi tersebut,” papar dia.

Struktur organisasi LPI.
Struktur organisasi LPI.

Ditawarkan BUMN Karya

Sementara itu, Corporate Finance Group Head Jasa Marga, Eka Setya Adrianto menjelaskan, perseroan membuka semua ruas jalan tol yang sudah beroperasi untuk ditawarkan kepada investor melalui INA. Ruas jalan tol ini terutama yang dimiliki Jasa Marga dengan kepemilikan di atas 80%.

Sejauh ini, kata dia, sudah ada investor yang tertarik mengakuisisi ruas jalan tol tersebut. Namun pembahasannya masih informal sehingga perseroan belum bisa menjelaskannya lebih lanjut.

Pembahasan dengan investor ini juga memerlukan proses administrasi dan penelaahan kinerja jangka panjang dan pendek terlebih dahulu. "Nanti saja detailnya, ada yang tertarik, nanti kami cari timing yang tepat," tutur dia.

Direktur Keuangan Jasa Marga, Donny Arsal sebelumya mengungkapkan, Jasa Marga menyiapkan sembilan ruas jalan tol untuk ditawarkan lewat INA. Dari sembilan ruas tersebut, perseroan menargetkan divestasi 2-3 jalan tol dengan nilai Rp 1,5-3 triliun tahun ini.

Donny mengatakan, aset yang ditawarkan kepada LPI sebenarnya bisa disesuaikan atau tidak terbatas pada sembilan ruas saja. Pihaknya pun siap mengundang investor lain, baik domestik maupun internasional, yang berminat mengakusisi ruas jalan tol perseroan.

Di sisi lain, Waskita Karya juga siap menawarkan proyek jalan tol yang digarapnya melalui INA. Menurut Corporate Secretary Waskita Karya, Ratna Ningrum, perseroan menargetkan pelepasan 9 ruas tol pada 2021, baik melalui INA maupun divestasi kepada investor lainnya. Perkiraan total nilai divestasi mencapai Rp 10-11 Triliun.

“Dengan divestasi ini, Waskita juga diproyeksikan dapat meningkatkan kapasitas pendanaan melalui dekonsolidasi utang sekitar Rp 20 triliun,” ujar dia.

Dia menambahahkan, investor dalam dan luar negeri telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat untuk divestasi tiga ruas tol, yaitu ruas Batang - Semarang, ruas Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi, dan ruas Cinere - Serpong.

Ratna menjelaskan, total nilai transaksi tiga ruas tol tersebut mencapai Rp 4,3 triliun. Adapun finalisasi transaksi diharapkan rampung akhir bulan ini.

Perjanjian yang telah diteken Waskita Karya melalui anak perusahaannya, PT Waskita Toll Road (WTR), antara lain perjanjian jual beli bersyarat (conditional sale purchase agreement/ CSPA) berupa transaksi konversi saham (share swap) dan divestasi pembayaran tunai dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.

CSPA tersebut merupakan perjanjian divestasi 20% saham WTR di ruas Tol Semarang - Batang (JSB) dan 34,9% saham WTR di Cinere-Serpong (CSJ) kepada SMI. (bil/git/rid/az)

 

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN