Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja saat menata susunan karung berisi beras di Gudang Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Selasa (30/3/2021).  Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Pekerja saat menata susunan karung berisi beras di Gudang Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Selasa (30/3/2021). Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Indef: Pajak Sembako Picu Inflasi dan Kemiskinan

Selasa, 14 September 2021 | 13:04 WIB
Suherman

JAKARTA, Investor.id - Institute for Development on Economics and Finance (Indef) menilai rencana pemerintah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) atas sembako bisa menimbulkan sejumlah risiko, antara lain memengaruhi inflasi pada volatile food. Selain itu, batas kemiskinan bisa naik.

Aturan PPN sembako ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang saat ini masih dibahas DPR dan pemerintah. “Perubahan Undang-Undang perpajakan menunjukkan perluasan sektor atas barang kenapa pajak dan jasa kena pajak,” kata peneliti Indef Riza A Pujarama, Selasa (14/9/2021).

Dia menilai, batas kemiskinan naik, jika kebijakan ini tidak dilakukan dengan hati-hati. Sebab, tidak menutup kemungkinan harga sembako yang tidak masuk kategori terkena PPN juga ikut terkerek. Sebelumnya, pemerintah sudah menegaskan, pengenaan PPN sembako ini hanya menyasar bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat kalangan menengah atas.

“Harus ada mekanisme bagaimana PPN ini benar-benar menyasar bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat penghasilan tinggi. Apalagi, mereka tidak membeli bahan pokok di satu gerai tertentu saja,” kata Riza.

 Peneliti Indef lainnya Rusli Abdullah menambahkan, narasi PPN sembako di tengah pandemi Covid-19 kurang tepat. Karena itu, Indef dengan tegas menolak adanya rencana tersebut. Apalagi, dari hitung-hitungan Indef, berdasarkan pengeluaran masyarakat untuk kelompok barang yang sebelumnya tidak kena PPN, kontribusi PPN sembako kecil dalam mendorong peningkatan tax ratio.  

“Pemungutan PPN sembako ini dikhawatirkan tidak mampu mewujudkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara,” kata Rusli.

 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN