Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Jokowi melantik Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Presiden Jokowi melantik Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Indonesia Investment Authority Bakal Evaluasi Investasi Sektor EBT

Sabtu, 8 Mei 2021 | 18:45 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA - Dewan Pengawas Indonesia Investment Authority (INA) Darwin Cyril Noerhadi mengatakan,  investasi  sektor  energi baru terbarukan (EBT), baik jangka menengah maupun jangka panjang  akan menjadi salah satu bahan evaluasi INA.

Sektor lainnya yang kini disorot  INA adalah   infrastruktur, pelayanan kesehatan, konsumer, teknologi, infrastruktur digital, logistik, waste management, dan turisme.

“Pada tahapan awal ini, kami INA diberikan setoran modal awal sebesar Rp 15 triliun dan akan naik pada tahun depan menjadi Rp 75 triliun. Ini diberikan untuk meningkatkan prinsip tata kelola dan operasionalisasi lembaga,” kata Cyril saat menjadi pembicara pada  webinar bertema  "Sovereign Wealth Fund: Mewujudkan Pendanaan Berkelanjutan dalam Meningkatkan Ketahanan Energi" yang diselenggarakan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) pada Sabtu (8/5/2021). 

Pembicara lainnya  adalah   Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dan Ketua Dewan Pengawas  PYC, Inka Yusgiantoro.

Cyril mengatakan, kehadiran INA yang juga dikenal sebagai Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan dapat menjadi mitra utama investor dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan sehingga akan meningkatkan penggunaan EBT di Indonesia.

Sebab, menurut Cyril, kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur, termasuk ketenagalistrikan sangat besar  dan tidak cukup hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur begitu besar dan yang jelas tidak cukup dana itu bersumber hanya dari pemerintah,” kata Cyril.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas  PYC, Inka Yusgiantoro mengatakan, kehadiran LPI menjadi harapan dan semangat baru bagi para pemangku kepentingan di Tanah Air untuk  membantu memobilisasi dana dari dalam maupun luar negeri terkait pemanfaatan berbagai kesempatan investasi yang ada di Indonesia, khususnya  di sektor EBT.

“Kami melihat salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan sektor EBT di Indonesia selama ini adalah sulitnya mendapatkan pembiayaan untuk proyek EBT, sehingga salah satu pemangku kepentingan di Indonesia untuk alternatif pembiayaan proyek-proyek EBT adalah melalui LPI,” katanya.

Inka berharap  LPI dapat berperan penting dalam proyek-proyek EBT ke depan, khususnya memobilisasi dana swasta dari investor asing maupun domestik. “Kita perlu menyadari juga bahwa hingga akhir tahun 2020, realisasi bauran EBT masih sangat jauh dari target 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050 sesuai penetapan kebijakan energi nasional,” jelas Inka.

Tingkatkan Porsi EBT

Dirjen  Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan,  sejumlah upaya telah  dilakukan pemerintah untuk meningkatkan porsi sektor EBT di Indonesia, yaitu  pengembangan biodiesel, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) co-firing dan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Indonesia.

Selain  meningkatkan ketahanan energi, pengembangan EBT juga ditujukan untuk menurunkan emisi karbon di Indonesia sesuai dengan perjanjian Paris Agreement tahun 2015 lalu.

“Indonesia sudah bergabung  dalam upaya penurunan gas rumah kaca (GRK) ini. Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo hadir di Paris Agreement dan menyampaikan komitmennya menurunkan emisi GRK hingga 29 persen di tahun 2030,” kata jelas Dadan.

Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan porsi EBT adalah dengan melakukan transisi energi yang juga dengan mempertimbangkan realitas kebutuhan energi, dengan nilai keekonomian yang wajar. “Peralihan dari energi fosil menjadi EBT sangat diperlukan,” ujarnya.

Di sisi lain,  Dadan juga mengakui bahwa  terdapat sejumlah hambatan dan tantangan dari sisi pembiayaan  untuk mengembangkan efisiensi energi dan transisi ke energi yang lebih bersih di Indonesia.  

Tantangan  pertama adalah tarif rendah atau menciptakan iklim investasi yang menarik. Tantangan lainnya adalah bunga pinjaman yang tinggi, kemudian persyaratan agunan tinggi, tidak adanya pendanaan proyek, proyek berukuran kecil dan meningkatkan biaya transaksi, serta kapasitas pengembang proyek dan lembaga keuangan masih terbatas.

 “Kemudian,  persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Bukan kami tidak mendukung TKDN, tetapi ini menjadikan harga komponen lebih mahal dibandingkan impor, yang terakhir adalah hambatan perizinan dan lisensi,” kata Dadan.

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN