Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja di kebun sawit. Foto ilustrasi: B1photo

Pekerja di kebun sawit. Foto ilustrasi: B1photo

Ini Tanggapan KLHK atas Isu Deforestasi dari Greenpeace

Rabu, 17 November 2021 | 12:24 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penjelasan terhadap beberapa hal yang dikemukakan oleh Greenpeace dalam siaran persnya tanggal 2 November 2021  yang menyatakan bahwa selama periode 2002-2019, deforestasi hampir mencapai 1,69 juta hektar di konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dari seluas 2,77 juta hektar kebun sawit.

Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menegaskan bahwa Greenpeace tentu menyadari laju deforestasi Indonesia dari tahun ke tahun pada periode tersebut dan Greenpeace ikut ambil bagian dari kerja sama yang dilakukan dengan sejumlah perusahaan sawit dan kehutanan di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2011-2018.

Pada tahun 2011, Greenpeace mulai berkolaborasi dengan perusahaan grup sawit yang cukup besar yang di antaranya menunjukkan bagaimana tidak mudahnya suatu grup bisnis sawit untuk melepaskan dirinya dari deforestasi, pengeringan gambut serta kebakaran hutan  dan lahan baik yang terjadi pada konsesi konsesi grup sawit itu sendiri maupun rantai pasokannya.

Ilustrasi kebun sawit
Ilustrasi kebun sawit

Pada tahun 2013, Greenpeace juga berkolaborasi dengan grup perusahaan industri pulp dan kertas di Sumatera, selama kolaborasi dengan Greenpeace, perusahaan tersebut masih terkait dengan deforestasi melakukan pengeringan gambut, pembukaan kanal baru sepanjang ratusan kilometer sehingga perusahaan tersebut mengalami karhutla.

Menteri LHK juga memberikan sanksi kepada sejumlah perusahaan grup besar tersebut dari kejadian karhutla 2015, pembukaan kanal baru serta kegiatan penanaman akasia di atas areal terbakar dan sanksi tersebut diberikan pemerintah ketika Greenpeace masih dalam kerja sama.

Greenpeace tentunya mempunyai pemahaman dan pengalaman yang cukup atas isu deforestasi, pengeringan gambut dan karhutla karena pernah berkolaborasi dengan grup besar perusahaan sawit ataupun pulp dan kertas selama bertahun tahun jadi tidak tepat mempermasalahkan kembali isu sawit dalam kawasan hutan.

“Greenpeace tidak memberikan syarat dalam kolaborasinya dengan grup perusahaan di mana saat itu berkolaborasi, untuk menyerahkan izin- izin usaha grup perusahaan tersebut yang wilayahnya juga berada di lahan gambut dan tidak ada rekomendasi Greenpeace kepada pemerintah untuk dicabut ijin,” ujar dia di Jakarta, Rabu (17/11).

Itu artinya selama bertahun tahun berkolaborasi dengan Greenpeace, grup sawit dan pulp/kertas yang dimaksud tetap beroperasi di areal izin usahanya di lahan gambut.

Kebijakan konservasi hutan yang diluncurkan oleh grup sawit/pulp kertas tersebut dimana pembuatan kebijakan kebijakan perusahaannya disusun, disetujui dan dideklarasikan oleh grup perusahaan itu dengan Greenpeace dan tidak terdapat klausul yang mengharuskan  grup sawit dan pulp menghentikan pemanfaatan lahan gambut.

Isu sawit dalam kawasan hutan bukan hal baru bagi Greenpeace karena ketika Greenpeace berkolaborasi dengan grup sawit juga terdapat konsesi sawit perusahaaan yang saat itu berada di kawasan hutan. Jika sekarang Greenpeace mempersoalkan sawit di kawasan hutan, mengapa baru sekarang dipersoalkan. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN