Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Kasus Pailit Meningkat, Pemerintah akan Kaji Kebijakan PKPU

Selasa, 24 Agustus 2021 | 19:39 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah sedang melihat kembali kebijakan Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebab pemerintah sudah melihat terjadi peningkatan kasus kepailitan.

Kalangan pengusaha sendiri mengusulkan agar pemerintah melakukan moratorium  Undang Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“Sekarang sudah 480 kasus yang dipailitkan dan di PKPU di pengadilan Jakarta, Surabaya, dan beberapa pengadilan lain. Pemerintah melihat adanya moral hazard dari PKPU ini dengan persyaratan yang mudah,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Raker Koordinasi Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada Selasa (24/8).

Airlangga menuturkan  pemerintah akan melihat plus minus kalau dilakukan moratorium. Sebab ada jaminan  simpanan (backlog ) pascapandemi yang saat ini sudah berproses untuk mencegah moral hazard. Dia melihat  dari aturan pengajuan kepailitan dan PKPU sekarang ini terlalu mudah, karena pascakrisis moneter di tahun 1998 itu banyak perusahaan yang melakukan PKPU dan kepailitan sebagai mekanisme jalan keluar yang dipermudah pemerintah.

"Pemerintah kaji hal itu ternyata bukannya dimanfaatkan debitur tapi beberapa kreditur juga melakukan bagian dari corporate action mereka," tutur Airlangga.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani dalam program Special Report Beritasatu TV, Senin, 16 Agustus 2021.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Sumber: Beritasatu TV

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan ada pihak-pihak yang menggunakan regulasi kepailitan untuk tujuan yang tidak baik. Tingginya jumlah pengajuan PKPU menunjukkan gejala yang kurang baik.

Dia meminta pemerintah untuk melakukan moratorium kebijakan tersebut dalam tiga tahun ke depan yaitu hingga tahun 2025. Sehingga bisa mengurangi tekanan terhadap dunia usaha.

“Kami sudah mendengar bahwa pemerintah juga memiliki pandangan bahwa pemerintah mau mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) mengenai moratorium kami sangat  mendukung kalau ada rencana ini. Kami sendiri memang dalam kondisi sulit,” kata Hariyadi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN