Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti. Foto: youtube

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti. Foto: youtube

Kemenkeu Paparkan 5 Arah Kebijakan TKDD 2022

Senin, 21 Juni 2021 | 20:59 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menyiapkan lima arah pokok kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran  2022. 

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti membeberkan lima arah kebijakan TKDD tersebut.

Pertama, melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.

“Kualitas dari indikator antardaerah masih ada jarak yang masih jauh maka kita dorong peningkatan kualitas belanja yang baik,” ucap Astera dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada Senin (21/6).

Kedua yaitu  melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan TKDD terutama  Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

“Kami dorong  DAK fisik ini bisa menjadi suatu  suplemen dari anggaran K/L. Di sisi lain juga anggaran K/L juga  bisa menjadi core-nya untuk mendukung termasuk dana desa,” ucap Astera.

Ketiga  yaitu  melanjutkan kebijakan penggunaan dana transfer umum untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM. 

Keempat, meningkatkan efektivitas penggunaan DTK, penyaluran DAK fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah, dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan

“Kelima  yaitu  memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dalam kegiatan penanganan Covid-19 serta mendukung sektor prioritas,” ucap Astera.

Anggota Banggar DPR dari Fraksi Nasdem  Fauzi Amro mengatakan dalam kondisi pandemi seperti sekarang seharusnya  DAK diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Bila penanganan Covid-19 diambil dari dana desa akan mengurangi program dari alokasi dana tersebut.  Selain itu dia juga menekankan tentang kesamaan data antar Kementerian/Lembaga sehingga penyaluran bantuan sosial bisa dilakukan secara optimal.

“Dana desa yang Rp 1 miliar dipotong 20% menurut saya tidak akan efektif. Dana-dana yang mungkin untuk bangunan, DAK fisik khusus bisa dilakukan pengurangan,” ucapnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN