Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Teten Masduki.

Teten Masduki.

Kemenkop UKM Minta Pemda Optimalkan Kegiatan Belanja untuk Serap Produk UMKM

Jumat, 9 April 2021 | 14:28 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah daerah diminta untuk memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) mengalokasikan minimal 40% pagu anggarannya untuk belanja barang/modal dari UMKM.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan  belanja K/L tersebut membuka peluang market yang cukup besar yakni lebih dari Rp 400 triliunan per tahun dimana hal ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di daerah.

“Jadi targetkan saja, fokuskan mana yang ditetapkan di setiap daerah, harus dibuat list, daftar UMKM yang siap didampingi untuk bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ucap Teten dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (9/4).

Teten berharap dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah berinisiatif untuk mendampingi UMKM, sekaligus mengkurasi dan ekspor produk. Pihak Smesco  akan mengkonsolidasi produk-produk untuk diekspor.

Teten mengatakan bukan berarti daerah tidak bisa otonom,  tetapi biasanya pembeli akan mudah kalau tersedia informasi yang cukup mengenai produk-produk UMKM yang siap ekspor.

“Di sisi lain kenapa perlu diagregasi oleh Smesco, karena juga sama problemnya. Itu kapasitas produksi kalau disatuin belum tentu cukup, jadi kalau nanti kita konsolidasi bisa kita agregasi produknya dari berbagai daerah, misalnya ada yang perlu komoditi ini, komoditi itu, jadi dari kecil bisa kita agregasi menjadi kapasitas yang cukup besar,” ucap Teten.

Teten juga berharap pemerintah daerah melakukan perubahan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang lebih profesional dengan melibatkan para ahli dari luar baik itu dari perusahaan BUMN, maupun swasta.  Tidak hanya itu, daerah juga diharapkan membuat platform digital sebagai marketplace digital bagi produk-produk UMKM. Apalagi untuk produk-produk yang gressering seperti makanan, minuman termasuk juga buah-buahan, sayur-sayuran itu lebih cepat sebenarnya dijual di platform lokal. Oleh karena itu perlu diintegrasikan dengan  belanja kementerian/lembaga.

 “Karena tidak semua UMKM di daerah itu punya kapasitas untuk jualan di level nasional. Kalau sudah masuk level nasional katakan di Unicorn, di Tokopedia di Bukalapak, Shopee, atau di Blibli itu banyak yang gagal, karena tidak bisa memenuhi permintaan, karena kapasitas produksinya,” kata Teten.

Dengan upaya mewajibkan seluruh K/L untuk dapat membeli produk dan jasa dari UMKM maka UMKM akan memiliki ruang untuk bisa meningkatkan eskalasi bisnis. Bahkan kebijakan ini memberikan peluang bagi sektor UMKM untuk menjadi salah satu tumpuan utama dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).  Hanya saja, ada sejumlah pekerjaan yang harus dibereskan pemerintah bersama stakeholder terkait, yaitu penyiapan kemampuan dari pelaku UMKM agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas, bermutu tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan belanja K/L.

Sementara itu,  Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Asrizal mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan dan identifikasi produk UMKM yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasilnya ada 40 pelaku UMKM yang sudah dimasukan ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Langkah berikutnya kita harus melakukan pendampingan kepada UMKM-UMKM ini sehingga mampu mengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh lembaga pemerintah. Dengan pendampingan ini kita harap pelaku UMKM kita siap memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa dari Instansi pemerintah yang ada saat ini,” ujar Asrizal.

Pihaknya mensupport produk-produk UMKM untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah di antaranya souvenir, makanan dan minuman, atau snack yang dibutuhkan pada acara rapat-rapat K/L. “Tenaga pendamping atau penyuluh kita mengukurasi untuk menyiapkan pelaku UMKM kita itu bisa masuk ke proses pengadaan barang dan jasa,” ucap Asrizal.

Tidak hanya jumlah, maupun kualitas produk yang jadi perhatian mereka, tetapi menurut dia yang terpenting, bagaimana kesiapan UMKM memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

“Artinya kontinuitas produk itu terpenuhi, kapan dibutuhkan barangnya harus tersedia,” ucapnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN