Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki

Kemenkop UKM-BKPM Kerja Sama Integrasi Data

Kamis, 17 September 2020 | 20:53 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama untuk meningkatkan kinerja  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK).  Kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan integrasi data.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan, langkah ini sebagai landasan bagi para pihak untuk mensinergikan program dan kebijakan dalam rangka peningkatan kerja sama kemitraan antara penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri skala besar dengan pelaku UMKM serta koperasi.

“Kami menyediakan data dan informasi terkait profil pelaku UMKM serta koperasi yang potensial untuk dapat bermitra dengan penanam modal," ucap Teten Masduki dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Program dan Kebijakan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi pada Kamis (17/9).

Adapun ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pertukaran data dan informasi; fasilitasi kemitraan penanaman modal; dan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.

Dalam hal pertukaran data dan informasi, BKPM diharapkan dapat menyediakan data dan informasi profil penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri skala besar, yang melakukan kemitraan dengan pelaku UMKMK.

Di samping itu, BKPM juga dapat menyediakan data berupa izin usaha pada sektor UMKM yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Selain itu, lanjut Teten, sinergi itu juga meliputi konsultasi dan pendampingan penyusunan perjanjian kemitraan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

"Khususnya, pada aspek pembiayaan, teknologi dan legalitas kepada pelaku UMKM  serta koperasi melalui forum workshop, Klinik OSS, sosialisasi dan bimbingan teknis atau seminar penanaman modal yang dilaksanakan kedua belah pihak," ucap  Teten.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan kerja sama dan kolaborasi dengan Kemenkop UKM dilakukan dalam momentum yang tepat. Kerja sama antara kedua lembaga memang sudah terjalin sejak lama, namun saat ini dilakukan dengan lebih intensif dan diformalkan dalam bentuk Nota Kesepahaman. Kerjasama ini menjadi salah satu langah untuk melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo.

"Sekarang, setiap investor yang masuk ke Indonesia, wajib hukumnya melakukan kemitraan dengan pengusaha nasional atau UMKM lokal setempat. Tidak bisa ditawar lagi,” ucap Bahlil.

Nota Kesepahaman ini mengatur diantaranya kegiatan fasilitasi kemitraan antara Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) skala besar dengan pelaku UMKM. Fasilitasi tersebut mencakup kegiatan matchmaking seperti penyelenggaraan seminar, market sounding, forum bisnis, atau melalui kunjungan misi/delegasi instansi pemerintah negara, perusahaan asing maupun UMKM. 

Selain memfasilitasi kemitraan, Kemenkop UKM dan BKPM juga berkomitmen melakukan peningkatan kapasitas (capacity building) pelaku UMKMK terkait prosedur dan peraturan perizinan penanaman modal, serta manajemen usaha.

Melalui kerja sama ini, pemerintah memberikan ruang kepada UMKM untuk lebih berperan banyak dalam perekonomian bangsa melalui tiga hal, yaitu perizinan yang tidak berbelit-belit melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha; Key Performance Indicator (KPI) BKPM yang mewajibkan investasi besar dari dalam maupun luar negeri menggandeng UMKM; dan kesempatan mengembangkan entrepreneurship melalui UMKM.

“Setiap investasi yang masuk pada sebuah daerah tidak hanya harus menaikkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus bisa menumbuhkan pengusaha yang baru,” ucap Bahlil.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN