Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua KPK Firli Bahuri. Sumber; BSTV

Ketua KPK Firli Bahuri. Sumber; BSTV

Kementerian BUMN Berkomitmen Kedepankan Transparansi dan Cegah Tindak Pidana Korupsi

Selasa, 2 Maret 2021 | 11:53 WIB
Tryan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama 27 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani perjanjian kerja sama terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi.

Kegiatan dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dan jajaran Direksi 27 perusahaan BUMN.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, kerjasama yang dilakukan 27 BUMN bersama KPK untuk menangani pandemi Covid-19 masih belum cukup, pasalnya dia memiliki target seluruh perusahaan BUMN dan anak perusahaannya ikut melakukan kerjasama dengan KPK.

"Hari ini Alhamdulilah kami bekerja sama dengan 27 BUMN cukup? Tidak, sebab target kami seluruh BUMN di bawah kluster harus ikut tandatangan ini," kata Erick dalam penandatangan perjanjian kerjasama (MOU) dengan KPK, Selasa (2/3).

Selain itu, dia akan terus berkomitmen untuk melakukan transformasi, mengedepankan transparansi dan profesionalisme di lingkungan Kementerian BUMN. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah aksi tindak pidana korupsi.

"Insyaallah kami berkomitmen untuk terus melakukan transformasi, transparansi, profesionalisme di Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN, tapi yang saya juga komitmen kepada pimpinan BUMN," tuturnya.

Selain itu, dia akan mendorong proses penilaian juga sangat transparan tidak berdasarkan suka atau tidak suka, sehingga lingkungan kerja antara Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN akan berjalan dengan baik.

"Kami tidak melihat kami sebagai mitra yang membebani tapi kami harapkan kami adalah mitra yang baik, yang harapkan BUMN bisa berjalan sehat. Insyaallah seluruh jajaran Kementerian akan menjaga integritas dan saya tidak segan segan jika di Kementerian BUMN para direksi juga bisa lapor jika ada yang tidak sesuai," pungkasnya.

Disisi lain, dia meyakini memperbaiki sistem dengan proses yang transparan dan mengganti pimpinan BUMN yang berintegritas akan lebih efektif dalam meminimalisir kasus korupsi.

"InsyaAllah bulan ini pertama kali secara tuntas laporan keuangan perusahaan BUMN itu terdata secara transparan dan akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Bapak Presiden langsung di tahun ini," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pemberantasan korupsi memang tidak bisa dilakukan oleh hanya satu lembaga. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sinergi.

"Berbicara sinergi, maka pagi hari ini kami terima kasih kepada pak Menteri BUMN yang telah bersedia mengajak menghadirkan 27 anak perusahaan BUMN, dan 2 di antaranya pada 20 Desember 2020 lalu telah tanda tangan kesepakatan kerja sama terkait dengan whistleblowing system," tuturnya.

Setidaknya saat ini sudah ada dua upaya yang dilakukan BUMN untuk mencegah tindak pidana korupsi yakni pertama manajemen anti suap ISO 37001, kedua yakni BUMN menerapkan yang dikenal dengan membangun unit pengelola gratifikasi.

"Namun demikian tentu upaya kami berantas korupsi tak cukup bangun sistem. Karena sesungguhnya sekuat-kuatnya sistem tentu tergantung sumber daya manusianya. Disebut dengan man behind the gun, senjatanya bagus kalau sumber daya manusianya tak bagus tentulah tak begitu bermanfaat," kata dia.

 

Berikut 27 perusahaan BUMN yang teken kerja sama dengan KPK:

Batch 1:
1. Bank Mandiri
2. Bank Rakyat Indonesia
3. Bank Negara Indonesia
4. Bank Tabungan Negara
5. PT Taspen

Batch 2:
1. Pertamina
2. PLN
3. Jasa Marga
4. PT Telkom Indonesia
5. PT INTI

Batch 3:
1. PT Adhi Karya
2. PT Waskita Karya
3. PT Wijaya Karya
4. PT Hutama Karya
5. PT Pembangunan Perumahan

Batch 4:
1. Garuda Indonesia
2. PT Pelabuhan Indonesia I
3. PT Pelabuhan Indonesia II
4. PT Angkasa Pura I
5. PT Bahana Pembina Usaha Indonesia
6. PT Perusahaan Pengelola Aset

Batch 5:
1. PT Indonesia Asahan Aluminium
2. PT Kereta Api Indonesia
3. PT Krakatau Steel
4. PT Pupuk Indonesia
5. PT Semen Indonesia
6. Perhutani

 

Editor : Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN