Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jubir Kemenhub Adita Irawati. Sumber: BSTV

Jubir Kemenhub Adita Irawati. Sumber: BSTV

Kemhub Tegaskan Larangan Mudik Lokal Sesuai Permenhub 13/2021

Minggu, 9 Mei 2021 | 12:20 WIB
Herman

JAKARTA, investor.id  – Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menegaskan, aturan larangan mudik yang juga berlaku di wilayah aglomerasi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021  tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Karena sudah sesuai, menurutnya tidak perlu ada revisi dari peraturan tersebut.

“Larangan mudik di wilayah aglomerasi sudah sesuai Permenhub 13/2021,” tegas Adita Irawati saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Minggu (9/5/2021).

Kawasan perkotaan atau aglomerasi yang diatur dalam Permenhub 13/2021 Pasal 3 ayat 4 yaitu:  a) Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo (Mebidangro). b) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). c) Bandung Raya. d) Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur). e) Jogja Raya. f) Solo Raya, g) Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila). h) Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros (Maminasata).

Selanjutnya di pasal 3 ayat 5 ditegaskan, pengaturan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi darat pada kawasan perkotaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pembatasan jumlah operasional sarana dan memperhatikan penyediaan bagi operasional sarana untuk kepentingan mendesak dan non-mudik.

“Pemerintah sudah tegas menyatakan kegiatan mudik dilarang. Di wilayah aglomerasi pun mudik dilarang, yang diperbolehkan adalah aktivitas yang esensial, dan transportasi masih akan melayani masyarakat di kawasan ini dengan pembatasan. Baik itu transportasi darat berupa angkutan jalan maupun kereta api, akan tetap melayani masyarakat dengan pembatasan jam operasional, frekuensi dan jumlah armada. Di samping itu akan diperketat pula pengawasan terhadap protokol kesehatan," tegas Adita.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN