Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Muhaimin Iskandar. Foto: Investor Daily/gora kunjana

Muhaimin Iskandar. Foto: Investor Daily/gora kunjana

Kenaikan PPN Justru Bebani Masyarakat

Senin, 17 Mei 2021 | 12:33 WIB
Triyan Pangastuti ,Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com) ,Nasori

JAKARTA, investor.id –  Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah mengkaji secara mendalam dampak kenaikan PPN, terutama terhadap industri kecil. Jangan sampai kenaikan tarif PPN justru membebani masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

“Menurut saya harus dikaji betul. Jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah justru meningkatnya beban hidup masyarakat,” ujar dia.

Muhaimin mengingatkan bahwa dampak pandemi Covid-19 sangat berat. Pandemi mengakibatkan PHK massal, bahkan tak sedikit usaha rakyat yang gulung tikar.

Bencmark tarif PPN global
Bencmark tarif PPN global

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun mengkritisi rencana kenaikan tarif PPN pada 2022. Ia mengaku terkejut terhadap rencana Kemenkeu menaikkan tariff PPN.

“Saya agak surprised perihal rencana kenaikan tarif PPN yang sedang diwacanakan oleh Kemenkeu,” tutur dia.

Misbakhun. Foto: IST
Misbakhun. Foto: IST

Anggota Komisi XI DPR RI ini mengatakan, Kemenkeu dalam rapat-rapat dengan DPR pada masa sidang lalu tidak pernah menyampaikan rencana tersebut.

“Rencana ini belum pernah dibicarakan dengan DPR, khususnya Komisi XI, tetapi kenapa sudah disosialisasikan ke masyarakat lewat pemberitaan?! Kan aneh,” tandas dia.

Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM
Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM

Mantan pegawai Direktorat Jendera Pajak (DJP) itu juga bertanya-tanya, apakah rencana Kemenkeu tersebut sudah dibahas di tingkat pemerintah.

“Apakah sudah disepakati lewat mekanisme rapat tingkat menteri koordinator ataupun rapat kabinet? Apakah Presiden Jokowi juga sudah tahu?” tanya Misbakhun.

Realisasi penerimaan perpajakan
Realisasi penerimaan perpajakan

Menurut dia, selama ini Kementerian Koordinator Perekonomian mengarahkan kebijakan perpajakan untuk memberi insentif karena perekonomian nasional masih tumbuh negatif, meski sudah ada tanda-tanda perbaikan.

Misbakhun menduga wacana kenaikan tarif PPN belum dibahas secara solid di tingkat pemerintah.

Tax ratio Indonesia
Tax ratio Indonesia

“Kalau tahapan di sisi internal pemerintah belum selesai sampai pada tingkat rapat paripurna kabinet, tetapi rencana kenaikan tarif PPN sudah disosialisasikan ke media, ini awal komunikasi yang kurang bagus di publik,” papar dia.

Misbakhun juga mengkritisi pernyataan Menkeu Sri Mulyani tentang rencana kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 15% untuk menutupi defisit APBN. “Pemerintah tidak kreatif mencari potensi pemasukan negara,” tegas dia. (leo/az)

Baca juga

https://investor.id/business/tunda-kenaikan-ppn

https://investor.id/business/kenaikan-ppn-bakal-gerus-daya-beli

https://investor.id/business/pemerintah-sebaiknya-perluas-basis-pajak

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN