Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Foto: BeritasatuPhoto/Joanito De Saojoao

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Foto: BeritasatuPhoto/Joanito De Saojoao

Kendalikan Perubahan Iklim, Menteri LHK Surati Semua Gubernur

Jumat, 21 Januari 2022 | 21:30 WIB
Hendro Situmorang

JAKARTA, investor.id   - Guna mengendalikan perubahan iklim dan nilai ekonomi karbon, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyurati para gubernur se-Indonesia agar memiliki pemahaman yang sama dan setiap perkembangannya.

"Para gubernur saya harap untuk menyelenggarakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam kewenangan wilayah kerja pemerintah provinsi. Pemerintah daerah juga secara tepat harus dapat mengambil langkah dalam perspektif kewilayahan sesuai UU," kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam surat tertanggal 19 Januari 2022 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi se-Indonesia.

Melalui surat tersebut, Menteri Siti menyampaikan para gubernur juga harus melaksanakan inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam kewenangan wilayah kerja pemerintah provinsi dengan tata waktu yang berlaku.

Siti Nurbaya juga mengingatkan agar gubernur perlu mendorong usaha dan atau kegiatan untuk melakukan Pendaftaran Sistem Registri Nasional (SRN) sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
 
Selain itu, para gubernur diinstruksikan untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan inventarisasi emisi GRK untuk pencapaian NDC, dan pengendalian emisi GRK.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengeluarkan surat itu kepada para gubernur setelah diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.

Hal-hal penting terkait situasi terkini dalam agenda nasional perubahan iklim pada konteks global juga perlu diketahui oleh para gubernur.

Beberapa hal yang harus juga menjadi perhatian gubernur di antaranya Konferensi Perubahan Iklim Glasgow (COP 26) yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober – 12 November 2021 di Glasgow, Skotlandia. COP 26 telah menghasilkan materi utama yang tertuang dalam Dokumen Glasgow Climate Pact (GCP).

Glasgow Climate Pact menegaskan rencana untuk meningkatkan ambisi menjaga kenaikan suhu global tidak melebihi 1,5 derajat celsius, mengurangi laju deforestasi, tentang penggunaan batu bara, serta target pengurangan emisi metana.

Kesepakatan Glasgow juga mendesak pengurangan emisi serta penggunaan energi terbarukan dan menjanjikan lebih banyak bantuan pendanaan bagi negara-negara berkembang.

Kedua, komitmen Indonesia dalam aksi global perubahan iklim yang direfleksikan dalam dokumen nasional yaitu Updated Nationally Determined Contribution (NDC) dan Long-term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) dan telah disampaikan kepada UNFCCC pada Juli 2021.

Dokumen NDC memuat target komitmen Indonesia dalam penurunan emisi GRK dan peningkatan ketahanan iklim, sedangkan dokumen LTS-LCCR memuat visi dan formulasi kebijakan pengendalian perubahan iklim untuk jangka panjang.

Selain dokumen tersebut, dalam implementasi kebijakan perubahan iklim dan untuk memberikan arahan bagi upaya pencapaian target NDC, maka telah disusun juga Dokumen Roadmap NDC Mitigasi dan Roadmap NDC Adaptasi.

Selanjutnya, dalam upaya penguatan dan peningkatan intensitas implementasi pengendalian perubahan iklim serta untuk mendorong dan menata pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemerintah telah mengundangkan Perpres 98/2021.

Perpres ini menjadi dasar dan arah bagi penyelenggaraan NDC dan NEK, juga memperkuat transparansi, pemantauan dan evaluasi, serta sinergi dengan pemerintah daerah dalam penguatan pembinaan dan dukungan pendanaan dalam pencapaian target NDC Indonesia.

Sebagai tindak lanjut implementasi Perpres 98/2021, pada saat ini sedang disusun peraturan turunan dalam bentuk 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang implementasi NDC serta Implementasi NEK.

Salah satu sistem yang menjadi tulang punggung sistem satu data pencapaian NDC dan penyelenggaraan NEK yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil, adalah Sistem Registri Nasional (SRN).

SRN merupakan sistem pengelolaan, penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK di Indonesia, dan telah dirintis sejak tahun 2016 untuk registrasi semua kegiatan dalam rangka penurunan emisi GRK.

Pencatatan atau registrasi pada SRN sangat penting sebagai instrumen pengendalian, kapasitas upaya dan perekaman hasilnya, sesuai maksud UU Nomor 16 Tahun 2016 dan Perpres 98 Tahun 2021.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN