Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung Pertamina Pusat. Foto: Pertamina

Gedung Pertamina Pusat. Foto: Pertamina

Kerja Sama Pertamina dan KPK Wujud Penguatan GCG

Kamis, 21 Januari 2021 | 14:38 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id – Kerja sama antara PT Pertamina dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan wujud penguatan good corporate governance (GCG). Hal ini sekaligus bisa mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di BUMN, khususnya Pertamina.

Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, dengan kerja sama itu, terbentuk sistem untuk mengawasi perilaku-perilaku koruptif. “Artinya, jika melanggar prosedur yang sudah ditetapkan, ada sanksi atau law enforcement,” ujar Trubus, Kamis (21/1/2021).

Pertamina menggandeng sejumlah lembaga penegak hukum untuk mengawal bisnis dan proyeknya. Tidak hanya KPK, Pertamina berinisiatif bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung RI.

Upaya tersebut merupakan bentuk penerapan GCG dan komitmen Pertamina dalam meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif, dan meningkatkan kepercayaan dan pelayanan publik.

Trubus berpendapat, kerja sama strategis dengan lembaga penegak hukum tersebut sebagai implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG, termasuk di antaranya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan fairness, yang didasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

“Secara prinsip, kebijakan Pertamina sangat baik. Kerja sama tersebut sudah memenuhi prinsip GCG. Dan kalau bisa, unsur-unsur tersebut diimplementasikan secara keseluruhan,” kata Trubus.

Trubus menilai, perusahaan atau BUMN lain bisa mencontoh upaya positif Pertamina tersebut. Apalagi, selama ini, masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi mengenai kerja sama antara BUMN dan lembaga penegak hukum. Peran publik memang sangat penting. Dengan demikian, masyarakat juga dilibatkan dan berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.

“Jadi kalau ada kerja sama pendampingan seperti itu, hendaknya diinformasikan agar publik juga bisa memberikan pengawasan. Dengan begitu, kerja sama tersebut bisa berjalan secara optimal,” kata dia



 

 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN