Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Yusuf Rendy Manilet

Yusuf Rendy Manilet

Ketepatan Data Kunci Keberhasilan Pelaksanaan Vaksinasi Mandiri

Sabtu, 20 Februari 2021 | 23:59 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pelaksanaan program vaksinasi mandiri harus dijalankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus menerapkan pengelolaan data sehingga bisa mempercepat distribusi vaksinasi baik dari pemerintah maupun swasta.

“Saya kira data memegang peranan agar program vaksinasi mandiri tidak berbenturan dengan vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Hal ini menjadi tantangan karena banyak epidemologis mengatakan agak riskan ketika pemerintah mendorong vaksinasi mandiri di tengah kondisi sekarang,” ucap Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi Investor Daily pada Sabtu (20/2).

Yusuf mengatakan idealnya pemerintah harus memastikan program vaksinasi ini dijalankan setelah program vaksinasi pemerintah khususnya untuk kelompok  rentan. Sehingga  bisa meminimalisir pandangan negatif  tentang vaksinasi mandiri yang muncul di masyarakat. Program vaksinasi mandiri harus dijalankan tanpa menganggu program vaksinasi gratis yang sedang berlangsung. Aspek yang diperhatikan mulai dari pembelian vaksin mandiri, penyimpanan vaksin di cold storage hingga penyaluran di masyarakat.

“Apakah kapasitasnya cukup kalau pemerintah dan swasta melakukan program vaksinasi mandiri ini. Khawatirnya kalau tidak cukup maka dia akan merusak ritme atau program dari vaksinasi mandiri yang akan dilakukan pihak swasta,” ucap Yusuf.

Dari 270 juta penduduk Indonesia, perlu 188 juta penduduk untuk mencapai herd immunity penduduk di atas 18 tahun. Dengan kriteria eksklusi komorbid, eks pasien Covid-19, dan ibu hamil, target vaksinasi adalah 181,5 juta penduduk. Namun, herd immunity bisa dipercepat jika ketersediaan vaksin bertambah.

Dari sisi ekonomi, ketika program vaksinasi bisa berjalan cepat maka akan berdampak baik untuk pemulihan ekonomi nasional. Meskipun sudah melakukan vaksinasi protokol kesehatan seperti 3 M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) dan 3 T (Testing, Tracing, dan Treatment) harus tetap dijalankan. Vaksinasi hanya  mencegah orang yang divaksinasi menerima kemungkinan terburuk dari Covid-19 tetapi tidak bisa mencegah orang ini tertular Covid.

“Program vaksinasi, program 3T dan program 3M harus dijalankan bersamaan agar hasil yang diharapkan ke perekonomian bisa terjadi,” ucap Yusuf.

Menkes Budi Gunadi Sadiki dalam webinar perpanjangan PPKM Mikro, Sabtu (20/2/2021). Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Menkes Budi Gunadi Sadiki dalam webinar perpanjangan PPKM Mikro, Sabtu (20/2/2021). Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan prinsip  dasar vaksinasi Covid-19 adalah pemerintah memberikan vaksin gratis terhadap seluruh rakyat Indonesia. Walaupun ada program vaksinasi  mandiri, tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin gratis.

Budi mengungkapkan untuk melakukan percepatan vaksinasi pemerintah menggandeng seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) termasuk pihak swasta. Sebab, sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang pasti menyatakan berapa lama vaksin bisa memberikan kekebalan tubuh.

“Jangan sampai nanti kekebalan tubuhnya selesai, kemudian program vaksinasinya belum selesai. Jadi makin cepat adalah makin baik,” ucap Budi dalam konferensi pers secara virtual pada Sabtu (20/2).

Budi mengatakan program vaksinasi dijalankan secara adil terhadap seluruh pihak, tanpa membeda- bedakan. Kementerian Kesehatan sedang mempersiapkan peraturan Menkes untuk bekerja sama dengan stakeholders lainnya termasuk perusahan  swasta.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerbitkan  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Budi menuturkan pemerintah tidak bisa bekerja  eksklusif untuk menyelesaikan pandemi tetapi harus inklusif. 

“Dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat, seluruh modal sosial yang ada harus dimanfaatkan. Budaya masyarakat Indonesia adalah suka memberi dan bergotong royong, sebenarnya itu salah satu kekuatan  bangsa kita,” ucap Budi.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati (Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu)
Menkeu Sri Mulyani Indrawati (Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu)

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan  pemerintah terus mengupayakan agar proses vaksinasi Covid-19 berjalan cepat dan tepat sehingga bisa memberikan perlindungan ke masyarakat dan pemulihan ekonomi bisa berjalan. Vaksinasi juga menjadi salah satu game changer terhadap perekonomian domestik.

“Kami akan terus mengakselerasi dengan ketersediaan vaksin yang akan dilakukan procurement dalam kuartal 1 dan 2 nanti,” ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan vaksinasi diberikan secara gratis agar bisa mencapai herd immunity  di tahun 2021 ini. Menurutnya Indonesia termasuk dari sedikit negara yang sudah mulai melakukan vaksinasi di tahun 2021. Vaksinasi diberikan dengan tahap pertama yaitu petugas kesehatan diikuti petugas publik, kelompok lansia, masyarakat rentan dan masyarakat lain.

“Akses vaksin ini tujuannya memberikan jaminan agar herd immunity bisa terjadi. Kebijakan vaksin yang ditetapkan Presiden adalah memberikan vaksin gratis, dengan tujuan agar tidak ada masyarakat Indonesia yang tidak mau di vaksin karena tidak punya uang,” pungkas Sri Mulyani.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN