Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Ketidakpastian Covid-19, Pemerintah Terus Kalibrasi Kebijakan di 2021

Rabu, 28 Oktober 2020 | 12:27 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  memastikan pemerintah masih akan terus melanjutkan program stimulus fiskal dalam pemulihan ekonomi nasional pada 2021. Lantaran ketidakpastian dari pandemi Covid-19 yang masih bergerak dinamis.

“Kita terus kalibrasi lagi sehingga APBN 2021 juga sifatnya fleksibel. DPR juga memberikan beberapa ruang-ruang bagi kita untuk melakukan respon terhadap kondisi 2021, yang juga masih dinamis, terutama terjadi pada kuartal I dan kuartal II respon kita untuk menjaga pemulihan ekonomi,”paparnya dalam konferensi Pers KSSK, Selasa (27/10).

Menkeu memastikan akan tetap menjalin komunikasi dan koordinasi yang erat dengan berbagai pihak termasuk dengan DPR. Secara garis besar ada beberapa stimulus fiskal yang diberikan pemerintah di 2021 masih tetap sama dengan tahun ini, yakni bidang kesehatan masih menjadi prioritas utama pemerintah.

"Makanya kita sampaikan di APBN 2021 belanja di sektor kesehatan di atas mandatory-nya. Mandatory 5%, kita alokasikan 6,5%  Rp169 triliun. Itu terutama juga antisipasi dalam rangka anggaran vaksinasi," kata dia.

Kemudian untuk program bantuan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga tetap pemerintah gencarkan, termasuk penempatan dana kepada bank Himbara.  Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memantau efektivitas dari kelanjutan program tersebut.

"Apakah itu benar benar akan mendorong perbaikan dari penyaluran kredit-kredit yang diharapkan bisa dorong sektor riil," sebutnya.

Selanjutnya, untuk bantuan sosial atau bansos pemerintah juga terus melakukan di 2021. Meskipun besarannya disesuaikan dengan kondisi, namun diharapkan mulai membaik di tahun depan.

"Namun kita lihat keseluruhan yang dilihat di UU APBN dan lihat di kondisi terakhir dari perbaikan di sisi masyarakat," tuturnya.

Kebijakan Harus Fleksibel

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan sebaiknya program Pemulihan Ekonomi Nasional di tahun depan harus tetap bersifat dinamis, karena tahun depan semua sektor masih dalam proses pemulihan setelah tertekan dalam di tahun 2020.

Apalagi di tahun ini saja, pos-pos untuk anggaran PEN pun masih belum terserap 100%.

“Makanya pemerintah lebih fleksibel tidak kaku meskipun anggaran PEN sudah ditetapkan lanjutannya di tahun depan. Tentu ini bisa fleksibel jika seandainya vaksin belum ditemukan dan konsumsi masyarakat masih lemah kegiatan ekonomi maish minim belum ada perubahan signifikan tentu masih diperlukan bantuan sosial dan program lainnya,” ujarnya saat dihubungi Investor Daily Rabu (28/10).

Ia mengatakan saat ini  masyarakat 40% terbawah wajib dibantu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Bahkan ia menyarankan pemerintah harus memiliki memiliki spending belanja pemerintah untuk dapat di refocusing dan realokasi. Hal ini untuk mengakomodir hal urgent sehingga dapat dianggarkan lebih besar.

“Khususnya untuk menjaga daya beli masyarakat sekiranya masih terpengaruh kegiatan ekonomi yang belum 100% pulih,”tuturnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN