Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Willson Kalip, country head Knight Frank Indonesia

Willson Kalip, country head Knight Frank Indonesia

KFI: Pasar Menanti Aturan Detail Kepemilikan Asing

Kamis, 25 Maret 2021 | 09:08 WIB
Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Jakarta, Investor.id – Knight Frank Indonesia (KFI) menilai bahwa pasar menanti aturan detail terkait ketentuan kepemilikan asing untuk apartemen. Untuk aturan batasan harga, apabila bisa lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain dinilai akan lebih bagus dampaknya terhadap bisnis properti di Tanah Air.  

“Untuk saat ini masih menunggu aturan turunan peraturan menteri terkait tata cara pemberian dan batasan seperti minimal harga, luas bidang tanah, jumlah bidang tanah atau unit satuan rumah susun, dan peruntukan untuk rumah tinggal atau hunian,” ujar Willson Kalip, country head Knight Frank Indonesia, kepada Investor Daily, belum lama ini.

Dia menjelaskan, saat ini, beberapa aturan kepemilikan asing atas rumah susun (apartemen) dinilai masih tidak jelas dan belum kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga.

Beberapa aturan itu di antaranya, pertama, terkait hak kepemilikan. Hak milik atas satuan rumah susun. “Apakah WNA yang membeli apartemen tidak mendapatkan hak atas tanah bersama dan hanya memperoleh kepemilikan/hak pakai pada unit ruangnya saja atau sama seperti Warga Negara Indonesia pada umumnya?,” ujar Willson

Lalu, tambahnya, jangka waktu perpanjangan dan pembaharuan untuk rumah susun/apartemen terkait hak guna bangunan (HGB) di atas tanah negara dan hak pengelolaan lahan (HPL) berkomposisi 30-20-30 tahun. Kemudian, HGB di atas hak milik, hanya 30 tahun dan dapat diperbarui. “Contoh, leasehold di Singapura dan Malaysia sekaligus langsung dimana maksimal 99 tahun atau 999 tahun untuk negara bagian tertentu di Malaysia dan freehold-nya tanpa Batasan,” papar dia.

Terkait batasan harga apartemen, tambahnya, di Malaysia batasan minimum sebesar RM 1 juta atau Rp 3,5 miliar untuk semua properti, sedangkan di Singapura tidak ada batasan harga bagi orang asing.

Untuk aturan keimigrasian, kata Willson, izin tinggal dipermudah atau dilonggarkan dimana Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) juga dapat diberikan kepada orang asing sebagai rumah kedua untuk tinggal menetap di Indonesia selama lima tahun atau 10  tahun maksimal setelah memenuhi persyaratan tertentu. “Namun syarat kewajiban harus tinggal menetap selama lima tahun dan 10 tahun berturut-turut tergantung Vitas atau ITAP yang masih mengikat dan dianggap tidak fleksibel,” tutur dia.

 

Langkah Positif

Menurut Willson, perubahan aturan kepemilikan asing merupakan langkah positif kepastian hukum untuk kemudahan asing membeli apartemen di Indonesia, namun perlu dicermati sejauh mana aturan dan mekanisme detailnya.

Dia menuturkan, kemudahan yang diberikan hanya untuk rumah susun atau apartemen yakni dari semula hak pakai menjadi hak milik. Sedangkan untuk rumah tapak masih sama seperti aturan sebelumnya, yakni hak pakai.

“Potensi pasarnya diperkirakan tidak terlalu signifikan di tahun 2021 karena faktor kondisi pandemi dan krisis ekonomi global membuat mereka lebih hati-hati (wait and see) berikut masih ditutupnya perbatasan sehingga orang asing juga sulit berkunjung ke Indonesia, namun aturan baru ini setidaknya bisa membantu menggairahkan kembali/memberikan angin segar industri properti domestik,” ujarnya.

Dia mengatakan, perubahan aturan tersebut diperkirakan lebih berdampak positif langsung kepada kelompok orang asing yang memang sudah mempunyai keterkaitan, kebutuhan dan hubungan baik secara bisnis, dan orang asing atau ekspatriat yang bekerja dan berkedudukan di Indonesia. Lalu, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

“Lokasi yang diminati termasuk di sentra bisnis kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Bandung. Lalu, juga di kawasan wisata seperti Bali, Lombok, Batam, dan Bintan. Sedangkan bagi para investor asing individu belum menarik dan banyaknya pilihan lain di negara lain,” kata Willson.

Kian terbukanya pasar properti di Tanah Air bagi pembeli asing termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Aturan itu ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sekaligus mulai berlaku pada 2 Februari 2021.

Sekalipun dibuka lebar, batasan kepemilikan oleh orang asing mencakup beberapa aspek yaitu minimal harga dan luas bidang tanah. Lalu, jumlah bidang tanah atau unit satuan rumah susun serta peruntukan untuk rumah tinggal atau hunian. “Properti untuk WNA sebaiknya harga di atas Rp 3 miliar. Harga itu merupakan segmen pasar yang layak diberikan kepada WNA,” ujar pengamat bisnis properti, Panangian Simanungkalit.

Mengutip PP tersebut, tata cara pemberian dan batasan atas kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing diatur dalam peraturan Menteri. “(Saat ini), masih dalam pembahasan. Itu domainnya di Ditjen Bina Konstruksi (PUPR),” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid.

Menurut PP 18 Tahun 2021, WNA dapat membeli rumah tapak dan rusun. Khusus untuk rusun yang dibangun di atas tanah hak pakai atau hak guna bangunan merupakan rusun yang dibangun di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya.

Dalam menangkap peluang yang ada, kata Willson, pengembang diharapkan bisa siap bersaing dari aspek kualitas bangunan dan safety, memfasilitasi aturan pembentukan, dan pengelolaan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) yang terjamin.

Lalu, tambahnya, bersaing dari sisi termin pembayaran yang aman bagi pembeli seperti progressive payment sesuai konstruksi layaknya yang berlaku di luar negeri. Kemudian, konsep dan desain yang ditawarkan dirancang menjadi hunian sehat terkait pandemi denganmengutamakan kepentingan kesehatan dan kebersihan.

“Selain itu, ada jaminan legal compliance – sertifikat lahan dan perizinan lengkap,” kata Willson.

Editor : Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN