Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
KPPU

KPPU

KPPU Jatuhkan Denda Kasus Persaingan Usaha Rp 814 Miliar

Kamis, 11 Juni 2020 | 10:23 WIB
Eva Fitriani (eva_fitriani@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menjatuhkan denda untuk kasus persaingan usaha sebesar Rp 814,85 miliar selama dua dekade lembaga negara tersebut berdiri. Denda itu berasal dari 310 putusan perkara yang telah inkracht, baik di lingkup KPPU, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, maupun Peninjauan Kembali.

"KPPU mengawasi persaingan usaha melalui empat instrumen, yakni penegakan hukum, pemberian saran dan pertimbangan kebijakan, penilaian merger dan akuisis, serta pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha. Penegakan hukum persaingan merupakan instrumen utama KPPU dalam mengawasi pelaksanaan Undang-undang No. 5/1999," kata Kepala Biro Humas dan Kerja sama KPPU Deswin Nur dalam keterangan resminya, Rabu (10/6).

Selama 20 tahun, terang dia, KPPU telah menghasilkan 349 putusan perkara. Upaya keberatan atas putusan tersebut, pada tingkat Pengadilan Negeri telah dimenangkan sebanyak 56%, sementara di tingkat Mahkamah Agung sebanyak 58%, dan untuk Peninjauan Kembali putusan telah mencapai 80% dimenangi oleh KPPU.

Dari jumlah putusan tersebut, lanjut dia, 89% di antaranya telah inkracht baik di lingkup KPPU, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, maupun Peninjauan Kembali. Sementara 11% lainnya masih dalam tahap proses upaya hukum.

"Putusan yang inkracht tersebut menghasilkan total denda yang dapat dipungut Negara sebesar Rp 814.850.972.915. Jika dibandingkan, jumlah ini setara dengan 48% dari total anggaran negara yang diberikan kepada KPPU selama 20 tahun," jelas dia.

Dari jumlah tersebut, menurut Deswin, 52,2% atau Rp 425,34 miliar telah dibayarkan oleh pelaku usaha kepada kas Negara. Dalam hal pengendalian merger, KPPU telah menerima dan melakukan penilaian atas 640 notifikasi transaksi merger dan akuisisi dalam 10 tahun ini sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 57/2010.

Deswin menambahkan, acuan kinerja kedua adalah reformasi kebijakan persaingan. Selama 20 tahun KPPU telah mengeluarkan 232 surat saran dan pertimbangan, baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sebagian besar merupakan saran pertimbangan atas industri konstruksi, perdagangan, dan transportasi.

"Berbagai saran tersebut didukung oleh 175 kajian dan penelitian yang telah dilakukan, serta tidak lepas dari 117 kerja sama formal yang dibuat KPPU dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri," tegas dia.

Acuan kinerja ketiga, lanjut dia, adalah tata kelola pemerintahan yang baik. "KPPU telah menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik. Terbukti dari status WTP yang telah diperoleh KPPU secara berturut-turut sejak tahun 2012," ungkap Deswin.

KPPU, tambah dia, juga melakukan berbagai perubahan, seperti misalnya dalam peraturan merger, Peraturan KPPU No.3 Tahun 2019 dengan menerapkan penilaian secara sederhana, sehingga penilaian suatu merger bisa selesai paling lama 15 hari kerja. KPPU juga menekankan bahwa KPPU tidak anti besar, sehingga merger baik horizontal, vertikal maupun konglomerat secara prinsip adalah dibenarkan.

"KPPU juga melakukan perubahan peraturan Kemitraan, yakni Peraturan KPPU No. 4 tahun 2019 yang bertujuan untuk mensinergikan pengusaha besar, menengah dan pengusaha kecil serta perlindungan bagi pengusaha kecil dan rakyat kecil," tutur dia.

Editor : Eva Fitriani (eva_fitriani@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN