Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti. Foto: youtube

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti. Foto: youtube

Lonjakan Kasus Covid-19 Picu Kenaikan Tingkat Kemiskinan dan Stunting

Senin, 23 Agustus 2021 | 13:10 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id — Pemerintah mewaspadai dampak lonjakan kasus Covid-19 akibat varian delta dan pemberlakuan pembatasan pemberlakuan kegiatan mobilitas (PPKM) level 3 dan 4 dapat mempengaruhi lonjakan tingkat kemiskinan. Hal ini juga berimplikasi pada peningkatan prevalensi stunting di Indonesia.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan, peningkatan kemiskinan berpotensi memicu terjadinya kenaikan stunting atau gizi kronis pada anak karena kelompok rumah tangga tidak mampu memenuhi asupan gizi anak.

“Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan sebesar 10,14% meskipun sedikit menurun dibandingkan September 2020. Namun, kita perlu mewaspadai peningkatan kasus Covid-19 bulan Juli tahun ini juga menjadi warning bagi pemerintah, mengingat kemiskinan merupakan faktor penting penyebab terjadinya stunting pada anak balita,” tutur Astera dalam Rapat Koordinasi Nasional penurunan stunting, Senin (23/8/2021).

Ia mengatakan, stunting merupakan masalah multidimensional yang memerlukan upaya bersama lintas sektor dan melibatkan seluruh stakeholder secara terintegrasi melalui koordinasi, konsolidasi. Serta mendorong konvergensi program serta kegiatan dari tingkat pusat daerah hingga tingkat desa .

“Koordinasi dan sinergi semua pihak sangatlah penting dalam mengatasi permasalahan stunting di Indonesia . Strantas stunting yang merupakan acuan pelaksanaan program percepatan pencegahan stunting perlu disesuaikan dengan upaya-upaya tambahan untuk mengurangi dampak pandemi terhadap capaian penurunan stunting,”tegasnya.

Lebih lanjut, tantangan lainnya yakni terkait berbagai program pencegahan yang juga terhambat akibat pembatasan mobilitas. Layanan seperti posyandu, kelas ibu hamil, bina keluarga balita terpaksa dihentikan.

Selain itu, akses penduduk miskin terhadap pangan karena hambatan produksi atau distribusi penurunan kehilangan pendapatan yang berdampak pada berkurangnya kemampuan rumah tangga khususnya rumah tangga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi.

Tak hanya itu, pandemi Covid-19 juga telah berdampak pada anak anak korban Covid-19 yang kehilangan orang tua, karena berpotensi mengalami penurunan kualitas hidup seperti pengasuhan kesehatan dan pendidikan yang akan berpengaruh bagi tumbuh kembang anak.

"Pandemi juga menambah tantangan pemerintah dalam upaya menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024, karena Covid-19 menghambat kegiatan-kegiatan pencegahan stunting," ujarnya.

Sebelum terjadi pandemi, Prima mengatakan bahwa kondisi stunting di Indonesia turun dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, prevalensi stunting 27,7%. Nilainya turun dari 37,2% pada 2013.

Tahun depan, pemerintah menargetkan penurunan drastis hingga 18,4% dan mencapai target 14% pada 2024. Kendati demikian, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi jika dibandingkan standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 20%.

“Penurunan angka prevalensi statistik Indonesia masih menunjukkan presentasi yang cukup tinggi, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka prevalensi stunting dunia tahun 2020 yaitu 22%. Sedangkan kawasan Asia Tenggara Indonesia berada di peringkat kedua setelah Kamboja,” tuturnya.

Lebih lanjut, peningkatan kualitas akses pangan serta penyaluran berbagai bantuan sosial dianggap ikut berkontribusi mengentas masalah kesehatan ini.

 

Anggaran Pencegahan Stunting

Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan Rp 32,98 triliun belanja Kementerian dan lembaga (K/L) untuk pencegahan stunting, nilainya turun dari anggaran Rp 29,8 triliun tahun lalu.

Namun, pemerintah menaikkan belanja penanganan stunting melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dari tahun lalu Rp 4,6 triliun menjadi Rp 11,45 triliun dalam APBN tahun ini.

“Dukungan dana insentif daerah (DID), dalam penanganan stunting dilakukan sejak tahun 2018 dengan memasukkan variabel stunting dalam perhitungan formula pemberian DID, kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2021 pemerintah telah mengalokasikan DID untuk kategori stunting sebesar Rp 3,84 triliun,” jelas dia.

 

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN