Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Foto: BKIP Kemenhub

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Foto: BKIP Kemenhub

Menhub Tinjau Pos Penyekatan di Tol Jakarta-Cikampek

Minggu, 18 Juli 2021 | 17:27 WIB
Thresa Sandra Desfika (thresa.desfika@investor.co.id)

JAKARTA, investo.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada Minggu (18/7) meninjau pos penyekatan yang berada di KM 31 Cikarang Barat ruas Tol Jakarta-Cikampek.

Menhub ingin memastikan penyekatan untuk pengendalian mobilitas masyarakat berjalan lancar di masa penerapan PPKM darurat dan juga di masa libur Idul Adha 1442 hijriah.

Adapun Satgas Penanganan Covid-19 telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 H Dalam Masa Pandemi Covid-19. SE tersebut mulai berlaku pada 18-25 Juli 2021.

Salah satu tindak lanjut dari adanya SE itu adalah dilakukannya penyekatan di sejumlah ruas jalan baik tol maupun non-tol di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Lampung, Jawa, dan Bali.

“Sesuai SE Nomor 15 Tahun 2021 dari Satgas, kita melakukan upaya mengurangi mobilitas masyarakat di masa libur Idul Adha dengan melakukan rekayasa lalu lintas. Belajar dari pengalaman bahwa peningkatan mobilitas di masa libur berbanding lurus dengan meningkatnya kasus Covid-19. Oleh karenanya, kami ditugaskan oleh bapak Presiden untuk mengendalikan mobilitas,” jelas Menhub dalam keterangan  pers, Minggu (18/7).

Menhub menjelaskan, menindaklanjuti SE Satgas Nomor 15 Tahun 2021, Kementerian Perhubungan  (Kemenhub) bersama Kepolisian dan pemerintah daerah melakukan pengendalian transportasi yang berlaku untuk transportasi umum di darat, laut, udara, dan perkeretaapian, maupun untuk kendaraan pribadi.

Pengendalian yang dilakukan, yaitu mengatur syarat perjalanan baik antarkota maupun di wilayah aglomerasi bahwa hanya masyarakat yang memiliki keperluan tertentu yang diperbolehkan melakukan perjalanan yakni memiliki keperluan di sektor esensial dan kritikal yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi pekerja (STRP) atau surat keterangan lainnya, serta pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak seperti pasien dengan kondisi sakit keras dan ibu hamil yang didampingi oleh satu anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang, serta pengantar jenazah non covid dengan jumlah pengantar maksimal lima orang.

Sementara, untuk perjalanan antarkota/jarak jauh bagi pelaku perjalanan Jawa dan Bali di moda udara wajib menunjukan sertifikat vaskin dosis pertama, dan hasil tes PCR 2x24 jam. Selain moda udara wajib menunjukan sertifikat vaksin dosis pertama dan hasil tes PCR 2x24 jam atau rapid Antigen 1x24 jam.

Menhub mengatakan, dalam melaksanakan pembatasan perjalanan orang dalam negeri ini, Kemenhub akan bekerja sama terus menerus dengan semua pihak termasuk kementerian dan lembaga terkait khususnya adalah TNI dan Polri, pemerintah daerah melalui dinas perhubungan setempat, satuan tugas daerah dan juga tentunya operator sarana dan prasarana transportasi. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN