Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berkunjung ke Pasar Santa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk berbelanja sayur dan buah segar serta bumbu-bumbuan, sambil berbincang dengan beberapa pedagang di sana, Senin (14/6) pagi. Pada kesempatan itu Menkeu juga memberi klarifikasi seputar kabar bakal dikenakannya PPN terhadap sembako.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berkunjung ke Pasar Santa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk berbelanja sayur dan buah segar serta bumbu-bumbuan, sambil berbincang dengan beberapa pedagang di sana, Senin (14/6) pagi. Pada kesempatan itu Menkeu juga memberi klarifikasi seputar kabar bakal dikenakannya PPN terhadap sembako.

Menkeu: PP Holding Ultramikro Tunggu Teken Presiden

Selasa, 22 Juni 2021 | 14:55 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, peraturan pemerintah (PP) terkait dengan pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN) ultramikro tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Izin holding BUMN ultramikro sudah selesai dan tinggal paraf dari para menteri dan akan ditandatangani oleh Pak Presiden, tinggal proses ke depan,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/6).

Menkeu memastikan, holding yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, tidak akan berdampak negatif terhadap bisnis ketiga perusahaan negara tersebut.

Bahkan dia menegaskan holding BUMN ultramikro (UMi) akan mempertahankan keunggulan masing-masing perseroan, sehingga dapat dipastikan tidak ada ‘kanibalisasi’ perusahaan setelah integrasi tersebut.

“Nanti akan dilakukan monitoring atau ikatan kontrak kinerja dengan manajemen yang baru, agar mereka betul-betul bisa merealisasi klaim yang disampaikan pada saat pembahasannya, yaitu ini adalah sinergi dari tiga bisnis model yang saling melengkapi, bukan saling ‘kanibal’ atau saling me-merge,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan, keberadaan holding justru memperkuat bisnis masing-masing perusahaan. Terlebih karena ada kekuatan eksisting BRI sebagai bank dengan jaringan terluas dan kemampuan besar dalam mengumpulkan dana murah.

Menurut dia, integrasi BUMN untuk UMi dan UMKM akan menerapkan model co-existence. Sinergi dan simbiosis mutualisme antarketiga perusahaan akan dikawal dengan pembentukan key performance indicators (KPI) yang ketat.

“Jadi, itu sinergi atau mutualisme, tidak kemudian saling mengambil alih. Bentuk ko-eksistensi ini akan kami wujudkan dalam bentuk KPI, di mana tadi ada dari sisi manajemen maupun dari Kementerian BUMN menjanjikan bahwa model kerja mereka justru akan semakin diperkuat,” ucap dia.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, pascaholding BUMN UMi terbentuk maka jumlah aset BRI akan bertambah sebesar 1,5%. Kemudian, kemampuan ketiga perusahaan juga akan lebih besar untuk menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha UMi dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal atau unbankable.

“Ini yang akan dijadikan fokus bagi kita untuk memberikan dukungan tersebut. Kami sudah konsultasi juga dengan OJK dan mereka sampaikan mereka dukung langkah tersebut,” ucap dia.

 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : ANTARA

BAGIKAN