Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menkeu Tantang Pertamina Siapkan Budget Tagging Atasi Perubahan Iklim.

Selasa, 7 Desember 2021 | 12:34 WIB
Triyan Pangastuti

Jakarta, investor.id-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menantang PT Pertamina (Persero) menyisihkan anggaran belanjanya untuk aktivitas terkait perubahan iklim (climate budget tagging). Hal itu mengingat Pertamina memiliki peran besar sebagai perusahaan milik negara di bidang energi dan terlibat dalam transformasi menuju net zero emission yang terjangkau dan berkeadilan.

Mekanisme climate budget tagging melalui APBN sudah dilakukan sejak 2016 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk mengatasi perubahan iklim. “Berapa sih belanja pemerintah dan bagian pemerintah sisi fiskal yang komit untuk mengatasi perubahan iklim. Saya harap ini dilakukan juga oleh Pertamina. Saya berharap Pertamina melakukan hal yang sama, can you do budget tagging? I will challenge Bu Ema (Direktur Keuangan Pertamina),” kata Sri Mulyani dalam Pertamina Energy Webinar 2021: Energizing Your Future, Selasa (7/12). Melalui mekanisme climate budget tagging tersebut, Pertamina dapat mengalokasikan sekian persen dari biaya operasional atau biaya investasi untuk belanja penanganan iklim.

Selain tanggung jawab dalam mendesain kebijakan dan regulasi, Kementerian Keuangan bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) lain, seperti KLHK, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Bappenas terus berupaya untuk mentransformasikan energi yang ramah lingkungan. Hal ini juga sudah dituangkan dalam penyampaian National Determined Contribution (NDC) kepada UNFCCC, Indonesia berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% melalui upaya nasional dan 41% melalui dukungan internasional.

Sri Mulyani menjelaskan, upaya pengendalian perubahan iklim membutuhkan biaya tinggi, yakni US$ 247,2 miliar atau Rp 3.461 triliun untuk memenuhi menjalankan komitmen penurunan emisi hingga 2030. Artinya, setiap tahun harus ada alokasi setidaknya Rp 266,2 triliun. Namun pemerintah hanya bisa mengalokasikan 23% dari total belanja untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia sesuai dengan komitmen NDC. Oleh karena itu, keterlibatan Pertamina misalnya, juga diperlukan untuk mendukung penanganan perubahan iklim.

 

Editor : Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN