Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menkeu: Vaksin Covid-19 Dapat Timbulkan Krisis Moral

Selasa, 19 Januari 2021 | 17:51 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan vaksin Covid-19 berpotensi menimbulkan krisis moral di dunia. Hal ini sesuai dengan peringatan yang disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Saat ini banyak negara miskin belum bisa mengumumkan rencana vaksinasi Covid-19 di negaranya masing-masing karena kesulitan mendapatkan akses vaksin dan keterbatasan dana yang dimiliki.

“Dirjen WHO, pimpinan WHO menyampaikan masalah vaksin bisa jadi persoalan, di mana negara miskin mungkin tidak dapatkan dan mereka sampai gunakan kata tajam, menyebutkan masalah vaksin bisa jadi krisis moral dunia,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Selasa (19/1).

Ia mengatakan, sejumlah negara kaya yang memiliki banyak dana untuk mengamankan vaksin serta lebih leluasa untuk melakukan vaksinasi dari anak-anak hingga lanjut usia. Sebaliknya, negara miskin memiliki keterbatasan dari sisi pendanaan untuk menjalankan program vaksinasinya. Padahal, seharusnya vaksinasi global merupakan bagian dari prioritas.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan melakukan pengadaan vaksin dan jenis vaksin dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi dalam negeri dengan tujuan untuk mencapai tingkat kekebalan tubuh masyarakat terhadap Covid-19 atau herd immunity.

“Jumlah vaksin akan tergantung pada tujuan untuk mencapai herd immunity, suatu imunitas untuk mencegah berlangsungnya terus Covid-19 sehingga diharapkan Covid-19 menurun atau masyarakat punya ketahanan tubuh yang terjaga,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa estimasi anggaran vaksinasi masih akan terus bergerak dinamis seiring dengan perkembangan kasus Covid-19 di dunia dan dalam negeri. Oleh karena itu, APBN 2021 disusun dengan berbagai macam asumsi dan pemahaman terkait perkembangan pandemi.

“Makanya dalam APBN 2021, pemerintah bersama DPR, DPD yang ikut konsultasikan APBN, disebutkan bahwa di dalam mengantisipasi kondisi begitu dinamis mengenai Covid, maka kita diperbolehkan secara dinamis juga, fleksibel, penyesuaian apabila terjadi perkembangan yang secara tidak persis kita ketahui,” tuturnya.

Bahkan, pada mulanya pemerintah berencana membagi menjadi dua program yakni mandiri alias berbayar dan gratis dari pemerintah. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menggratiskan semua vaksin Covid-19, sehingga anggarannya juga bertambah menjadi sekitar Rp 73 triliun hingga Rp 74 triliun.

Kendati begitu, ia mengatakan anggaran vaksinasi masih akan terus dihitung dengan Undang-Undang yang melandasi, bahkan pemerintah dapat melakukan realokasi dan refocusing untuk memenuhi anggaran program vaksinasi.

“Namun saya bisa janjikan, kami akan transparan. Kami sampaikan ke publik ini loh anggaran yang dipakai dan kenapa kami harus realokasi karena ini prioritas utama. Gak ada pemulihan ekonomi, kegiatan sekolah, keagamaan bisa dinormalisir, sementara Covid tidak teratasi,” jelasnya.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN