Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko.

Moeldoko: UMKM Alami Berbagai Permasalahan Selama Pandemi

Jumat, 9 Oktober 2020 | 15:32 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, selama pandemi kinerja UMKM menurun, seiring dengan permintaan yang menurun dikarenakan daya beli masyarakat yang ikut menurun akibat sisi pendapatannya ikut tertekan.

Bahkan ia mengatakan saat Presiden Joko Widodo mengumpulkan para UMKM di Istana banyak yang menyebut bahwa omset selama pandemi menurun signifikan sebelumnya pelaku UMKM dapat mengumpulkan Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu menjadi Rp 150 hingga Rp 200 ribu.

Pandemi juga menyebabkan berkurangnya aktivitas mobilitas masyarakat, untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, kemudian juga menyebabkan terganggunya arus barang antar negara.

“Persoalan UMKM dimasaandemi, saat ini kita dihadapi pada situasi yang belum pernah kita alami sebelumnya, pandemi 19 dan belum tau kedepannya kapan selesai,”tuturnya dalam acara ISEF High Level Seminar, Jumat (9/10).

Di sisi lain selama pandemi, UMKM juga terganggu dari sisi produksi berkaitan dengan terganggunya rantai pasok. Hal ini pun berdampak pada kemampuan pelaku UMKM untuk membiayai usahanya, lantaran omset yang terus menurun.

Apalagi akses permodalan kepada pelaku UMKM juga terbatas, karena Bank lebih suka menggunakan dananya untuk membeli surat berharga negara (SBN) daripada untuk menyalurkan kredit kepada para pengusaha.

“Pekerja dipersulit lagi oleh modal yang semakin hari semakin tergerus pembeli gak ada, dia harus bayar pegawai lama-lama gak tahan lama lama terganggu,”ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa UMKM memiliki peranan sangat penting bagi ekonomi Indonesia karena berkontribusi 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) , terlebih UMKM juga memiliki peran untuk menyerap tenaga kerja lebih besar hampir 97%.

“UMKM merupakan penyerap tenaga kerja cukup besar 97%  dari total tenaga kerja di Indonesia berada di UMKM, dengan kata lain  sebagian besar Rakyat Indonesia mengandalkan penghasilan hidup dari pelaku UMKM dan bahkan dari kegiatan pekerja,” ujarnya.

Dengan begitu, ia mengingatkan bahwa peranan UMKM tidak bisa dipandang sebelah mata dalam perekonomian, meski begitu tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM memiliki berbagai tantangan dari waktu ke waktu.

Pertama, status Badan Usaha informal sebanyak 93,45% UMKM tidak berbadan hukum dan bahkan sebanyak 92,48% UMKM tidak memiliki laporan keuangan.

“UMKM tidak memiliki Lapkeu yang memadai, dan sebabkan UMKM tidak bankable tidak sedikit mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan non bank dengan bunga relatif tinggi,”ujarnya.

Kemudian faktor rendahnya penguasaan teknologi, sebab pendidikan pelaku UMKM kurang lebih sebanyak 62,04% pendidikannya SMP, kemudian penguasaan komputernya juga rendah hanya 6,22% dan kemampuan penggunaan internet hanya 9,76%.

“Pengasaaan teknologi masih rendah karena kualitas SDM, padahal saat ini dan ke depan proses digitalisasi perekonomian berkembang sangat pesat tanpa penguasaan teknologi digital kita pasti akan ketinggalan,”jelasnya

Selain itu ada juga masalah marketing dengan kemasan yang tidak menarik.

Selama pandemi, pemerintah pun turut hadir dalam program pemulihan ekonomi nasional untuk membantu UMKM dengan alokasi anggaran Rp 123,46 triliun diantaranya subsidi bunga, baik bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun non KUR. Penempatan dana pemerintah di bank sehingga bank dapat menyalurkan kredit kepada pelaku usaha, khususnya UMKM.

Selanjutnya, penjaminan kredit. Perbankan diharapkan tidak ragu untuk menyalurkan kreditnya kepada pelaku UMKM. Pembiayaan kepada koperasi melalui Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB). Insentif pajak, yaitu pajak penghasilan final bagi UMKM ditanggung pemerintah.

Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM berupa hibah senilai Rp2,4 juta untuk setiap pelaku usaha mikro. Tujuannya agar usaha mikro dapat terus berjalan, tidak harus menutup usahanya. Program ini sudah berjalan dengan sangat baik.

Moeldoko mengatakan, pandemi ini telah menciptakan peluang terkait dengan percepatan go digital di Indonesia dan inovasi teknologi untuk mendukung produktivitas masyarakat, melalui penggunaan digital payment untuk melakukan transaksi, mobile banking, dompet digital. 

"Peluang tersebut perlu ditangkap oleh UMKM. Kerja sama dengan platform digital untuk memasarkan produk menjadi salah satu opsi untuk dapat bertahan di era pandemi," pungkas nya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN