Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pabrik semen Indocement. Foto: Defrizal

Pabrik semen Indocement. Foto: Defrizal

INDUSTRI SEDANG TEREMPAS PANDEMI

Pajak Karbon Jangan Berlaku Tahun Ini

Minggu, 20 Juni 2021 | 17:07 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id- Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Berly Martawardaya menilai, pemerintah perlu menunggu waktu  tepat untuk mengenakan pajak karbon. Sebab, kondisi perekonomian nasional masih merangkak menyusul pandemi Covid-19.

Selain itu, penerapan pajak itu membutuhkan waktu satu sampai dua tahun untuk persiapan dan transisi agar sesuai global best practice. Selain itu, pandemi Covid diharapkan sudah mereda dalam 1-2 tahun ke depan.

Dalam draf RUU KUP, pemerintah berencana mengenakan pajak karbon kepada wajib pajak orang pribadi dan badan atas emisi karbon dengan besaran tarif minimal Rp 75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

Dikutip dari draf RUU tersebut, subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu.

Namun, Berly mengatakan, yang harus menjadi pertimbangan adalah kondisi industri saat ini masih belum pulih akibat dampak pandemi. Misalnya, industri semen selama setahun terpukul oleh pandemi, terlihat pada penurunan penjualan pada 2020. Belum lagi dengan tambahan beban kenaikan bahan bakar. Selain itu, ada kelebihan pasokan semen di dalam negeri hingga 50 juta ton per tahun.

“Karena itu,  perlu bijak dalam mengambil keputusan pajak karbon ” ujar dia, Minggu (20/6/2021).

Berly mengatakan, pemberlakuan pajak atau cukai karbon memang menjadi peran aktif indonesia dalam mengurangi emisi karbon,  sebagai negara besar dan berperan dalam ketertiban dan kedamaian dunia. Indonesia juga termasuk negara yang akan terdampak besar kalau terjadi krisis iklim.

“Transisi ke green economy dan low carbon development juga melindungi masa depan Indonesia. Namanya perubahan jarang mudah, tetapi bisa dicapai dengan perencanaan dan langkah-langkah yang matang,” ucap dia.

Dia menyebutkan, secara prinsip, industri memang perlu menjaga dampak lingkungan operasinya. Dengan adanya pajak karbon, industri akan terdorong untuk mengurangi karbon yang dihasilkan dari operasinya.

“Namun, waktunya yang perlu diperhatikan. Saya pikir perlu 1-2 tahun untuk persiapan dan transisi, jadi jangan mulai tahun ini,” kata dia.

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN