Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
PBB meluncurkan program Mempercepat Investasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia atau ASSIST. (ist)

PBB meluncurkan program Mempercepat Investasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia atau ASSIST. (ist)

TUTUP KESENJANGA US$ 4,7 TRILIUN

PBB Luncurkan Program Baru Percepat investasi SDGs di Indonesia

Jumat, 3 Desember 2021 | 19:21 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia meluncurkan program baru, yakni Mempercepat Investasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia atau Accelerating Sustainable Development Goals (SDGs) Investment in Indonesia–ASSIST. Program ini membuka jalan bagi mekanisme investasi dan pembiayaan baru yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs di Indonesia.

Program ini memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif dari sumber pemerintah dan non-pemerintah, misalnya, publik, swasta, dan syariah, untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs sebesar US$ 4,7 triliun.

Dipimpin Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand, empat lembaga PBB yaitu United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Children's Fund (UNICEF), dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) bekerja bersama pemerintah Indonesia untuk menutup kesenjangan pendanaan untuk SDGs.

“Pencapaian SDGs membutuhkan sumber daya dan dana yang sangat besar. Kuncinya ada pada pemanfaatan pembiayaan yang telah ada dan sumber pembiayaan baru. Kita harus meneruskan semangat kolaborasi dan kemitraan untuk dekade aksi ini. Peluncuran program ini dilakukan hanya dua hari setelah Indonesia menjadi Presiden G20. Ini adalah saat yang tepat untuk membahas pembiayaan SDGs, yang telah menjadi komitmen Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas kerjasamanya dalam pelaksanaan program ASSIST,” ujar Valerie Julliand dalam keterangan resmi, Jumat (3/12/2021).

Di bawah program ini, dia menuturkan, PBB akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk penerbitan obligasi dan sukuk tematik bertema SDGs, instrumen blended finance, dan pinjaman terkait SDGs bersama pemangku kepentingan lainnya yang meliputi lembaga keuangan lokal, mitra pembangunan, serta asosiasi dan aktor non-pemerintah. Program ini juga memberikan peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan terkait, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang dipimpin oleh perempuan dan pemuda, dan memberi mereka pengetahuan untuk mengakses pembiayaan guna mendorong bisnis hijau dan berkelanjutan.

Luky Alfirman, direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko Kementerian Keuangan, percaya, program ini akan meningkatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mendorong lebih banyak aktor untuk juga mengambil bagian dalam mereorientasi investasi dan upaya untuk mempercepat pencapaian TPB. Langkah kolaboratif dan strategis ini juga menyoroti pendekatan Indonesia yang inovatif dan berorientasi ke depan dalam mengumpulkan pendanaan baru untuk proyek-proyek TPB, memastikan Indonesia tetap berada di jalur yang tepat dalam 9 tahun terakhir menuju 2030.”

“Kesenjangan pendanaan untuk SDGs Indonesia telah meningkat sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Indonesia harus menyeimbangan pemulihan ekonomi dan kemajuan pencapaian TPB. Ke depan, kita perlu melakukan investasi tambahan untuk SDGs di masa transisi ini.” ujar Vivi Yulaswati, kepala Sekretariat SDGs, Kementerian PPN/Bappenas.

Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Norimasa Shimomura menyatakan, sektor publik dan swasta termasuk lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat madani memiliki peran penting untuk menutup kesenjangan pembiayaan SDGs. Sebagai lembaga utama PBB, UNDP berkomitmen menjadi bagian dari kolaborasi multipihak ini yang dapat membuka peluang pendanaan yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia,”

Acara peluncuran tersebut menekankan pentingnya kolaborasi dan kemitraan multipihak untuk mengatasi tantangan investasi SDGs. Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Deni Ridwan menggarisbawahi perlunya penambahan modal untuk pembiayaan SDGs, terutama di tengah pandemi Covid-19.

Enrico Hariantoro, kepala grup kebijakan sektor jasa keuangan terintegrasi OJK, mengatakan, kemajuan telah dicapai untuk memastikan ekosistem pembiayaan Indonesia mendukung kebutuhan pembiayaan SDGs.

Adapun Kepala Divisi Kepatuhan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kris Hananto dan Direktur Eksekutif Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) Emmy Astuti berbagi bagaimana dunia usaha dapat mengambil peran penting dalam upaya kolaboratif untuk penggalangan dana SDGs.

Program ASSIST dimulai pada April 2021 setelah pengajuan proposal yang dipimpin oleh UNDP ke UN Joint SDG Fund berhasil mendapat persetujuan. Indonesia adalah salah satu dari empat negara yang menerima total pendanaan sebesar US$ 9,7 juta dari 155 proposal 100 lebih negara.

Dengan dukungan Program ASSIST, pemerintah Indonesia telah menerbitkan surat utang negara bertema SDGs (SDG Bond) pertama di Asia Tenggara sebesar 500 juta euro. Program ini akan terus berkolaborasi dengan organisasi lain untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen pembiayaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.

 

 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN