Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kendaraan bermotor terjebak macet di tol dalam kota maupun jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (20/1/2021).  Menurut TomTom Traffic Index terbaru, Jakarta keluar dari 10 besar kota termacet di dunia. Kini, Jakarta berada di posisi ke-31 dari 416 kota lain di berbagai dunia. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Kendaraan bermotor terjebak macet di tol dalam kota maupun jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Menurut TomTom Traffic Index terbaru, Jakarta keluar dari 10 besar kota termacet di dunia. Kini, Jakarta berada di posisi ke-31 dari 416 kota lain di berbagai dunia. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Pemerintah akan Kenakan Pajak Karbon Rp 75 Ribu per Kilogram

Sabtu, 5 Juni 2021 | 20:17 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA- Pemerintah mengusulkan pajak karbon atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan dengan tarif Rp 75.000 per kilogram.  Usulan ini akan  masuk dalam rencana revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam dokumen draf RUU KUP yang diterima Investor Daily, Jumat (5/6) Pasal 44 G disebutkan bahwa subjek pajak karbon orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

“Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah Rp 75 ribu per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara,” demikian bunyi dokumen draf Pasal 44 G ayat 3 dan 5.

Sementara itu pada pasal yang sama ayat 4 dijelaskan saat terutang pajak karbon yakni pada saat pembelian barang yang mengandung karbon, pada akhir periode tertentu dari aktivitas menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu, atau saat lain.

Ketentuan mengenai penetapan tarif pajak karbon, perubahan tarif pajak karbon, dan/atau penambahan pajak objek pajak yang dikenai pajak karbon selain sebagaimana dimaksud akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tak hanya itu, penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. Selain itu, ketentuan mengenai subjek pajak karbon, tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon, dan alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 44 G ayat 9 menyatakan, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan terkait pajak karbon dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Dalam dokumen tersebut, juga dijelaskan berbagai instrumen dapat diambil untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC), di antaranya adalah menggunakan instrumen perdagangan maupun nonperdagangan. Instrumen nonperdagangan di antaranya adalah pengenaan pajak karbon.

“Pajak karbon dikenakan dalam rangka mengendalikan emisi gas rumah kaca untuk mendukung pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia”tutur dokumen tersebut.

Adapun NDC atau kontribusi yang ditetapkan secara nasional adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Bahkan emisi karbon dioksida ekuivalen yang dimaksud memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup antara lain, penyusutan sumber daya alam, pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup.

“Barang yang mengandung karbon adalah barang yang termasuk tapi tidak terbatas pada bahan bakar fosil yang menyebabkan emisi karbon. Bahkan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon adalah aktivitas yang menghasilkan emisi karbon yang berasal antara lain dari sektor energi, pertanian, kehutanan dan perubahan lahan, industri, serta limbah yang menghasilkan emisi karbon”tutur draft tersebut.

 

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN