Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menaker Ida Fauziyah memberikan penjelasan dalam Perkembangan Penerapan PPKM, Rabu (21/7/2021). Foto: IST

Menaker Ida Fauziyah memberikan penjelasan dalam Perkembangan Penerapan PPKM, Rabu (21/7/2021). Foto: IST

Pemerintah Alokasikan Rp 8 Triliun untuk Program BSU

Rabu, 21 Juli 2021 | 20:06 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 8 triliun untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan target 8 juta penerima dengan besaran Rp 1 juta per orang. Data penerima BSU akan diambil dari BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan 30 Juni 2021.  Sehingga hanya pekerja yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan yang akan menerima BSU.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan dalam mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah diberikan ke pekerja atau buruh sebesar Rp 500.000/bulan selama dua bulan yang akan diberikan dalam satu kali pencairan. Artinya  pekerja akan menerima subsidi sebesar Rp 1 juta per orang. Pihaknya akan membuat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagai payung hukum dari kebijakan ini. Serta  memvalidasi data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

“Mudah-mudahan dengan subsidi ini akan membantu para pekerja terutama  yang di luar sektor kritikal untuk bisa  bertahan dalam kondisi pembatasan aktivitas masyarakat,” ucap Ida dalam konferensi pers secara virtual pada Rabu (21/7).

Ida mengatakan data calon penerima BSU yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan harus diverifikasi dan validasi  sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan kemudian data ini disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Kriteria penerima BSU yaitu warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), pekerja/buruh penerima upah, pekerja terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kepesertaan sampai Juni 2021.

“BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data mengingat sampai sekarang data BPJS Naker dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid untuk digunakan pemerintah sebagai dasar pemberian subsidi upah secara cepat dan tepat sasaran,” kata Ida

Peserta yang membayar iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan pekerja di wilayah PPKM yang Upah Minimum Kabupaten/Kota di atas Rp 3,5 juta maka akan  menggunakan UMK sebagai batas kriteria upah,  serta peserta yang memiliki rekening bank aktif. Kemudian pekerja pada sektor terdampak PPKM  antara lain industri barang konsumsi; perdagangan dan jasa kecuali  jasa pendidikan dan kesehatan; transportasi, aneka industri properti dan real estate.

“Kami mengusulkan hanya diberikan kepada pekeja yang berada di level 4 sesuai dengan instruksi mendagri,” tandas Ida.

Ida mengatakan untuk memastikan BSU tepat sasaran, pihaknya akan melakukan check list  data yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penggunaan data penerima subsidi melalui BPJS Ketenagakerjaan juga  menjadi bentuk apresiasi kepada pekerja atau buruh yang  sudah terdaftar dan aktif membayar BPJS Ketenagkerjaan

“Saya kira ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya transformasi menuju Indonesia Maju,” kata Ida.

Menaker menjelaskan proses penyaluran subsidi upah dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank BUMN yang dihimpun dalam Himbara.  Data calon penerima bantuan upah bersumber dari data BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya harus di verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan kemudian data ini disampaikan kepada Kemnaker.

“Kami terus mendorong pekerja yang belum menyerahkan data ke BPJS Ketenagakerjaan untuk segera menyerahkan data rekening ke perusahaan tempat bekerja dan diteruskan ke BPJS Ketenagakerjaan,” kata Ida.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN