Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Pemerintah Masih Mencari Dana Pemindahan Ibu Kota.

Rabu, 28 Agustus 2019 | 02:01 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Pemerintah belum bisa memastikan terkait alokasi anggaran untuk pemindahan ibu kota dalam Rancangan Angagran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, sebab pemerintah mengaku masih mempeljari master plan dan menunggu landasan hukumnya. Padahal pada akhir 2020 pemindahan ibu kota mulai masuk tahap konstruksi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa masih mempelajari master plan atau rencana induk yang dikembanghkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Kami akan pelajari master plan Kementerian PUPR dan Bappenas seperti apa dari sisi kebutuhan pembangunannya. Saya lihat itu masih dalam bentuk kajian dari infrastruktur yang akan dibangun," ucap Sri Mulyani usai Rapat Paripurna, Selasa (27/8).

Selain itu, ia mengatakan bahwa Kemneku baru dapat melihat seberapa besar kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di lokasi ibu kota baru. Kegiatan ini direncanakan dimulai pada tahun depan.

"Gimana status asetnya dan layout kebutuhan capital spending," tuturnya. 

Selain itu, ia mengatakan bahwa pemerintah juga harus memikirkan seluruh aset negara yang berada di ibu kota sekarang, DKI Jakarta. Hal ini akan berpengaruh pada tahapan inventarisasi dan proses pelaksanaan proyek pemindahan ibu kota itu sendiri. Apakah dilakukan secara bertahap atau sekaligus.

Oleh karena itu, ia memastikan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya untuk melakukan kajian berbagai poin tersebut secara matang. Aspek ini juga yang akan menjadi dasar penentuan skenario pembiayaan pemindahan ibu kota.

"Kita harapkan, dampaknya bisa seminimal mungkin untuk generasi yang akan datang," ujarnya.

Menurutnya sejumlah kementerian sudah menyusun anggaran untuk mendukung proses pemindahan ibu kota, seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, namun jumlahnya  tidak signifikan mengingat mereka baru menentukannya dalam bentuk kajian awal dari infrastruktur yang akan dibangun. 

Oleh karena itu, untuk rencana induk pembangunan ibu kota baru ini dikomunikasikan lintas kementerian dan lembaga sekaligus pembuatan landasan hukum dalam bentuk undang-undang . "Nanti kita lihat secara bersama," tuturnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan jika dilihat berdasarkan aspek keadilan, tentu adanya rencana pemindahan ibukota ini merupakan hal yang positif.

Yusuf Rendy Manilet, Peneliti di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.
Yusuf Rendy Manilet, Peneliti di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.

Namun di sisi lain, dengan adanya rencana investasi yang akan dikeluarkan untuk pemindahan ibu kota akan menjadi efek stimulan bagi pertumbuhan ekonomi.

Yusuf mengatakan pemindahan ibu kota  juga harus ada poin yang dikritisi. Pertama dari sisi skema pembiayaan, dari total cost pemindahan ini Rp 466 triliun, sebanyak Rp340 triliun akan menggunakan skema KPBU.

“Padahal dalam skema KPBU sendiri masih terdapat beberapa kelemahan seperti misalnya lambatnya pembebasan lahan. Padahal faktor ini sangat penting dalam implementasi KPBU,” jelasnya.

Kemudian jika dilihat dari sisi sebaran produksi material dan sebaran peralatan konstruksi saat ini di provinsi Kalimantan yang tersedia itu hanya alat berat sementara semen, beton pracetak, baja konstruksi, baja ringan, aspal minyak dan aspal buton tidak tersedia.

“Artinya jika proyek konstruksi pembangunan ibu kota akan dilakuka di Kalimantan maka akan ada biaya mengimpor bahan-bahan ini dari pulau lain semisal pulau Jawa” jelasnya.

Meski demikian, ia menilai bahwa pemindahan ibu kota tidak hanya menguntungkan provinsi tujuan melainkan juga akan memberikan dampak bagi pembanguann terhadap provinsi yang memang berdekatan dengan provinsi tujuan.

“Dengan catatan pertumbuhan ekonomi,  ibukota tujuan meningkat secara bertahap dengan masuknya bisnis baru ke sana” tuturnya.

Yusuf juga mengatakan bahwa apabila proyek pemindahan ibu kota ini pembangunannya nantinya akan dilimpahkan ke BUMN karya, tentu beban BUMN karya akan semakin besar, padahal beban BUMN karya sudah sedemikian besar akibat proyek mandatori infrastruktur dalam lima tahun terakhir. 

Lima alasan

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan) dan pejabat terkait (dari kiri) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan) dan pejabat terkait (dari kiri) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )

Mengutip laman Setkab, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota baru negara Indonesia akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartenagara. Hal ini dimumkan di Istana Negara, Senin (26/8).

Menurutnya pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov Kaltim.

Menurut Presiden, pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan. Pertama, terkait risiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor.

Kedua,  Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia), Ketiga,  Bedekatan dengan wilayah perkotaan  yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda), Kemudian keempat telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Terakhir sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.

Adapun Presiden mengatakan biaya pembangunan ibu kota negara ini, menurut Presiden, total kebutuhannya mencapai Rp466 triliun. Nantinya, dari APBN akan menggunakan 19 %. Sementara sisanya akan diperoleh melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBBU), dan investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Meski ada ibu kota baru, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.

“Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” sambung Presiden.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN