Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman

Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman

Pemerintah Selesaikan Penyaluran Banpres Produktif UMKM

Kamis, 10 Desember 2020 | 21:38 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah telah menyelesaikan penyaluran seluruh Bantuan Presiden (Banpres) produktif untuk 12 juta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan pagu anggaran sebesar Rp 28,8 triliun pemerintah memberikan bantuan dana hibah sebesar Rp 2,4 juta kepada pelaku UMKM.

“Alhamdulillah pada hari ini kami sudah menyalurkan 100% banpres produktif untuk 12 juta usaha mikro,” ucap Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (10/12).

Penyaluran dilakukan dalam waktu lima bulan yaitu mulai Agustus hingga Desember 2020. Meskipun dilakukan dalam waktu cepat, Kemenkop UKM juga melibatkan aparat penegak hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga penyaluran banpres produktif tetap transparan dan akuntabel. Bila biasanya audit dilakukan setelah pelaksanaan namun dalam pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan. Sehingga saat ada kesalahan bisa langsung dikoreksi.

 “Proses audit dilaksanakan dalam kondisi program yang sedang berjalan. berbeda dengan program-program yang lain. Pelaksanaannya benar- benar diawasi  oleh lembaga yang bertugas untuk memeriksa,” ucap Hanung.

Ia mengatakan banpres produktif ini diberikan dengan sejumlah persyaratan yaitu mereka yang menerima adalah warga negara Indonesia yang memiliki kegiatan usaha skala mikro. Penerima banpres produktif juga bukan  anggota PNS,TNI, Polri, dan  pegawai BUMN/BUMD serta tidak memiliki pinjaman di bank.  Pelaku usaha mikro saat mendaftar cukup melengkapi data usulan yang terdiri dari: NIK, Nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai KTP, bidang usaha, dan nomor telepon. Pemerintah menugaskan tiga bank penyalur yaitu  BRI, BNI, dan Bank Syariah Mandiri.

Kemenkop UKM sendiri hanya menangani aspek pemrosesan data awal atau cleansing untuk menghilangkan kemungkinkan terjadinya data ganda atau tidak sesuai format sebelum dilanjutkan ke verifikator dan validator. Seluruh data usaha mikro yang diusulkan kemudian diproses cleansing atau pembersihan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

"Dari proses cleansing, kemudian data mendapat proses verifikasi dan validasi di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kemenkeu dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK,” tutur Hanung.

Pemerintah juga sedang mengkaji perencanaan untuk melanjutkan banpres produktif di tahun 2021. Sebab sampai saat ini belum ada kepastian mengenai waktu berakhirnya pandemi Covid-19. Apabila dilanjutkan maka penerima banpres produktif yang sudah menerima tahun 2020 tidak akan menerima lagi di tahun 2020. Sebab di tahun 2020 ini baru menjangkau 12 juta padahal jumlah pelaku UMKM mencapai 64 juta.

“Kemungkinan masih ada tekanan ekonomi yang memang masih penuh membutuhkan dukungan pemerintah khususnya kepada UMKM,” ucap Hanung.

Catatan Kemenkop UKM menunjukkan  penyerapan dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM telah mencapai Rp 87,083 triliun atau 70,37% dari total alokasi anggaran Rp 123,46 triliun. 

Bantalan pelaku UMKM

Yusuf Rendy Manilet. Foto: IST
Yusuf Rendy Manilet. Foto: IST

Secara terpisah, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet  berpendapat kondisi pandemi Covid 19 telah memukul kelangsungan dunia usaha maupun kecil. Adanya banpres produktif ini setidaknya menjadi bantalan bagi pelaku UMKM untuk melanjutkan usaha. Program ini dinilai mampu menjadi bagian dari bagian  proses pemlihan ekonomi di tahun 2020.

“UMKM ini usaha yang relatif banyak di Indonesia dan berdasarkan pengalaman dia sduah bisa bertahan  terhadap beragam episode krisis. Pada tahun  1998 dan 2008 ekonomi Indonesia bisa bertahan karena ditopang oleh usaha kecil,” ucap Yusuf saat dihubungi pada Kamis (10/12).

Yusuf mengatakan dari sejumlah bagian dalam program PEN ada beberapa program yang layak dilanjutkan di tahun depan yaitu  perlindungan sosial, insentif pajak, dan termasuk banpres untuk UMKM. Sebab secara proporsional masih ada masyarakat yang belum menerima stimulus ekonomi dari pemerintah.

“Ada bantuan yang peminatnya banyak tetapi kuotanya terbatas. Proses pemulihan ekonomi masih berlanjut diperkirakan sampai tahun 2022. Oleh karena itu  bantuan perlu dilanjutkan salah satunya banpres produktif  ini,” ucap Yusuf.

Menurutnya prasyarat banpres produktif ini dinilai tidak terlalu rumit. Segala persyaratan penerimaan bisa diterima oleh masyarakat. Sebab ada program bantuan pemerintah yang dinilai  yang sifatnya rumit sehingga tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat.

“Saya lihat banpres ini relatif sederhana jadi ini bisa mendorong masyarakat untuk memanfaatkannya dalam proses pemulihan ekonomi di tahun depan,” pungkas Yusuf.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN