Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Iskandar Simorangkir. Foto: youtube

Iskandar Simorangkir. Foto: youtube

PEN Mengkompensasi Daya Beli karena UMP 2021 Tidak Naik

Senin, 2 November 2020 | 16:46 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA- Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, daya beli tahun depan terjaga meskipun Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak dinaikkan.  Sebab, pemerintah tetap mengkompensasi dengan tetap dijalankannya  program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  

Ia mengatakan, sumber pertumbuhan tentunya bukan hanya dari pengeluaran pemerintah  yang memiliki kontribusi di kisaran 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).  Oleh karena itu, pada tahun depan pemerintah akan mendorong komponen investasi yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB untuk dioptimalkan.

“Oleh karena itu, komponen pertumbuhan PDB  yang utama seperti investasi dengan share-nya terhadap PDB sekitar 36%, justru yg perlu didorong,” jelasnya kepada Investor Daily, Minggu (2/10).

Menurut dia, dengan adanya  UU Cipta Kerja, maka dapat menarik banyak investor yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri yang akan melakukan investasi ke Indonesia.

“Dengan investasi ini maka diharapkan penyerapan tenaga kerja meningkat. Ditambah global demand akan meningkat termasuk ekspor Indonesia. Jadi, itu merupakan kerangka pikir kebijakan makro yang optimal untuk tahun 2021,” tuturnya.

Pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 akan tetap sama dengan tahun 2020. Keputusan ini ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjadja Kamdani mengatakan sebagian besar perusahaan terdampak Covid. Oleh karena itu pengusaha mengusulkan untuk tidak menaikkan UMP di tahun 2021.

Namun pihaknya juga sudah menyampaikan bahwa perusahaan yang tidak terdampak dapat memberikan kenaikan sesuai kesepakatan bipartit antara pemberi kerja dan penerima kerja.  Dengan adanya beberapa daerah yang menetapkan kenaikan akan mempersulit kondisi perusahaan-perusahaan terdampak di daerah tersebut.

Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, tidak dinaikkannya UMP 2021 juga harus dilihat secara komprehensif. Sebab, jika pemerintah menaikkan UMP pada 2021 maka akan memengaruhi dunia usaha yang masih dalam proses pemulihan dan ini justru akan menyebabkan pemutusan hak kerja (PHK) lebih besar.

 

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN