Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
 Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core), Yusuf Rendy Manilet

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core), Yusuf Rendy Manilet

Penduduk Miskin Makin Banyak, Program Perlindungan Sosial Harus Dibenahi

Selasa, 16 Februari 2021 | 13:44 WIB
Herman

JAKARTA, investor.id  –  Badan Pusat Statistik (BPS)  mencatat, persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19%, meningkat 0,41% poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97% poin terhadap September 2019. Sehingga jumlah penduduk miskin pada September 2020 menjadi 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core), Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, adanya pandemi Covid-19 memang memberikan efek yang extra ordinary kepada peningkatan jumlah penduduk miskin. Pasalnya pandemi menyebabkan  banyak orang kehilangan pekerjaan, ataupun pendapatannya berkurang karena dampak dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan pemerintah.

Di sisi lain, proporsi bantuan pemerintah juga tidak bisa mencakup seluruh penduduk miskin dan juga rentan miskin. Ini yang kemudian menjadi tantangan dalam kebijakan penurunan jumlah penduduk miskin.

Agar jumlah penduduk miskin di tahun ini tidak terus meningkat, hal utama yang harus dilakukan menurut Rendy adalah dengan mengembalikan kinerja ekonomi ke arah positif dan tumbuh dengan lebih stabil. Hal ini hanya bisa dilakukan ketika penanganan pandemi dari sisi kesehatan dilakukan secara optimal. Selain itu, pembenahan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya perlindungan sosial juga harus dilakukan

“Untuk pembenahan program PEN, salah satu evaluasinya adalah masalah data yang up-to-date. Penyaluran bansos misalnya yang masih mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hanya saja data ini pada tahun lalu belum banyak di-update khususnya oleh pemerintah daerah. Padahal data ini diperlukan untuk ketepatan penyaluran bantuan,” kata Yusuf Rendy kepada Beritasatu.com, Selasa (16/2/2021).

Di samping itu, proporsi bantuan untuk kelompok menengah (yang rentan dan hampir miskin) juga perlu terus dilanjutkan, bahkan jika perlu ditambah penerimanya.

“Misalnya Kartu Pra-Kerja, saya kira ini bisa menjadi salah satu bantuan untuk kelompok menengah. Di luar itu, subsidi gaji yang belum lama ini ditarik sebenarnya juga masih dibutuhkan kelas ini untuk menjaga daya beli mereka. Setidaknya sampai proses transisi ekonomi,” ujarnya.

Rendy juga sepakat bahwa program PEN cukup berhasil menekan angka kemiskinan tidak naik terlalu tajam. Tetapi menurutnya masih ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan pemerintah untuk program ini, terutama dalam bentuk penyaluran, proporsi penerima bantuan, dan ketepatan penerima bantuan.

Sementara itu menurut  Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, program PEN telah mampu melindungi masyarakat miskin dan rentan dengan menahan angka kemiskinan di level 10,19%.

Tanpa perlindungan sosial, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan bisa mencapai 11,8%.  “Artinya, program PEN sepanjang 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi miskin baru,” kata Febrio.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN