Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Joko Suranto, CEO Buana Kassiti Group

Joko Suranto, CEO Buana Kassiti Group

Pengembang Berharap Insentif Properti Diperluas

Rabu, 17 Maret 2021 | 12:39 WIB
Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Jakarta, Investor.id – Pengembang properti berharap jangkauan insentif bagi sektor properti diperluas. Hal itu diperlukan guna meningkatkan daya ungkit industri properti terhadap sektor terkait dan perekonomian nasional.

“Kami berharap agar insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperluas ke seluruh segmen harga, termasuk harga properti di atas Rp 5 miliar per unit,” ujar Joko Suranto, ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Barat, kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Sebagaimana diberitakan, sektor propeti yang tengah melemah dihantam pandemi Covid-19 mendapat angin segar dari kantor Kementerian Keuangan (kemenkeu).  Pemerintah membebaskan PPN untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) yang dibanderol berkisar Rp 300 juta hingga Rp 2 miliar. Lalu, mendiskon 50% untuk segmen harga Rp 2-5 miliar per unit. Langkah pemerintah menanggung PPN itu berlaku untuk rumah yang sudah jadi (ready stock) dan penyerahannya di rentang Maret-Agustus 2021. “Hanya diberikan untuk pembelian satu unit dan tidak boleh dijual dalan satu tahun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam jumpa pers virtual, Senin (1/3).

Dia menambahkan, pihaknya mengalokasikan Rp 5 triliun untuk PPN ditanggung pemerintah. “Insentif ini agar pemulihan ekonomi 2021 akselerasinya betul-betul bisa dipacu,” kata Menkeu.

Ketentuan insentif PPN  tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. PMK itu berlaku mulai 1 Maret 2021.

Menurut Joko Suranto, bila rentang harga properti yang mendapat insentif diperluas, dapat lebih cepat menggairahkan industri properti. Ketika industri properti menggeliat, kemampuan mengungkit perekonomian nasional menjadi lebih besar seiring bergeraknya 174 sektor terkait. “Kalau diperluas, misal, harga berkisar Rp 7-10 miliar per unit, akan lebih dapat nendang. Karena kelompok pemilik dana besar memiliki daya beli tinggi, sedangkan kalau dari sisi waktu, tidak apa-apa sepanjang rentang Maret-Agustus 2021,” tutur dia.

Bahkan, tambahnya, para pemilik daya beli juga perlu dirangsang untuk membelanjakan uangnya di sektor lain seperti otomotif. “Untuk batasan mobil yang mendapat insentif, kami juga berharap bisa sampai yang 4.000 cc,” tuturnya.

Sementara itu, Sri Mulyani berencana untuk memperluas cakupan diskon Pajak atas Pembelian Mobil Mewah (PPnBM) untuk mobil dengan kapasitas isi silinder hingga 2.500 cc. Tetapi kebijakan tersebut hanya untuk mobil dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 70%. Artinya untuk mobil  mobil yang berkapasitas di bawah 2.500 cc tetapi TKDN di bawah 70%, maka tidak akan mendapatkan diskon pajak. "Jadi sedang melakukan penyempurnaan, asal TKDN 70% bisa sampai ke 2.500 cc, ini yang nanti meng-address isu mengenai beberapa permintaan terhadap mobil di atas 1.500 cc di dalam relaksasi PPnBM yang diberikan," jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (15/3).

Untuk saat ini, pemerintah telah menetapkan diskon PPnBM untuk pembelian mobil baru mulai Maret hingga Desember 2021 dengan kapasitas silinder 1500 cc. Diskon ini diberikan dalam tiga tahap, pertama periode Maret 2021 hingga Mei 2021, pemerintah memberi diskon sebesar 100%, kemudian periode Juni 2021 hingga Agustus 2021, besaran diskon yang diberikan sebesar 50%. Sementara untuk periode September 2021 hingga Desember 2021, diskon yang diberikan sebesar 25%. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Anggaran 2021.

Editor : Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN