Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bambang Eka Jaya, wakil ketua umum DPP REI

Bambang Eka Jaya, wakil ketua umum DPP REI

Rumah Inden Perlu Relaksasi

Pengembang Minta Insentif BPHTB

Senin, 22 Maret 2021 | 09:08 WIB
Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Jakarta, Investor.id – Pengembang dan investor properti berharap ada insentif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) guna menggairahkan sektor properti. Di sisi lain, rumah dalam pemesanan (inden) juga diharapkan mendapat relaksasi berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Demikian rangkuman pendapat Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya, Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, dan investor properti Hotman Paris Hutapea. Mereka diwawancarai Investor Daily, di Jakarta, baru-baru ini.

“Kami berharap ada insentif untuk BPHTB, misal, dikurangi setengahnya dari saat ini yang sebesar 5%,” kata Bambang.

Dia menegaskan, insentif itu akan mampu menggairahkan industri properti yang belakangan ini melemah. “Selain adanya insentif PPN 100% untuk harga hingga Rp 2 miliar per unit, adanya relaksasi BPHTB kian membantu konsumen yang hendak membeli rumah,” ujar Bambang.

Ali Tranghanda mengatakan, BPHTB merupakan salah satu beban yang harus dipikul konsumen ketika membeli rumah. Besarannya 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP).

Selain biaya BPHTB yang menjadi biaya yang paling tinggi, terdapat biaya-biaya lain terkait pembuatan akta dan sertifikat yang mencapai 2,5%. Sehingga total biaya yang masih harus dibayarkan berkisar antara 7–7,5%. Dengan harga jual Rp 450 juta, maka konsumen harus menyiapkan uang sebesar Rp 33 jutaan untuk biaya-biaya ini. “Karena itu, sangat penting pemda memberi relaksasi untuk BPHTB. Kami mengusulkan besaran BPHTB menjadi 2,5% karena bisa membantu konsumen sekaligus menggairahkan industri properti,” kata dia.

Di sisi lain, kata Hotman Paris, relaksasi BPHTB juga semestinya dibarengi oleh pembebasan PPN untuk rumah sekunder. “Kalau itu terjadi, saya yakin bisa menggairahkan industri properti,” tegasnya.

Dia mengatakan, pemerintah juga perlu memperhatikan properti di pasar sekunder karena potensinya cukup besar. Terlebih, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, banyak masyarakat yang hendak menjual atau membeli di pasar sekunder. “Masyarakat yang butuh uang, mau menjual properti miliknya, harus membayar BPHTB dan PPh maupun bea balik nama. Saya usul, untuk membuat pasar properti naik, pajak-pajak itu  dihapus untuk sementara atau dikurangi besarannya,” kata Hotman Paris.

Menurut dia, agar hasilnya dapat dirasakan, relaksasi minimal diberlakukan hingga akhir 2021. “Kalau harga berkurang, daya beli akan meningkat,” tutur Hotman paris.

 

 

Rumah Inden

 

Sementara itu, kata Bambang, insentif PPN yang berlaku sepanjang Maret-Agustus 2021 semestinya berlaku juga untuk rumah indent. “Selain kami berharap durasi waktunya bisa diperpanjang hingga Desember 2021, kami juga berharap insentif PPN tidak hanya untuk rumah ready stock, tapi juga untuk rumah indent,” ujar Bambang.

Dia menjelaskan, saat ini, para pengembang properti tidak bisa nekat membangun rumah terlebih dahulu sebelum ada pemesanan (indent). Hal itu mengingat biaya perawatan untuk rumah siap huni cukup mahal. “Bila ada insentif itu (rumah indent) bisa lebih menggairahkan industri properti yang kini melemah diterpa pandemi Covid-19.

Sebagaimana diberitakan, sektor propeti yang tengah melemah dihantam pandemi Covid-19 mendapat angin segar dari kantor Kementerian Keuangan (kemenkeu).  Pemerintah membebaskan PPN untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) yang dibanderol berkisar Rp 300 juta hingga Rp 2 miliar. Lalu, mendiskon 50% untuk segmen harga Rp 2-5 miliar per unit. Langkah pemerintah menanggung PPN itu berlaku untuk rumah yang sudah jadi (ready stock) dan penyerahannya di rentang Maret-Agustus 2021. Insentif itu hanya diberikan untuk pembelian satu unit dan tidak boleh dijual dalan satu tahun.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 5 triliun untuk PPN ditanggung pemerintah tersebut. Insentif dikeluarkan agar pemulihan ekonomi 2021 akselerasinya betul-betul bisa dipacu.

Ketentuan insentif PPN  tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. PMK itu berlaku mulai 1 Maret 2021 hingga 31 Agustus 2021.

Ali Tranghanda berharap, ada baiknya kebijakan tersebut diperlebar jangkauannya untuk pengembang-pengembang menengah dan kecil yang saat ini mungkin tidak berani membangun ready stock karena pendanaan yang terbatas. IPW mengusulkan bila memungkinkan pemerintah dapat memberikan standar minimal dari progress yang terbangun sampai masa periode kebijakan berakhir Agustus 2021. “Artinya, unit hunian tidak harus siap huni, tapi ada persyaratan minimum,” ujar dia.

Menurut Bambang, dari sisi harga, pihaknya juga berharap bisa diperluas, tidak hanya di rentang Rp 2 miliar per unit yang mendapat diskon PPN 100%, namun sampai harga Rp 5 miliar per unit.

Dia menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, bisnis properti yang paling menderita adalah di rentang harga Rp 1-5 miliar per unit. “Sedangkan insentif diskon PPN 50% kami harap diberikan untuk di rentang harga Rp 5-10 miliar. Kalau itu bisa, sangat bagus bagi industri properti,” ujarnya.

Editor : Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN