Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Peneliti Center of Economic Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Foto: coreindonesia.org

Peneliti Center of Economic Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Foto: coreindonesia.org

Penundaan Penarikan PPh 21 Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

Rabu, 11 Maret 2020 | 22:26 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Peneliti Center of Economic Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai rencana pemerintah untuk menunda penarikan PPh pasal 21 berpotensi pendapatan yang siap dibelanjakan akan bertambah.

Langkah ini, lanjut dia, bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi konsumsi merupakan komponen paling besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Sehingga dengan bertambahnya daya beli akan berdampak baik untuk pertumbuhan ekonomi, di tengah dampak negatif dari wabah penyebaran virus korona seperti sekarang,” ucap Yusuf di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Namun, ia mengingatkan, rencana ini juga perlu dilakukan secara hati-hati. Sebab PPh pasal 21 ini merupakan komponen terbesar dalam proporsi pajak penghasilan. Artinya sektor yang sifatnya mendesak dan berkontribus banyak terhadap perekonomian yang perlu diprioritaskan. Sebab jika dilihat dari momentum sebelum rencana penundaan PPh pasal 21 ini pemerintah sudah banyak mengeluarkan banyak insentif fiskal. Misalnya menambah bansos, iuran sembako, dan pemangkasan pajak hotel.

“Menurut saya harus ada evaluasi dulu apakah kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah sudah cukup menambah daya beli masyarakat atau belum. Ketika belum baru pemerintah bisa menjalankan PPh 21 ini,” kata Yusuf.

Yusuf menjelaskan selain menjaga daya beli sebenarnya ada satu hal juga yang harus diperhatikan yaitu  menjaga pelaku usaha di industri agar bisa bertahan di kondisi sekarang. Sebab saat pelaku industri kesulitan besar mereka berpotensi menaikkan harga. Ini mempengaruhi daya beli masyarakat. Sehingga, menurut dia, kebijakan yang sifatnya berkaitan dengan pelaku industri inilah yang sebenarnya harus diprioritaskan. Misalnya pelaku industri ada yang kesulitan mendapatkan bahan baku.

“Sekarang pemerintah sedang mewacanakan impor di produk tertentu. Menurut saya ini yang lebih prioritas untuk dibahas. Jadi lebih priortias utuk pelaku industri baru daya beli,” ucap Yusuf.

Menkeu Sri Mulyani. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal
Menkeu Sri Mulyani. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Diketahui, Pemerintah berencana menanggung Pajak Penghasilan (PPh) 21 selama enam bulan ke depan. Langkah ini merupakan salah satu bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid II. Di saat yang sama pemerintah juga akan menangguhkan PPh pasal 22 dan 25.

Direncanakan insentif ini mulai diberlakukan pada bulan April.

“Mengenai PPh pasal 21 yang akan ditanggung pemerintah untuk industri kemudian PPh pasal 22 impor yang ditangguhkan juga. Semua paket ini diharapkan akan diberlakukan dalam jangka waktu 6 bulan,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (11/3).
 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN