Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Timboel Siregar

Timboel Siregar

OPSI:

Penyaluran BSU Berdasarkan Data BPJamsostek Tak Berdampak Optimal ke Pekerja Informal

Kamis, 22 Juli 2021 | 14:14 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Pelaksanaan program Bantuan Subsidi Upah (BSU)  dengan data dari  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek dinilai tidak akan berdampak optimal. Sebab masih banyak pekerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus melakukan pendataan secara mandiri agar pelaksanaan BSU bisa benar-benar tepat sasaran.

“Pemerintah harus lebih cerdas tidak mengulang seperti tahun lalu, BSU seharusnya juga diberikan untuk pekerja informal.  Kalau orang yang masih dapat upah dibantu tetapi yang gak dapat upah tidak dibantu ini namanya tidak ada rasa keadilan,” ucap Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar saat dihubungi Investor Daily pada Kamis (22/7).

Berkaca dari pengalaman di tahun 2020, saat itu penyaluran BSU dilakukan dengan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan padahal banyak pekerja yang tidak terdaftar. Sehingga masih banyak tenaga kerja yang pekerjaannya terdampak  pandemi namun tidak menerima BSU.

Timboel menyarankan sejumlah metode pendataan untuk peserta penerima BSU. Pertama yaitu Kemnaker harus melakukan  pembenahan  terkait proses menetapkan pekerja menjadi peserta. Bisa melalui data BPJS Ketenagakerjaan tetapi yang non aktif, mereka tidak membayar iuran lagi karena tidak mendapat upah.

“Saya tidak setuju kalau pemerintah memberikan BSU kepada peserta yang aktif. Kalau yang tidak aktif,  dia tidak lagi membayar iuran  karena upahnya tidak lagi dibayar oleh pengusaha, ini yang harus disasar,” ucap Timboel.

Kedua yaitu pemerintah  menjalankan sistem jemput bola dengan  bertanya ke perusahaan-perusahaan bahkan ke usaha informal. Sebab pekerja informal paling terdampak dari kondisi pandemi Covid-19. Khususnya dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.  Pihak Kemnaker bisa menugaskan dinas ketenagakerjaan di daerah dan pengawas ketenagakerjaan untuk mendata pekerja toko, pekerja tenant di mall, dan pekerja informal untuk mendata pekerja terdampak pandemi.

“Kalau orang yang tidak punya upah, dan mendapatkan BSU artinya dia akan langsung pakai untuk konsumsi.  Bantuan ini harus bisa mendorong konsumsi masyarakat sehingga konsumsi mendukung pertumbuhan ekonomi,” ucap Timboel.

Metode ketiga yaitu harus diumumkan ke publik agar pekerja  yang tidak didaftarkan bisa mengetahui program BSU ini dan bisa mendaftar ke dinas ketenagakerjaan. Dalam hal ini Kemnaker juga harus bersikap proaktif mendatangi perusahaan yang terdampak agar BSU bisa benar-benar tepat sasaran. Dinas Ketenagakerjaan mendata  karyawan yang pemasukannya benar-benar terdampak dari kondisi pandemic Covid 19.

“Sehingga jelas uang ini bisa diberikan ke yang benar-benar membutuhkan. Masa dosa pengusaha ditanggung pekerja. Ini persoalan bagaimana pemerintah mau aktif atau tidak. Kalau hanya pasif gak akan ada perbaikan,” tutur Timboel.

Menurut Timboel, dalam kebijakan penyaluran BSU tahun 2021 ini menjadi momentum bagi Kemnaker untuk melakukan pendataan peserta BSU secara mandiri. Pengawas ketenagakerjaan dan mediator didorong untuk aktif mendata ke perusahaan sehingga Kemnaker bisa memiliki data sendiri bila program BSU berlanjut di tahun 2022.

“Supaya ke depan saat ada BSU lagi datanya bisa digunakan.  Selama ini persoalan kita dengan data tetapi gak mau diperbaiki. Tidak semua didaftarkan yang didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan adalah pekerja aktif Ini belum pekerja informal. 59% angkatan kerja adalah pekerja informal,” ucapnya.

Menaker Ida Fauziyah memberikan penjelasan dalam Perkembangan Penerapan PPKM, Rabu (21/7/2021). Foto: IST
Menaker Ida Fauziyah   Foto: IST

Secara terpisah Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya masih terus mematangkan kebijakan penyaluran BSU bagi pekerja/buruh di tahun 2021 ini. Kebijakan sebagai upaya membantu mengatasi dampak sektor ketenagakerjaan akibat pandemi Covid -19, khususnya di masa PPKM Level 4.  Melalui kebijakan penyaluran BSU 2021  diharapkan dapat mencegah terjadinya PHK dan membantu pekerja/buruh yang dirumahkan atau berkurang gajinya karena pembatasan jam kerja.

"Upaya ini tidak lain agar tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita tekan," kata Ida Fauziyah dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (22/7).

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8,8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8,8  triliun.  Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid -19) dan PPKM Tahun 2021.

"Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," terang Menaker Ida.

Adapun, kriteria kerja/buruh yang mendapat BSU diantaranya Warga Negara Indonesia (WNI); Pekerja/Buruh penerima Upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Ida menuturkan  BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap.

“Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran," kata Ida.

Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp 3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMKnya di atas Rp 3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah," tandas Ida.

Kriteria terakhir adalah pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN