Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Jokowi mengatakan hal itu saat meresmikan pembukaan Pameran UMKM Export BRIlianpreneur 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (20/12).  Sumber: kemendag.go.id

Presiden Jokowi mengatakan hal itu saat meresmikan pembukaan Pameran UMKM Export BRIlianpreneur 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (20/12). Sumber: kemendag.go.id

PRODUK UMKM BAKAL BANJIRI PASAR GLOBAL

Presiden: Kuasai Pasar Dalam Negeri

Minggu, 22 Desember 2019 | 08:37 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id) ,Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) bersikap agresif untuk menguasai pasar dalam negeri sebelum merambah ke tingkat global. Produk-produk UMKM harus menguasai pasar dalam negeri, sehingga tidak dibanjiri barang impor.  

Presiden Jokowi mengatakan hal itu saat meresmikan pembukaan Pameran UMKM Export BRIlianpreneur 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (20/12).

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Presiden mengingatkan agar produk-produk UMKM harus menguasai pasar dalam negeri, sehingga tidak dikuasai produk-produk asing, karena UMKM Indonesia terlalu fokus mengekspor produknya.

“Caranya hanya satu, bagaimana kita bisa berkompetisi dengan mereka, dengan produk-produk impor itu. Entah dari sisi harga, entah dari sisi desain, entah dari sisi kemasan, kita harus menang. Artinya apa? Jangan sampai kita meninggalkan pasar domestik, terlalu konsentrasi ke ekspor, sehingga yang di dalam negeri justru diserbu oleh barang-barang dari luar. Pasar di dalam negeri dikuasai, tetapi setelah itu masuk ke pasar global dalam rangka menaikkan devisa kita,” katanya.

Di sisi lain, Presiden Jokowi optimistis produk-produk UMKM bakal membanjiri pasar global, asalkan melakukan konsolidasi pasar secara baik dan sesuai standar yang berlaku Selama ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh usaha-usaha besar, yakni sebesar 85,6%.

“Saya ngomong apa adanya. Kontribusi ekspor masih didominasi oleh usaha-usaha besar. Tapi tidak perlu berkecil hati,” kata Presiden.

Menurut Presiden, UMKM nasional memiliki beragam produk berkualitas ekspor. Dengan demikian, tugas pemerintah mendorong dan meningkatkan kapasitas yang ada menjadi lebih besar.

Presiden Jokowi mengatakan hal itu saat meresmikan pembukaan Pameran UMKM Export BRIlianpreneur 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (20/12).  Sumber: youtube
Presiden Jokowi mengatakan hal itu saat meresmikan pembukaan Pameran UMKM Export BRIlianpreneur 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (20/12). Sumber: youtube

Presiden Jokowi setibanya di lokasi pameran terlebih dulu mengunjungi sejumlah stan, yang memamerkan beragam produk, mulai dari pakaian, makanan dan minuman, hingga kerajinan tangan. Presiden Jokowi juga sempat mencicipi kopi di salah satu stan dan membeli jaket bomber. Jokowi mengaku heran hatinya sangat bahagia saat memasuki arena pameran.

“Saya tidak tahu ya, pagi hari ini saya sangat bahagia. Waktu masuk, saya melihat produk Indonesia yang fashionable dan produk-produk makanan yang dikemas sangat baik,” katanya.

Saat berpidato, Presiden Jokowi secara terbuka mengungkapkan kegembiraannya menyaksikan produk- produk yang dipamerkan memiliki kualitas yang baik. Disebutkan, untuk fesyen misalnya, Presiden Jokowi menilai produk yang dihasilkan sudah memiliki desain yang baik, tidak ketinggalan zaman, dan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari alam.

Selain itu, produk-produk makanan, menurut Presiden Jokowi, sudah dikemas secara baik dan desainnya pun menarik. Demikian juga produk kerajinan tangan yang dinilainya memiliki desain dan penggunaan warna yang sangat baik.

“Ini tinggal, menurut saya, bagaimana menaikkan, meningkatkan kapasitas agar bisa ekspor lebih banyak dan lebih besar lagi,” kata Presiden Jokowi.

Melihat kualitas produk-produk UMKM seperti makanan, fesyen, kriya, dan home decor yang makin baik, Presiden Jokowi optimistis bahwa kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional bisa meningkat.

“Setelah saya masuk tadi, saya optimistis nanti akan terbalik. Ekspor perusahaan besar angkanya 85,6%. Ya, tidak apa-apa. Artinya, 14% itu adalah kontribusi UMKM,” kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) Sunarso mengatakan, UMKM Export BRIlianpreneur 2019 diikuti 155 pelaku UMKM binaan BRI dan anggota rumah kreatif BUMN binaan BRI dari berbagai bidang usaha.

“Kami berharap BRI semakin bisa memfasilitasi pelaku UMKM untuk go global dan memiliki daya saing internasional. Ke depan, kegiatan seperti ini dapat kami lakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan secara terus menerus tentunya,” kata Sunarso.

Sinergi BRI-Sarinah

Erick Thohir
Erick Thohir

Sementara itu, Kementarian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal mensinergikan BRI dengan PT Sarinah (Persero) untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Kedua perusahan pelat merah itu akan berkolaborasi menjalankan trading house (rumah dagang) bagi UMKM.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya memastikan setiap bank pelat merah akan mendukung dari aspek pendanaan. Namun, setiap bank tentu memiliki porsi yang berbeda mengenai UMKM. BRI misalnya saat ini disebut sebagai yang terbesar menangani sektor tersebut.

Dengan begitu, Kementerian BUMN berencana mensinergikan BRI bersama Sarinah dalam pembentukan rumah dagang bagi UMKM. “Bukan BRI bersama Sarinah bikin anak perusahaan. Bersinergi dengan Sarinah di mana BRI mendukung Sarinah mengenai pembiayaan atau expertise yang sudah ada,” ujar dia.

Lebih lanjut, kata Erick, rencana tersebut juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). Dengan demikian, Sarinah dimaksimalkan potensinya menjadi pusat UMKM. Kelak, persebaran kamar dagang juga diperluas dengan membuka outlet di berbagai Bandar udara wilayah tujuan wisata seperti Bali dan Labuan Bajo.

“Saya rasa hal tersebut bisa berjalan, Insya Allah pertengahan tahun depan launching pada saat Indonesia merdeka 75 tahun, itu menjadi simbolik,” kata dia.

Teten Masduki. Foto: Beritasatu.com
Teten Masduki. Foto: Beritasatu.com

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, 60% dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2020 akan digelontorkan untuk sektor produksi. Oleh karena itu, UMKM yang memiliki produk unggulan diharapkan menjadi prioritas penerima KUR agar bisa memberikan dampak yang lebih besar kepada perekonomian di Indonesia.

Adapun produk-produk unggulan seperti furniture, kerajinan, fesyen, kuliner, dan berbagai produk dengan label halal bisa terus berkembang. Tidak luput juga potensi besar pada sektor teknologi permesinan, pengolahan, pertanian, serta pengolahan makanan.

“Sekali lagi UMKM jangan dilihat sebagai produk yang marjinal,” ujar Teten.

Dia menyebut, Presiden telah menginstruksikan untuk memperbesar kontribusi ekspor dari UMKM yang baru sebesar 14,5% pada tahun ini. Hal tersebut direspons mengintegrasikan UMKM dengan value chain, supply chain, hingga global chain lewat kamar dagang. Dengan langkah itu, pihaknya membidik UMKM pada 2024 memiliki porsi dua kali dari saat ini.

“Kami lagi pelajari, memang harapan kami tahun 2024 itu dua kali lipat. Tentu perlu ekosistem yang segera dibangun untuk memudahkan. Kalau pembiayaan tidak jadi soal,” pungkas dia.

Butuh Keberpihakan

Sementara itu, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun merespons positif pernyataan dan keinginan Presiden Jokowi agar pelaku UMKM lebih agresif menguasai pasar dalam negeri, sehingga bisa menahan serbuan produk dari luar baru setelahnya UMKM bisa masuk ke pasar global untuk menaikkan devisa dan menggeser dominasi ekspor oleh perusahaan besar.

“Kami sangat menyambut baik pernyataan dan keinginan Bapak Presiden tersebut, hanya saja pelaku UMKM membutuhkan keberpihakan lebih dari pemerintah, misalnya harus ada skema permodalan khusus bagi UMKM di Tanah Air,” kata dia kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (20/12).

Ikhsan Ingratubun menjelaskan, untuk bisa menguasai pasar local maka UMKM butuh kebijakan yang bersifat afirmatif di antaranya dengan penguatan regulasi. Pelaku UMKM menyambut baik rencana pemerintah membuat UU tentang Pemberdayaan UMKM namun karena pembahasannya butuh waktu lama di parlemen maka akan lebih baik agar pemerintah lebih dulu mengeluarkan peraturan presiden (perpres) tentang pemberdayaan UMKM.

“Regulasi seperti ini bisa sekaligus masuk dalam omnibus law yang sedang digaungkan pemerintah, jadi regulasi yang menghambat UMKM langsung disikat saja. Contohnya, regulasi pengadaan barang dan jasa. Itu kan disebutkan bahwa barang jasa harus murah dan berkualitas bagus akhirnya kepala dinas membeli barang impor, mengapa tidak diwajibkan beli punya kita (UMKM) murah juga, bagus juga,” jelas Ikhsan.

Sedangkan untuk merambah pasar ekspor, kata Ikhsan, pelaku UMKM membutuhkan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan dari pemerintah untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga mampu melakukan pemasaran dalam jaringan (daring). Bila perlu, SDM di sektor UMKM dibina untuk bisa menciptakan perusahaan rintisan (start up) baru di bidang UMKM yang khusus memasarkan produk-produk UMKM.

“Supaya mengglobal maka UMKM juga harus masuk dan punya market place buatan anak bangsa sendiri yang tidak tercampur dengan produk impor. Nah, ini butuh SDM yang mumpuni, orang-orang cerdas, di sinilah butuh peran pembinaan, pelatihan, dan pendampingan dari pemerintah,” ungkap Ikhsan.

Selain itu, Ikhsan menjelaskan, untuk merambah pasar ekspor maka pelaku UMKM juga membutuhkan formula khusus permodalan/pembiayaan. Permodalan/pembiayaan UMKM tidak bisa menggunakan skema perbankan, termasuk skema kredit usaha rakyat (KUR) yang juga menggunakan skema perbankan. Apabila menggunakan skema perbankan, UMKM ibarat membentur tembok, misalnya ketika BI Checking akan banyak pelaku UMKM yang tidak mampu melalui tahap tersebut karena kemampuan bayarnya lemah.

“Untuk UMKM butuh formula khusus dan baru, karena UMKM itu berbeda, skema permodalan/pembiayaan untuk setiap bidang UMKM itu tidak sama, skema untuk perkebunan itu berbeda dengan jasa, harus permodalan/ pembiayaan dengan skema yang sangat lunak,” turur Ikhsan.

Secara prinsip, untuk memajukan UMKM nasional dibutuhkan konsep berpikir yang nasionalis sosialis. Nasionalis artinya dibutuhkan masyarakat yang berpikir cinta Indonesia dan cinta produk-produk Indonesia, belilah produk-produk pelaku UMKM di Indonesia. Sosialis artinya memberikan kebijakan yang berpihak (afirmatif), seperti dengan memberikan pinjaman lunak dengan skema permodalan khusus.

“Pelaku UMKM Indonesia sebenarnya sudah berpikir sangat maju, misalnya dengan menghasilkan produk yang kekinian atau sesuai keinginan pasar, hanya saja memang masih ada sejumlah kendala di lapangan seperti modal dan pemasaran,” jelas Ikhsan.

Andry Satrio Nugroho,  Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance
Andry Satrio Nugroho, Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai, komitmen dan tekad pemerintah untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri bagi produk anak negeri adalah tepat. Apalagi, ada beberapa cara yang sebetulnya bisa kita lakukan untuk merealisasikannya. Di antaranya, yakni dengan melakukan pelindungan produk dalam negeri, sekaligus meningkatkan daya saing melalui perlakuan non tarif f barier.

Memang, lajut Andry Satrio, selain perlu memanfaatkan pasar domestik, UMKM seharusnya juga perlu didorong untuk menjadi bagian dari rantai pasok global.

“Dengan cara itu, saya rasa ini bisa meningkatkan kualitas UMKM kita,” ujarnya. UMKM pun perlu bekerjasama dengan berbagai platform e-commerce, tidak hanya lokal tetapi perlu bekerjasama dengan e-commerce cross border. “Praktik kerja sama ini sudah dilakukan di negara-negara Asia lainnya untuk meningkatkan kapasitas UMKM untuk go global,” jelasnya.

Perketat Pengawasan Impor Ilegal

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019. Foto: DOK Kemenkeu
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Foto: DOK Kemenkeu

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Bea Cukai untuk meningkatkan dan memperketat pengawasan dari serbuan barang impor ilegal, khususnya menjelang tutup tahun, dalam menjaga perekonomian nasional.

“Saya harap Bea Cukai meningkatkan kewaspadaan jelang akhir tahun dan di dalam menjaga perekonomian kita,” katanya ketika melantik pejabat eselon dan komite pengawas pajak di Jakarta, Jumat (20/12).

Serbuan impor, lanjut dia, juga dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang ikut membanjiri pasar dalam negeri. Melonjaknya tren ekonomi digital, kata Menkeu, juga turut membuka lebar impor barang khususnya dari pasar perdagangan elektronik atau e-commerce.

Selain barang impor ilegal, Menkeu juga meminta Bea Cukai untuk meningkatkan pengawasan barang yang diproduksi tidak sesuai dengan standar. Serbuan produk impor ilegal, kata dia, turut menekan sektor industry khususnya tekstil yang mengalami tekanan besar.

Untuk itu, ia mendorong Bea Cukai untuk meningkatkan sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak. “Saya minta semua pejabat betul- betul mewaspadai apakah yang memang masuk ini legitimate dari sisi proses, dari sisi pajak yang harus mereka bayarkan dan tentu dari sisi kemampuan industri kita untuk kompetisi secara fair dengan barang yang berasal dari luar,” katanya.

Meski Bea Cukai harus bekerja keras dalam mengawasi serbuan barang ilegal, namun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan Bea Cukai sudah memenuhi target tahun 2019. “Bea Cukai mencapai target 2019, tapi bea masuk dan keluar menggambarkan tantangan ekonomi kita. Kerja ekspor impor, dua-duanya melemah dan kita di sisi lain dihadapkan pada serbuan barang ilegal,” katanya. (ant/tl/ts)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN