Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Realisasi PEN 21,8%

Senin, 10 Agustus 2020 | 22:54 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan melaporkan, per 6 Agustus 2020, realisasi stimulus penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai 21,8%, atau setara Rp 151,25 triliun dari pagu yang ditetapkan Rp 695,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tren penyerapan mulai menunjukkan peningkatan, selain itu anggaran untuk Covid-19 dan program PEN tidak hanya berasal dari pagu yang disiapkan tersebut. Pasalnya, pemerintah juga  akan melihat lagi pagu awal kementerian/lembaga meski sudah mengalami refocusing ataupun realokasi.

Selain itu, kenaikan stimulus karena kebijakan pemerintah memperpanjang beberapa stimulus program PEN hingga Desember nanti. “Terutama untuk penyaluran bantuan sosial sudah diperpanjang hingga Desember mendatang,” katanya dalam media briefing gaji ke-13 PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunannya seta update program PEN, Senin (10/8).

Belum Ada DIPA Rp 226,1 T
Ia merinci, dari total pagu tersebut, yang sudah ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 313,2 triliun, Sementara yang belum ada DIPA sebanyak Rp 226,1 triliun. Sedangkan sisanya Rp 155,9 triliun merupakan anggaran tanpa DIPA yang dipergunakan untuk insentif perpajakan dalam program PEN.

Sri menegaskan, Kemenkeu akan lebih mempercepat realisasi dengan memproses usulan baru berbagai kluster dan mensimplifikasi proses birokrasi. Pemerintah juga akan melakukan redesign terhadap program-program yang serapannya tidak meningkat.

“Pemerintah juga akan melakukan redesign, jika dianggap program sejak awal didesain ternyata tidak mengalami peningkatan pelaksanaan dan mendapatkan halangan yang cukup besar karena berbagai hal,” ujarnya.

Rincian Realisasi
Menkeu kemudian menjelaskan lebih lanjut realisasi per program hingga Agustus ini. Pertama, realisasi anggaran kesehatan sebesar Rp 7,14 triliun atau setara dengan 14,4% dari pagu senilai Rp 87,55 triliun.

Anggaran kesehatan ini diperuntukan bagi insentif kesehatan pusat dan daerah, santunan kematian tenaga kesehatan, penanganan oleh Gugus Tugas Covid-19, serta insentif bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) kesehatan.

Sri menuturkan, pihaknya sudah melihat perbaikan dalam penyerapan di sektor kesehatan. Ia juga berkomitmen terus mendukung dan membantu kementerian/ lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan dan Satuan Tugas, dalam percepatan pelaksanaan program-program di bidang kesehatan. “Upaya seperti verifikasi tenaga kesehatan dan santunan kematian terus dipercepat agar bisa dicairkan segera. Selain itu, percepatan proses pengadaan alat kesehatan dilaksanakan untuk mendorong tingkat kesembuhan dan menekan tingkat kematian. Dengan syaratnya, tetap menjaga tata kelola yang baik,” tuturnya.

Kedua, program perlindungan sosial tercatat sudah tersalurkan Rp 86,45 triliun. Angka tersebut setara 48,8% dari pagu Rp 203,91 triliun.

"Rinciannya untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sembako Jabodetabek, bantuan nontunai Jabodetabek, kartu pra kerja, diskon listrik, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jumlah penerima manfaat dari program perlindungan sosial sangat besar untuk meng-cover masyarakat yang terdampak pandemi," tandasnya.

Ketiga, realisasi dukungan sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemda sebesar Rp 8,6 triliun, dari anggaran sebesar Rp 106,05 triliun. Dukungan ini diberikan untuk program padat karya K/L, DID pemulihan ekonomi, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Keempat, realisasi insentif usaha senilai Rp 16,6 triliun, atau setara 13,7% dari anggaran senilai Rp 120,61 triliun. Ini disalurkan untuk insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, pengembalian pendahuluan PPN, dan diskon angsuran PPh Badan.

Pemerintah juga akan melakukan redesign bagi PPh Pasal 21 DTP dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Ia pun memastikan Direktorat Jenderal Pajak akan terus menyosialisasikan insentif usaha ini.

“DJP akan terus sosialisasi ke stakeholder agar mereka bisa memanfaatkan insentif tersebut, juga untuk pemanfaatan stimulus dalam rangka pemulihan ekonomi. Selain itu, untuk sebagian dari PPh Pasal 21 DTP  dan BMDTP akan dilakukan redesigning untuk pos-pos yang bisa dilakukan agar bisa dimanfaatkan dunia usaha dan masyarakat,” tuturnya.

Kelima, realisasi dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sebesar Rp 32,5 triliun atau sama dengan 27,1% dari pagu senilai Rp 123,47 triliun, antara lain disalurkan untuk penempatan dana pemerintah di perbankan, pembiayaan investasi LPDB, PPh Final UMKM DTP, dan subsidi bunga UMKM.

Keenam, untuk realisasi pembiayaan korporasi sama sekali belum terserap. Anggarannya mencapai Rp 53,57 triliun. 

Untuk pembiayaan korporasi, lanjut dia, saat ini pemerintah sudah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai landasan hukum pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) pada beberapa BUMN.  “RPP dalam proses finalisasi sehingga pencairan bisa terjadi pada Agustus ini,” tuturnya.

Ia juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan jajaran Satgas Penanganan Covid-19 dan  terus mengevaluasi program PEN terkait mekanismenya di lapangan. Untuk program yang penyerapannya rendah atau sulit implementasinya, maka bisa diganti mekanismenya atau dibuat program baru agar penyerapan PEN lebih optimal.

 

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN